KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DILINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH Drs. EDDY SURYANTO, M.M.

LATAR BELAKANG PERINGKAT INDONESIA MENINGKAT DARI #55 (TAHUN 2008-2009) MENJADI #38 (TAHUN 2013-2014)

DARI 2008-2009 ke 2013-2014 - KORUPSI MEMBURUK 10.7 19.3 DARI 2008-2009 ke 2013-2014 - KORUPSI MEMBURUK - KINERJA BIROKRASI MEMBAIK

EFISIENSI BIROKRASI DI INDONESIA SALAH SATU PENILAIAN KINERJA BIROKRASI EFISIENSI BIROKRASI DI INDONESIA PERC: Political and Economic Risk Consultancy

Fakta tentang Tembok Besar China: Dibangun pada masa Kaisar Qin Shi Huang 259-210 SM Pembangunan lebih dari 10 Tahun, dengan Panjang 2.400 Km. Tebal 4 – 13 M, dan Tinggi 7 – 16 M. Dalam 100 tahun pertama, musuh berhasil masuk sebanyak 3 X. Bukan dengan menghancurkan/merubukan temboknya, melainkan dengan cara Gratifikasi/ menyuap penjaga GRATIFIKASI/SUAP

KASUS KORUPSI 2013 – 2014 ICW : 2010 – 2012 Data Kejaksaan, Kepolisian, KPK Tahun Jumlah Kasus Jumlah Tersangka 2010 448 1157 2011 436 -- 2012 402 2013 560 1271 Semester I - 2014 308 Sumber: Kompas, edisi 18 Agustus 2014

Masalah Korupsi Indonesia Sumber : Global Corrpuption Barometer (2013) Skala 1 – 5 1 : berarti tidak korup sama sekali 5 : berarti sangat korup

BIROKRASI INDONESIA Panjang, Berbelit dan Mahal

REFORMASI BIROKRASI .... untuk menjawab tantangan di masa depan

FONDASI UU UNTUK REFORMASI BIROKRASI UU No. 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah BIROKRASI BERSIH, AKUNTABEL DAN MELAYANI BIROKRASI EKSISTING UU No. 30 Tahun 2014 Adminsitrasi Pemerintahan UU No. 39 Tahun 2008 Kementerian Negara UU No 5. Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara

SASARAN REFORMASI BIROKRASI 8 Area Perubahan Maraknya KKN BERSIH Bersih dari KKN AKUNTABEL Kapasitas dan Akuntabilitas Meningkat MELAYANI Pelayanan Publik yang Baik Rendahnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Buruknya Pelayanan Publik

8 AREA PERUBAHAN RB 1. Organisasi 2. Tatalaksana Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran 1. Organisasi Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance 2. Tatalaksana Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif 3. Peraturan Perundang-undangan SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera 4. Sumber Daya Manusia Aparatur Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN 5. Pengawasan Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi 6. Akuntabilitas Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat 7. Pelayanan publik Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi 8. Mindset dan cultural Set Aparatur 8 AREA PERUBAHAN RB

Kerangka Pikir ZI menuju WBK/WBBM Sasaran RB Bersih: Akuntabel: Melayani: Implementasi di Instansi Program-program Strategi Percepatan Manajemen Perubahan Penataan Peraturan Perundang-undangan Penataan dan penguatan Organisasi Penataan Tatalaksana Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Penguatan Pengawasan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PROGRAM-PROGRAM RB Prioritas Program-program dan Kegiatan Organisasi Tatalaksana Peraturan Perundang-undangan Sumber daya manusia aparatur Pengawasan Akuntabilitas Pelayanan publik Pola pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur 8 AREA PERUBAHAN Quick Wins Zona Integritas menuju WBK/WWBK

Peraturan MenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 Mengapa diterbitkan PerMENPANRB Nomor 52 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkugan Instansi Pemerintah Indeks Persepsi Korupsi meskipun mengalami kenaikan setiap tahun, tetapi masih berada di posisi terendah. Dipersepsikan korupsi masih tinggi di pemerintahan Peringkat daya saing Indonesia meskipun mengalami kenaikan (terakhir naik dari 50 menjadi 38 pada tahun 2013/2014) tetapi masih berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya Inefisien birokrasi most problematic factors di Indonesia Peringkat Ease of Doing Business berada jauh dibawah negara Asia  kualitas pelayanan yang rendah, proses yang lama dan tidak efisien (biaya tinggi) LATAR BELAKANG Diperlukan unit yang menjadi contoh pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh melalui penerapan ZI menuju WBK/WBBM PENCEGAHAN

HAKIKAT PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM Membangun dan mengimplementasikan sistem integritas yang mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi anti korupsi dan budaya birokrasi melayani di lingkungan K/L/Pemda Pembangunan Zona Integritas, dilakukan dengan membangun percontohan-percontohan pada tingkat unit kerja K/L dan Pemda sebagai ZI Menuju WBK-WBBM

ZONA INTEGRITAS DEFINISI predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik

WBK/WBBM WBK WBBM KEMENTERIAN/LEMBAGA Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar : manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja WBBM Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar: penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik KEMENTERIAN/LEMBAGA PIMPINAN ORGANISASI UNT ESELON I UNIT ESELON II UNIT ESELON III UNIT ESELON I ZONA INTEGRITAS ZONA INTEGRITAS

TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS TETAPKAN UNIT KERJA YANG AKAN DIJADIKAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TETAPKAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI UNTUK UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS PELAKSANAAN RENCANA AKSI UKUR INDIKATOR HASIL DAN PROSES YANG DICAPAI LAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS INDIKATOR HASIL DAN PROSES YANG DICAPAI AJUKAN USULAN UNTUK DIEVALUASI OLEH KEMENTERIAN PANRB

PROSES PENILAIAN DAN PENETAPAN Unit Kerja Percontohan Penilaian TPI Pemenuhan Indikator Hasil Pemenuhan Indikator Proses MEMENUHI SYARAT MWBK MWBBM Reviu TPN Ya Tidak Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk oleh Menteri yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat WBK/WBBM

KERANGKA LOGIS PENILAIAN PENGUNGKIT (60%) HASIL (40%) MANAJEMEN PERUBAHAN (5) PENATAAN TATALAKSANA (5) PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) PENATAAN MANAJEMEN SDM (15) PENGUATAN PENGAWASAN (15) PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (10) Nilai persepsi korupsi (survei eksternal) (15) Presentase penyelesaian TLHP (5) Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal) (20) PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20) PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK (20) PERBAIKAN DAN PEMBELAJARAN

SYARAT PENGAJUAN WBK/WBBM TINGKAT INSTANSI PEMERINTAH Opini BPK “WTP” Opini BPK “WTP” selama minimal 2 tahun berturut-turut Nilai AKIP minimal “CC” TINGKAT UNIT KERJA Setingkat Es. I s.d Es. III Peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis Melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik Mengelola sumber daya yang cukup besar Telah sebelumnya mendapat predikat WBK

SYARAT PENETAPAN WBK/WBBM Nilai Total (Pengungkit dan Hasil) minimal 75 85 Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18 Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 13,5 Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” minimal 3,5 Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal - 16

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 18 Kementerian 16 LPNK 2 Sekretariat/Lembaga Tinggi Negara 16 Provinsi 130 Kabupaten 36 Kota 14 Unit Kemenkeu 6 K/L 3 Provinsi 3 Kota 5 Kabupaten 36 Unit Kerja K/L 8 Unit Kerja Provinsi 10 Unit Kerja Kota 13 Unit Kerja Kabupaten Pencanangan ZI Pembangunan ZI di Unit Kerja Evaluasi Unit Kerja WBK/WBBM 7 Unit WBK 7 Unit WBBM Usulan WBK/WBBM sampai saat ini 67 Unit Kerja