POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN & PENYESUAIAN/REVISI ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Jakarta, 22 September 2016

1 2 OUTLINE Penyusunan Anggaran KPU Penyesuaian/Reivi Anggaran KPU Slide - 2

PENYUSUNAN ANGGARAN KPU

Difahami dan jadikan acuan LANDASAN HUKUM 1 UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara (pasal 12 ayat 1) : Penyusunan Rancangan APBN berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. 2 PP No. 90/2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (pasal 9 ayat 1) Menteri Keuangan dalam rangka penyusunan RKA-KL menetapkan Pagu Anggaran K/L dengan berpedoman kapasitas fiskal, besaran pagu indikatif, Renja KL dan memperhatikan hasil evaluasi kinerja K/L 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Difahami dan jadikan acuan Slide - 4

Identifikasi kelemahan manajemen keuangan pemerintah (sebelum reformasi) 1 Kelemahan di bidang Penganggaran : Fungsi perencanaan yang belum tegas benang merahnya dengan penganggaran; Anggaran yang berorientasi pada input, bukan output atau outcomes; 2 Kelemahan di bidang Pelaksanaan Anggaran : Fungsi financial management yang tidak terpadu, dan fungsi operasional yang belum optimal (let the managers manage); 3 Kelemahan Akuntansi dan Pertanggungjawaban : Tanggung jawab kementerian thdp penggunaan anggaran belum cukup tegas; Fungsi pemeriksaan yang kurang efektif dan tumpang tindih. Slide - 5

REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH Reformasi bidang Perencanaan & Penganggaran; Reformasi bidang Pelaksanaan Anggaran; Reformasi bidang Perbendaharaan, Sistem Penerimaan & Pembayaran; Reformasi bidang Pengelolaan Kas, Piutang, Barang Milik Negara, dan Kewajiban Pemerintah; Reformasi bidang Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban; Reformasi bidang Pemeriksaan dan Sistem Pengendalian. Slide - 6

Semangat “Good Governance” Pasal 3 ayat (1) Undang–Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” Slide - 7 Slide - 7

Semangat “Good Governance” Slide - 8

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Slide - 9 Slide - 9

STRUKTUR ANGGARAN Fungsi Sub Fungsi Program Hasil Kegiatan Output Text Indikator Kinerja Utama/IKU Kegiatan Output Indikator Kinerja Kegiatan/IKK Sub Output Komponen Sub Komponen Proses Pencapaian Output Jenis Belanja 51, 52, 53, 54 55, 56, 57, 58 Text Detil Belanja Slide - 10

ACUAN PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) PENDEKATAN RPJMN RENSTRA RKP RENJA Bottom Up Planning & Top Down Policy PENDEKATAN PENGANGGARAN TERPADU PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA (PBK) KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM) Slide - 11

MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) BERDASARKAN PAGU KEBUTUHAN (1) PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) BERDASARKAN PAGU INDIKATIF (2) PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) BERDASARKAN PAGU ANGGARAN (3) PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) BERDASARKAN PAGU ALOKASI ANGGARAN (4) Slide - 12

Pembicaraan Pendahuluan Pertemuan Tiga Pihak Pembicaraan Pendahuluan Pagu Anggaran Pagu Indikatif Sidang Kabinet Sidang Kabinet Banggar DPR RI K/L Komisi DPR RI Renja K/L RKP ~ PROSES PENGESAHAN DIPA ~ 1 NK RUU APBN R-APBN Sidang Kabinet RKA-KL Pemerintah K/L UU APBN Forum Penelaahan Penelaahan RKA-KL 2 DIPA Alokasi Anggaran KEPRES K/L Komisi DPR RI Penyesuaian Slide - 13

Diagram penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran PAGU ANGGARAN dikeluarkan oleh Kemenkeu (1) PENELITIAN DAN REVIEW PAGU ANGGARAN ESELON I menyusun RKA-KL Pagu Anggaran mengacu pada Renja-K/L, RKP, standar biaya dan kebijakan Pemerintah Diteliti oleh Sekretariat Jenderal c.q Biro Perencanaan (2) (3) Direview oleh API (Inspektorat Jenderal) (4) Catatan Hasil Penelitian (CHP) (5) (6) KETUA KPU (6) RKA-K/L yang telah disusun ditandatangani oleh Pejabat Eselon I sebagai penanggungjawab program dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Menteri PPN/Kepala Bappenas c.q. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Nasional Catatan Hasil Review (CHR) (7) (7) Dokumen RKA-KL Eselon I disempurnakan dan seuai format sistem aplikasi (8) (8) Pasal 17 ayat (1) Slide - 14

Diagram penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran PENELITIAN DAN REVIEW ALOKASI ANGGARAN ESELON I (SETJEN KPU) menyusun Rincian Kegiatan RKA-KL Alokasi Anggaran mengacu kepada Rincian Kegiatan dalam Pagu Anggaran ALOKASI ANGGARAN dikeluarkan oleh Kemenkeu Hasil pembahasan RKA per Program ditandatangani Pimpinan DPR RI dan Sekjen KPU selaku KPA selanjtnya disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Menteri PPN/Kepala Bappenas c.q. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Nasional dan dipergunakan sebagai acuan penelaahan dalam proses penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (1) Rincian kegiatan dalam Alokasi Anggaran disampaikan kepada KPU sebagai bahan pembahasan dengan DPR RI dalam Rapat Kerja dengan KPU dan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekjen KPU Kegiatan yang tidak lengkap data dukungnya tetapi tetap diusulkan dalam RKA : “Diberikan catatan bahwa anggaran dapat dicairkan apabila sudah lengkap data dukungnya” Dokumen RKA-KL Eselon I Yang telah disempurnakan Penyampaian CHP/CHR (2) & (3) Hasil kesepakatan pembahasan dalam Raker KPU dan RDP Eselon I dipergunakan dalam penyesuaian RKA & Rekapitulasi hasil pembahasan RKA per Program dan per Kegiatan ditandatangani Pimpinan DPR RI dan Sekjen KPU selaku KPA Catatan Hasil Penelitian (CHP) dan Catatan Hasil Review (CHR) Penelitian dan review oleh Setjen c.q Biro Perencanaan dan Inspektorat Slide - 15

RENSTRA KOMISI PEMILIHAN UMUM 2015-2019 Visi menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jurdil Misi membangun sumber daya manusia yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang profesional; menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif; meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat; meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan; memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan; meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu; mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel 1 2 3 4 5 Keputusan KPU No. 63/Kpts/KPU/2015 6 7 Slide - 16

Hubungan Tujuan dan Sasaran Strategis KPU 2015-2019 Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis Slide - 17

KERANGKA PENDANAAN 3 PROGRAM KPU Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 1 Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara KPU 2 Slide - 18

Prioritas Sasaran Program PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU (076.01.01) : Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya; Terwujudnya data pemilih yang terkini; Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten; Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan; Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KPU : Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU; Slide - 19

Prioritas Sasaran Program PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK (076.01.06) Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan; Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal. Slide - 20

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01) Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut antara lain adalah : meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI; menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, ineventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu; menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi; menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI; menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; menyelenggarakan pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel. Slide - 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KPU (076.01.02) Outcome yang diharapkan dari program ini adalah memadainya sarana dan prasarana operasionalisasi Komisi Pemilihan Umum. Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah menyedaiakan dukungan sarana dan prasarana KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Slide - 22

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06) Outcome yang diharapkan dalam program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut antara lain : Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) Slide - 23

Kerangka Pendanaan KPU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 : Program/ Kegiatan Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Kinerja Alokasi (dalam juta rupiah) Jumlah 2015 2016 2017 2018 2019 076.01.01 Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU 201.052 381.340 351.967 317.441 332.330 1.549.608 076.01.02 Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU 100.000 500.000 076.01.06 Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 97.031 180.900 300.428 251.819 258.117 1.088.295 TOTAL 398.083 662.240 752.395 669.260 690.447 3.137.903 Belanja Non Operasional TA. 2016 sebesar Rp300.069 (45%) Belanja Non Operasional TA. 2017 sebesar Rp262.146 (35%) Slide - 24

KRONOLOGIS ANGGARAN TAHUN 2017 PAGU KEBUTUHAN Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran 2017, dengan berpedoman pada Perpres 2 tahun 2015, Renstra KPU 2015-2019 serta surat Menteri Keuangan Nomor S-118/AG/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Permintaan Data terkait Persiapan pelaksanaan Reviu Angka Dasar dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2017, KPU telah menyampaikan Surat Nomor 52/KPU/II/2016 tanggal 4 Febuari 2016 tentang Penyampaian Data terkait Persiapan Reviu Angka Dasar dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2017 sebesar Rp3.060.200.000.000,- PAGU INDIKATIF Sesuai surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menkeu Nomor 0163/M.PPN/05/2016 S-378/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang RKP Tahun 2017 dan Pagu Indikatif K/L TA 2017, pada tahun 2017 KPU memperoleh anggaran sebesar Rp1.931.150.800.000,- Slide - 25

PENYESUAIAN PAGU ANGGARAN KRONOLOGIS ANGGARAN TAHUN 2017 PAGU ANGGARAN Sesuai surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-549/MK.02/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Penyampaian Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga KPU dan Penyelesaian RKA K/L TA 2017, KPU memperoleh Pagu Anggaran untuk TA 2017 sebesar Rp2.181.150.758.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp250.000.000.000,- untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2017, persiapan dan tahapan Pilkada 2018 serta persiapan Pemilu 2019 (kecuali anggaran kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019) PENYESUAIAN PAGU ANGGARAN Sesuai surat Menkeu no. S-635/MK.02/2016 tgl. 5 Agustus 2016, Perihal Penyesuaian Pagu Anggaran K/L TA 2017, dalam rangka penghematan, maka pagu anggaran KPU disesuaikan/dipangkas sebesar Rp330.635.328.000,- sehingga menjadi Rp1.850.515.430.000,- Slide - 26

ALUR PAGU ANGGARAN KPU TA 2017 (Belanja Non Operasional) Juta Rupiah 800 Supervisi dan monitoring serta pengelolaan anggaran hibah Pilkada 2017 pada 101 Satker Rp50.84M 732.395 600 606.319 400 339.633 275.684 Persiapan, Supervisi dan monitoring serta pengelolaan anggaran hibah Pilkada 2018 pada 171 Satker (17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota) Rp199.15M 200 RPJMN PAGU INDIKATIF PAGU ANGGARAN ALOKASI ANGGARAN Rp 250 M Dibatalkan Verifikasi Parpol & Perseorangan Pemilu 2019 sebesar Rp 390,9M Terdapat Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 250 M untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Serentak 2017 dan 2018 serta kebutuhan prioritas lainnya Slide - 27

PENYESUIAN/REVISI ANGGARAN KPU

15/PMK.02/2016 & 62/PMK.02/2016

Prinsip DIPA Sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara Alokasi dana merupakan batas tertinggi pengeluaran negara. Pengeluaran negara tidak boleh dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia Khusus pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dapat melampaui alokasi dana, sebelum dilakukan perubahan/revisi DIPA Slide - 30

LATAR BELAKANG REVISI ANGGARAN Adanya tenggang waktu antara penyusunan perencanaan anggaran (RKA-KL) dan penetapan DIPA Adanya alokasi dana yang ditetapkan secara top down dari Pusat tetapi tidak dibutuhkan satker Adanya perubahan kebijakan pemerintah Optimalisasi penggunaan alokasi dana Slide - 31

TUJUAN REVISI ANGGARAN Penyesuaian terhadap perubahan prioritas kebutuhan Menindaklanjuti kebijakan pemerintah Mempercepat pencapaian kinerja K/L Slide - 32

Satker Dilarang Melakukan Belanja Mendahului Revisi Anggaran Slide - 33

Ruang Lingkup Revisi Anggaran Pergeseran antar program Pergeseran dalam 1 program Pergeseran antar Bagian Anggaran Slide - 34

KETENTUAN-KETENTUAN BARU DALAM PMK REVISI ANGGARAN Slide - 35

Alur mekanisme revisi anggaran Slide - 36 Slide - 36

Slide - 37

Slide - 38

Slide - 39

Slide - 40

Kewenangan dan Batasan Revisi Slide - 41

PA KPA Pemilik Kewenangan Revisi DIPA Slide - 42

Batasan: Dilarang mengakibatkan Pengurangan dana alokasi tertentu Pengurangan volume output Slide - 43

Alokasi dana tertentu meliputi: Komponen berkarakteristik operasional Komponen 001, 002, 003, 004, dan 005 Pembayaran tunggakan RM pendamping pekerjaan on-going Paket pekerjaan yg telah dikontrakkan/direalisasi shg menjadi minus Slide - 44

Komponen Operasional Komponen 001 : Komponen 002 : Gaji dan Tunjangan Gaji pokok; Tunjangan jabatan struktural/fungsional; Tunjangan keluarga; Tunjangan kinerja; Honorarium Non PNS; Tunjangan lain yg sah; Lembur; Uang makan; Catatan : akun yg boleh digunakan adalah 51; Selain akun 51 akan ditolak oleh sistem aplikasi. Komponen 002 : Operasional Penyelenggaraan Satker Kebutuhan sehari-hari perkantoran; Bel. Barang Operasional; Langganan daya dan jasa; Biaya sewa; Biaya pemeliharaan peralatan perkantoran; Biaya perjalanan dinas biasa/tetap; Honorarium pejabat perbendaharaan; Catatan : akun yg boleh digunakan adalah 52; Selain akun 52 akan ditolak oleh sistem aplikasi. Slide - 45

Komponen Operasional Komponen 003 : Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan Belanja pegawai (tunjangan khusus); Belanja barang Operasional lainnya; Belanja langganan daya dan jasa; Belanja pemeliharaan (gedung/alutsista); Belanja perjalanan dinas biasa/tetap; Catatan : akun yg boleh digunakan adalah 51 dan 52; Selain akun 51 dan 52 akan ditolak oleh sistem aplikasi. Komponen 004 : Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), baik di lingkungan Kemdikbud maupun Kemenag; Tunjangan profesi guru/dosen Non PNS; Tunjangan kehormatan profesor Non PNS; Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BO PTN); Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BO PAUD). Catatan : akun yg boleh digunakan adalah 52 dan 57; Selain akun 52 dan 57 akan ditolak oleh sistem aplikasi. Komponen 005 : Dukungan Penyelenggaraan Tusi Unit Bel. barang pengadaan bahan makanan narapidana; Bel. barang pengadaan obat-obatan; Bel. barang pengadaan bahan baku SIM; Bel. barang pengadaan buku Paspor; Bel. barang pengadaan buku Nikah; Bel. barang pemeliharaan Kapal/Pesawat/Jaringan; Bel. barang sejenis lainnya; Catatan : akun yg boleh digunakan adalah 52; Selain akun 52 akan ditolak oleh sistem aplikasi. Slide - 46

Kewenangan pengesahan revisi anggaran Slide - 47

pengesahan revisi Kuasa PA Ditjen Perbendaharaan Direktur Jenderal Kewenangan pengesahan revisi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Direktur Jenderal Anggaran Slide - 48

Oleh KPA mengubah mengubah Digital DIPA Stamp (DS) Tidak mengubah Digital Stamp (DS) Tidak mengubah DIPA Sepanjang bukan revisi administratif Slide - 49

Revisi Administratif Ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi Ralat kode KPPN Perubahan nomenklatur BA /satker sepanjang kode tetap Ralat kode kewenangan Ralat kode lokasi Ralat kode satker Ralat cara penarikan PHLN/PHDN Ralat rencana penarikan dana Perubahan pejabat perbendaharaan Slide - 50

Oleh Kanwil DJPBN mengubah mengubah DIPA Digital Stamp (DS) Sepanjang pergeseran masih dalam lingkup Provinsi Slide - 51

Jika pergeseran anggaran: Antar kegiatan Antar satker Harus dilampiri Persetujuan Eselon I Slide - 52

Perubahan/pergeseran lain yang merupakan kewenangan DJA 1. Pergeseran antar wilayah Kanwil DJPBN 2. Penghapusan/perubahan Catatan Blokir pada halaman IV DIPA 3. Penambahan cara penarikan Pinjaman/Hibah 4. Penyelesaian inkracht/putusan Pengadilan 5. Penggunaan dana output cadangan 6. Penambahan/perubahan rumusan kinerja 7. Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang 8. Ralat kode KPPN diluar wilayah Kanwil DJPBN NTB Slide - 53

Penyelesaian tunggakan Slide - 54

Syarat Tunggakan pekerjaan/penugasannya telah merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan yang alokasi anggarannya cukup tersedia pada DIPA tahun lalu; dan pekerjaan/penugasannya telah diselesaikan tetapi belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran lalu. Slide - 55

Revisi alokasi tunggakan Tidak boleh mengurangi volume Keluaran Harus dilampiri dokumen sebagai berikut: • ≤ 200 juta: dilampiri SPTJM dari KPA • >200 juta – 2 miliar: dilampiri hasil verifikasi dari APIP K/L • > 2 miliar: dilampiri hasil verifikasi dari BPKP Slide - 56

Beberapa Tunggakan Khusus yang dapat dibayar tanpa revisi DIPA, sepanjang alokasi anggaran untuk peruntukan yang sama sudah tersedia Slide - 57

1. belanja pegawai khusus gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji; 2. uang makan; 3. belanja perjalanan dinas pindah; 4. Langganan daya dan jasa; 5. Tunjangan profesi guru/dosen; 6. tunjangan kehormatan profesor; 7. tunjangan tambahan penghasilan guru PNS; 8. tunjangan kemahalan hakim; 9. tunjangan hakim adhoc; 10.imbalan jasa layanan Bank/Pos Persepsi; 11.bahan makanan dan/atau perawatan untuk tahanan/narapidana; 12.pembayaran provisi benda meterai. Slide - 58

Dokumen pendukung usulan revisi ke Kanwil DJPBN Surat usulan (ditandatangani KPA) SPTJM (meterai Rp.6.000 ditandatangani KPA) Matriks semula-menjadi (dari aplikasi RKAK/L) ADK (dari aplikasi RKAK/L) DIPA Petikan terakhir (dari aplikasi RKAK/L) SK pejabat perbendaharaan (jika diperlukan) Persetujuan Eselon I (jika diperlukan) Slide - 59

PEJABAT PERBENDAHARAAN

PPSPM PPABP Kuasa PA Satker Menteri/Ka Lembaga Kepala Pengeluaran BPP Bendahara Pengeluaran BPP PPK PPABP PPSPM

BENDAHARAWAN Orang-orang atau badan yang ditugasi oleh negara untuk menerima , menyimpan , membayar , mencatat dan mempertanggungjawabkan uang , surat-surat berharga dan barang-barang milik negara yang berada dalam pengurusannya. (ICW/Indische Comptabiliteitswet) Setiap orang yang diberi tugas menerima , menyimpan , membayar dan/atau mengeluarkan uang/barang milik negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan. (UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara) Setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah menerima , menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. (UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara) Slide - 62

Batas Akhir Penerimaan Usul Pengesahan Revisi Anggaran Slide - 63

Kanwil DJPBN 30 Oktober 2016 •Paling lambat tanggal 30 November 2015 DJA Kanwil DJPBN Slide - 64

USUL REVISI ANGGARAN YG DIKECUALIKAN Dalam hal Revisi Anggaran berkenaan dengan: a. pergeseran anggaran untuk belanja pegawai; b. pergeseran anggaran dari BA BUN (BA 999.08) ke BA K/L; c. Kegiatan yang dananya bersumber dari PNBP, PLN, HLN terencana, HDN terencana, dan PDN; dan/atau d. Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan data/dokumen pendukung yang harus mendapat persetujuan dari unit eksternal K/L seperti persetujuan DPR, persetujuan Menteri Keuangan, hasil audit eksternal, dan sejenisnya. batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran oleh DJA ditetapkan paling lambat tanggal 15 Desember 2016. Slide - 65

USUL REVISI ANGGARAN S.D. AKHIR DESEMBER Dalam hal Revisi Anggaran 2016 dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan lingkup Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya), pergeseran anggaran untuk bencana alam dan revisi dalam rangka pengesahan, batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran dan penyelesaiannya oleh Direktorat Jenderal Anggaran ditetapkan paling lambat pada tanggal tanggal 30 Desember 2016. Dalam hal Revisi Anggaran 2016 dilakukan dalam rangka pengesahan anggaran belanja yang dibiayai dari hibah langsung, batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran dan penyelesaiannya oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan ditetapkan paling lambat pada tanggal 30 Desember 2016. Slide - 66

tunjangan yang melekat pada gaji TA 2016 harus diselesaikan Pagu minus terkait pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji TA 2016 harus diselesaikan dengan cara Revisi Slide - 67

NO URAIAN TANGGAL PENGESAHAN TENTANG DJA Kanwil 1. DIPA Awal Nomor SP DIPA- 076.01.1.027050/2016 Tanggal 7 Desember 2014 DJA 2. Revisi ke-1 Tanggal 15 Februari 2016 Kanwil Pergeseran anggaran antar Keluaran (output), 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker; 3. Revisi ke-2 Tanggal 30 Maret 2016 Revisi antar Keluaran dalam 1 Kegiatan dan antar Satker : seleksi KPU Sumba Barat Daya, serta Pendidikan Pemilih (riset Parmas). Pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/L (BA 076 KPU) ke seluruh Satker pada Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355) Keluaran/Output Layanan Perkantoran (994) sebesar Rp31.108.950.000,-. Pengurangan volume Output dikarenakan kesalahan input data pada RKAKL pada Kegiatan Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361) Keluaran Laporan Hasil Pemeriksaan (001) semula 81 Laporan menjadi 23 laporan dan Keluaran Laporan Hasil Pemeriksaan semula 37 Laporan menjadi 32 Laporan. Slide - 69

Revisi pejabat perbendaharaan. 5. Revisi ke-4 Tanggal Juni 2016 DJA 4. Revisi ke-3 Nomor SP DIPA- 076.01.1.027050/2016 Tanggal 13 Mei 2016 KANWIL Revisi antar Keluaran dalam 1 Kegiatan 3358.004, 006, 002, 003 dan 007. Revisi antar Keluaran dalam 1 Kegiatan 3363.010 dan 002 serta 013 dan 011. Revisi pejabat perbendaharaan. 5. Revisi ke-4 Tanggal Juni 2016 DJA Self blocking penghematan/pemotongan anggaran KPU sebesar Rp36.366,151.700,- dari belanja pegawai; 6. Revisi ke-5 Tanggal 26 Juli 2016 Penghematan/pemotongan anggaran KPU sebesar Rp36.366,151.700,- dari belanja pegawai; Tambahan Anggaran dari BA BUN 999.08 Pemenuhan anggaran penyesuaian uang kehormatan dan tunjangan kinerja KPU TA 2016 sebesar Rp274.806.106.000,-. Pemenuhan anggaran untuk kegiatan seleksi Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp145.154.000,-. Pemenuhan anggaran penghasilan ketiga belas kepada pimpinan KPU, KPU Provinsi/KIP Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebesar Rp31.072.816.000,-. Pemenuhan anggaran tunjangan hari raya kepada pimpinan KPU, KPU Provinsi/KIP Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebesar Rp13.684.006.000,- Pemenuhan kekurangan belanja pegawai pada beberapa Satker sebesar Rp29.043.165.000,-. Pengalokasian anggaran pengembangan gudang/gedung pada satker KPU Kabupaten Pringsewu sebesar Rp851.795.000,- dan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar Rp500.000.000,-. Slide - 70

Revisi antar Keluaran dalam 1 Kegiatan 3358.004, 006 dan 007. Revisi ke-6 Nomor SP DIPA- 076.01.1.027050/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 Kanwil Revisi antar Keluaran dalam 1 Kegiatan 3358.004, 006 dan 007. Revisi antar Keluaran dalam 1 Kegiatan 3363.002 dan 010. Revisi antar Belanja pada Kegiatan 3357.023. Revisi antar Keluaran dalam 1 Kegiatan 3356.008, 009, 010 dan 011. Revisi antar Keluaran dalam 1 Kegiatan 3361.001, 002, 003 dan 0005. Revisi antar Keluaran dalam 1 Kegiatan 3356.008, 009, 010 dan 011 Revisi antar akun dalam 1 Kegiatan 3360.994. Revisi antar Kegiatan : Penambahan anggaran pada Kegiatan 3355.002 sebesar Rp249.829000; Penambahan anggaran pada Kegiatan 3356.011 sebesar Rp326.273.000,- Penambahan anggaran pada Kegiatan 3360.994 sebesar Rp250.000.000,-. Pengurangan anggaran pada kegiatan 3357.001 sebesar Rp826.102.000,-. 8. Revisi ke-7 Tanggal … September 2016 DJA Self blocking penghematan/pemotongan anggaran KPU sebesar Rp19.171.200.000,- dari belanja pegawai (sedang proses di DJA). Slide - 71

PAGU ALOKASI ANGGARAN KPU TAHUN 2016 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Kode Program/Kegiatan  ALOKASI ANGGARAN PERUBAHAN PAGU ANGGARAN KL Prog Keg (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 076 01   Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 1.560.647.842.000 269.548.904.300 1.830.196.746.300 3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU 32.100.000.000 994 Belanja Pegawai Operasional 1.087.839.087.000 1.357.387.991.300 3356 Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu 13.750.000.000 3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 86.969.640.000 3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian 37.030.000.000 3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 28.500.000.000 Belanja Barang Operasional 260.239.115.000 3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota 14.220.000.000 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU 7.500.000.000 3362 Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana 06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 80.000.000.000 3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu 22.500.000.000 3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW 57.500.000.000 JUMLAH 1.648.147.842.000 1.917.696.746.300 Slide - 72

ALOKASI PAGU DALAM RKA K/L MENURUT JENIS BELANJA (dalam ribuan) KEMENTERIAN/ LEMBAGA BELANJA OPERASIONAL BELANJA NON OPERASIONAL JUMLAH PEGAWAI BARANG PERKANTORAN BARANG/JASA MODAL 1 2 3 4 5 6 Komisi Pemilihan Umum 1.357.387.991 (70,78%) 260.239.115 (13,57%) 292.569.640 (15,26%) 7.500.000 (0,39%) 1.917.696.746 (100%) Jumlah 1.617.627.106 (84,35%) 300.069.640 (15,65%) Alokasi anggaran Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp300.069.640.000,- (tiga ratus milyar enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut apabila didistribusikan secara merata kepada 549 Satuan Kerja KPU, maka masing-masing Satuan Kerja hanya memperoleh Rp45.547.911/per-bulan. Slide - 73

Perbandingan Alokasi Belanja Operasional dan Non Operasional Alokasi Anggaran TA. 2016 Slide - 74

Perbandingan Belanja Pegawai Operasional, Belanja Barang Oprerasional, Belanja Non Operasional dan Belanja Modal Alokasi Anggaran TA. 2016 Slide - 75

PAGU ALOKASI ANGGARAN KPU TA 2016 PER PROVINSI/WILAYAH DJPB No LOKASI RUPIAH MURNI 01 DKI JAKARTA 332.073.585.000 19 SULAWESI SELATAN 81.689.864.000 02 JAWA BARAT 83.261.566.000 20 SULAWESI TENGGARA 49.127.443.000 03 JAWA TENGAH 103.417.366.000 21 MALUKU 38.148.791.000 04 DI YOGYAKARTA 21.570.746.000 22 BALI 32.717.414.000 05 JAWA TIMUR 113.436.895.000 23 NUSA TENGGARA BARAT 36.079.029.000 06 ACEH 71.163.484.000 24 NUSA TENGGARA TIMUR 63.992.853.000 07 SUMATERA UTARA 91.505.170.000 25 PAPUA 78.393.424.000 08 SUMATERA BARAT 62.369.288.000 26 BENGKULU 34.415.307.000 09 RIAU 37.681.767.000 28 MALUKU UTARA 32.888.807.000 10 JAMBI 34.454.114.000 29 BANTEN 27.162.462.000 11 SUMATERA SELATAN 54.813.842.000 30 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 24.354.743.000 12 LAMPUNG 46.998.585.000 31 GORONTALO 22.903.003.000 13 KALIMANTAN BARAT 43.177.441.000 32 KEPULAUAN RIAU 23.016.210.000 14 KALIMANTAN TENGAH 42.219.643.000 33 PAPUA BARAT 36.843.512.000 15 KALIMANTAN SELATAN 41.083.585.000 34 SULAWESI BARAT 21.769.556.000 16 KALIMANTAN TIMUR 32.840.058.000 35 KALIMANTAN UTARA 16.239.385.000 17 SULAWESI UTARA 43.990.901.000   18 SULAWESI TENGAH 41.896.907.000 JUMLAH 1.917.696.746.000 Slide - 76

NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT Progres Kegiatan KPU TA 2016 (Penyerapan Anggaran s/d 16 Sep 2016 KODE NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT PAGU REALISASI SALDO % 076. 01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 1.830.196.746.000 1.105.520.774.601 724.675.971.399 60,40% 3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU 1.389.711.454.000 869.123.866.836 520.587.587.164 62,54%  002 layanan pembinaan perbendaharaan 1.940.412.000 687.597.242 1.252.814.758 35,44%  003 laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. 17.057.616.000 9.787.226.677 7.270.389.323 57,38%  005 petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan kpu 1.103.692.000 757.693.894 345.998.106 68,65%  007 laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (lppa) 12.221.743.000 6.349.592.981 5.872.150.019 51,95%  994 layanan perkantoran 1.357.387.991.000 851.541.756.042 505.846.234.958 62,73% 3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu 14.059.473.000 4.866.125.238 9.193.347.762 34,61%  008 perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu 3.729.318.000 1.408.882.081 2.320.435.919 37,78%  009 fasilitasi pengadaan logistik pemilu 2.655.759.000 947.470.621 1.708.288.379 35,68%  010 sistematika dan standar pengiriman logistik pemilu 1.703.186.000 596.352.267 1.106.833.733 35,01%  011 inventarisasi logistik pemilu 5.971.210.000 1.913.420.269 4.057.789.731 32,04% 3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 86.008.243.000 33.221.508.938 52.786.734.062 38,63%  001 dokumen perencanaan dan data kepemiluan 29.845.470.000 14.507.090.383 15.338.379.617 48,61% layanan operasional dan pelayanan ti 10.703.295.000 2.225.238.365 8.478.056.635 20,79%  004 laporan pelaksanaan kegiatan 13.137.919.000 7.082.043.356 6.055.875.644 53,91% dokumen pemutakhiran data pemilih 16.884.783.000 5.639.846.997 11.244.936.003 33,40%  017 dokumen kerjasama kpu dengan lembaga lain 5.778.354.000 2.097.141.486 3.681.212.514 36,29%  019 model kajian litbang dalam rangka reformasi birokrasi 531.646.000 142.891.600 388.754.400 26,88%  020 pedoman desain, norma, standar kebutuhan pemilukada guna mendukung tata kelola kpu 690.000.000 423.424.400 266.575.600 61,37%  023 sistem aplikasi kpu 8.436.776.000 1.103.832.351 7.332.943.649 13,08% Slide - 77

Progres Kegiatan KPU TA 2016 (Penyerapan Anggaran s/d 16 Sep 2016 KODE NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT PAGU REALISASI SALDO % 3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian 37.087.460.000 15.962.027.627 21.125.432.373 43,04%  001 penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia. 6.625.403.000 2.775.275.664 3.850.127.336 41,89%  002 sidang kehormatan. 775.517.000 203.510.000 572.007.000 26,24%  003 layanan peningkatan kompetensi sdm 11.007.533.000 4.808.158.007 6.199.374.993 43,68%  004 layanan pengadaan pegawai baru 372.184.000 0,00%  005 penggantian antar waktu anggota kpu provinsi dan kpu kabupaten/kota. 585.357.000 219.177.833 366.179.167 37,44%  006 dokumen kepegawaian 8.799.796.000 3.472.246.122 5.327.549.878 39,46%  007 peningkatan kompetensi sdm kpu 8.014.347.000 3.925.365.221 4.088.981.779 48,98%  014 komisioner kpu daerah pemekaran terseleksi 400.064.000 253.053.600 147.010.400 63,25%  015 rancangan peraturan kpu tentang kepegawaian 507.259.000 305.241.180 202.017.820 60,17% 3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 289.110.116.000 177.388.506.245 111.721.609.755 61,36% layanan dukungan administrasi perkantoran 1.828.717.000 1.237.275.100 591.441.900 67,66%  008 penatausahaan barang milik negara 12.885.990.000 5.770.004.181 7.115.985.819 44,78%  009 pengelolaan persediaan (stock opname) 938.948.000 361.089.834 577.858.166 38,46%  010 evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan bmn 100.000.000  011 review laporan bmn kpu  012 revisi peraturan kpu terkait kearsipan 369.780.000 323.469.000 46.311.000 87,48%  013 pengelolaan dan penerapan kearsipan 909.200.000 681.165.500 228.034.500 74,92% sosialisasi elektronik sistem kearsipan 1.099.398.000 119.911.365 979.486.635 10,91% penataan, pendataan dan penilaian arsip 7.249.359.000 3.030.287.649 4.219.071.351 41,80%  016 pengadaan barang dengan e-procurement 15.000.000  017 penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan 1.468.577.000 953.573.025 515.003.975 64,93%  018 layanan dukungan pengamanan 1.350.000.000 860.613.466 489.386.534 63,75%  994 layanan perkantoran 260.795.147.000 164.051.117.125 96.744.029.875 62,90% Slide - 78

Progres Kegiatan KPU TA 2016 (Penyerapan Anggaran s/d 16 Sep 2016 KODE NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT PAGU REALISASI SALDO % 3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota 14.220.000.000 4.958.739.717 9.261.260.283 34,87%  001 laporan hasil pemeriksaan 1.057.993.000 352.794.250 705.198.750 33,35%  002 laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu 2.231.029.000 1.041.445.172 1.189.583.828 46,68%  003 laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan bpk, bpkp dan apip kpu 2.180.202.000 409.309.154 1.770.892.846 18,77%  004 laporan hasil evaluasi lakip 2.080.146.000 752.868.731 1.327.277.269 36,19%  005 laporan hasil reviu laporan keuangan kpu 6.549.949.000 2.360.180.510 4.189.768.490 36,03%  006 laporan hasil reviu rka-kl t.a 2016 120.681.000 42.141.900 78.539.100 34,92% 076.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU 7.500.000.000 1.622.447.400 5.877.552.600 21,63% 3362 Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana 995 kendaraan bermotor 19.210.000   0,00%  997 peralatan dan fasilitas perkantoran 2.134.895.000 1.442.455.900 692.439.100 67,57% 998 gedung/bangunan 5.345.895.000 179.991.500 5.165.903.500 3,37% 076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 80.000.000.000 34.098.552.613 45.901.447.387 42,62% 3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu 22.495.000.000 11.255.180.278 11.239.819.722 50,03% rancangan peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan peraturan pelaksanaan pemilu dan pemilukada 1.348.330.000 941.863.200 406.466.800 69,85%  010 advokasi dan sengketa hukum 10.323.190.000 5.714.573.305 4.608.616.695 55,36%  011 layanan administrasi kepemiluan 5.451.772.000 1.931.807.775 3.519.964.225 35,43%  012 dokumentasi dan informasi produk hukum 1.073.427.000 524.094.582 549.332.418 48,82%  013 penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada 4.298.281.000 2.142.841.416 2.155.439.584 49,85% Slide - 79

Progres Kegiatan KPU TA 2016 (Penyerapan Anggaran s/d 16 Sep 2016 KODE NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT PAGU REALISASI SALDO % 3364 Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih 57.505.000.000 22.843.372.335 34.661.627.665 39,72%  004 penggantian antar waktu anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten/kota. 4.171.105.000 1.001.255.578 3.169.849.422 24,00%  006 bimbingan teknis penyelenggaraan pemilukada 10.555.562.000 5.308.738.860 5.246.823.140 50,29%  027 pembentukan ppid 1.987.584.000 1.250.875.612 736.708.388 62,93%  028 penataan dan pengisian anggota dprd provinsi/kabupaten/ kota induk/pemekaran 1.202.031.000 223.596.800 978.434.200 18,60%  029 penataan daerah pemilihan pasca pemilu 2014 811.368.000 17.622.000 793.746.000 2,17%  030 dokumen teknis pemilu legisatif, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilukada 9.676.611.000 3.453.894.859 6.222.716.141 35,69%  031 provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan pemilukada 1.976.600.000 1.534.618.009 441.981.991 77,64%  032 pusat pendidikan pemilih 14.281.946.000 5.848.913.380 8.433.032.620 40,95%  033 informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada. 12.769.593.000 4.203.857.237 8.565.735.763 32,92%  034 tahapan pemilihan 72.600.000   0,00% TOTAL 1.917.696.746.000 1.141.241.774.614 776.454.971.386 59,51% Slide - 80

PERKIRAAN PENYERAPAN BELANJA PEGAWAI KPU TA 2016 KODE PAGU REALISASI SD BULAN SEPTEMBER PERKIRAAN PENYERAPAN SD AKHIR TAHUN 2016 TOTAL SISA PAGU 0760101 1.357.387.991.000 849.074.296.064 340.225.470.810 1.189.299.766.874 168.088.224.126 3355 994 511111 (Gaji Pokok PNS) 144.558.932.000 157.351.153.192 127.850.927.217 170.467.902.956 (25.908.970.956) 511119 (Pembulatan Gaji PNS) 9.383.000 2.264.199 1.386.210 3.650.409 5.732.591 511121 (Tunjangan Suami/Istri PNS) 8.304.858.000 9.862.396.439 5.876.345.148 15.738.741.587 (7.433.883.587) 511122 (Tunjangan Anak PNS) 2.378.396.000 2.830.575.294 1.694.460.378 4.525.035.672 (2.146.639.672) 511123 (Tunjangan Struktural PNS) 23.107.642.000 14.160.854.601 8.179.549.224 22.340.403.825 767.238.175 511124 (Tunjangan Fungsional PNS) 52.500.000 78.390.000 44.640.000 123.030.000 (70.530.000) 511125 (Tunjangan PPh PNS) 8.236.437.000 2.354.698.899 2.363.056.098 4.717.754.997 3.518.682.003 511126 (Tunjangan Beras PNS) 8.124.249.000 9.358.107.635 3.138.818.736 12.496.926.371 (4.372.677.371) 511129 (Uang Makan PNS) 77.263.128.000 43.426.656.398 15.889.814.100 59.316.470.498 17.946.657.502 511135 (Tjn Daerah Terpencil) 39.250.000 90.275.000 30.375.000 120.650.000 (81.400.000) 511138 (Tjn Khusus Papua PNS) 1.281.626.000 1.077.540.598 363.555.000 1.441.095.598 (159.469.598) 511151 (Tunjangan Umum PNS) 16.903.380.000 8.256.706.820 4.868.475.420 13.125.182.240 3.778.197.760 511192 (Tjn Lain-­lain Termasuk Uang Duka PNS/TNI/Polri) 8.600.000 659.086 388.218 1.047.304 7.552.696 511147 (Tjn Lain-­lain Termasuk Uang Duka PNS DN & LN 158.431.000   - 512211 Belanja Uang Lembur 6.395.050.000 1.019.019.800 627.927.000 1.646.946.800 4.748.103.200 512411 Tunjangan Khusus/ Kegiatan 1.060.566.129.000 598.594.543.103 169.134.308.061 767.728.851.164 292.837.277.836 Slide - 81

PEMOTONGAN/PENYESUAIAN PAGU ANGGARAN 2016 URAIAN JUMLAH Pagu anggaran (termasuk pemotongan anggaran sesuai inpres 4/2016) Rp.1.917.696.746.000 Penyesuaian anggaran sesuai Inpres 8/2016 Rp.19.171.200.000 TOTAL Rp. 1.898.525.546.000 Slide - 82

PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT USULAN ABT BA BUN TA 2016 UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMILIHAN SERENTAK 2017 NO   PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT USULAN ABT 1 Pengelolaan dan Pengawalan Dana Hibah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 dan 2017 termasuk pembinaan dan pelaporan dana hibah 15.477.344.200 2  Fasilitasi pengadaan logistik pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 484.425.000 3  Penyusunan anggaran pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota termasuk penyusunan pedoman penetapan standar kebutuhan dan standar satuan barang dan jasa serta honorarium pemilihan 1.765.607.000 4 Bimbingan teknis desain surat suara pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota 2.010.262.000 5 Koordinasi monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Tahun 2017 1.886.010.109 6 Pemutakhiran data pemilih yang akurat dan transparan sebagai dukungan terhadap pelaksanaan pemilihan 2017 termasuk bagi provinsi non pemilihan yang membawahinya 9.218.644.000 7 Pengawasan anggaran pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Tahun 2017 4.575.338.000 8 Konsolidasi nasional persiapan menghadapi perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 serta pengadaan jasa konsultan hukum 6.775.856.520 9 Penyusunan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota 2.433.765.000 10 Peliputan dan pemberitaan kegiatan pemilihan 19.518.501.000 11 Penyebaran informasi pemilihan 12.161.700.000 12 Bimbingan teknis, supervisi, dan monitoring pemilihan 20.666.864.500 TOTAL 96.974.317.329

Penjelasan Penyesuaian Pagu Belanja yg bersumber dari Hibah dalam DIPA PMK 191/PMK.05/2011, Pasal 11 PA/KPA melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang dalam DIPA K/L. Penyesuaian pagu belanja dilakukan melalui revisi DIPA yang diajukan kepada Kepala Kanwil DJPB untuk disahkan sesuai PMK mengenai tata cara revisi anggaran Penyesuaian pagu belanja adalah sebesar yang direncanakan akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, paling tinggi sebesar perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan. Revisi anggaran yang disebabkan adanya penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang bersifat menambah pagu DIPA TA berjalan. Hibah langsung yang sudah diterima tetapi belum dilakukan penyesuaian pagu DIPA diproses melalui mekanisme revisi anggaran pada kesempatan pertama. K/L dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya revisi DIPA. Slide - 84

Penjelasan Penyesuaian Pagu Belanja yg bersumber dari Hibah dalam DIPA PMK 191/PMK.05/2011, Pasal 12 Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan pada DIPA K/L TA berjalan yang akan digunakan pada TA berikutnya, dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya. Penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setinggi-tingginya sebesar sisa uang yang bersumber dari hibah pada akhir tahun berjalan. Penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme revisi yang diajukan oleh PA/KPA kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kanwil DJPB sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Untuk Pendapatan Hibah Langsung yang bersifat tahun jamak (multiyears), pelaksanaan revisi penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digabungkan dengan revisi penambahan pagu DIPA dari rencana penerimaan hibah langsung tahun berikutnya. Slide - 85

Penjelasan Penyesuaian Pagu Belanja yg bersumber dari Hibah dalam DIPA Sesuai dengan PMK No. l5/PMK.02/2016 sebagaimana diubah dengan PMK No. 62/MK.02/20016 Pasal 34 ayat (3) angka 4 "Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran yang memerlukan penelaahan meliputi usul Revisi Anggaran sebagai berikut : Perubahan anggaran termasuk perubahan rinciannya, terdiri atas: .......... ......... pengurangan alokasi pinjaman proyek termasuk pengurangan alokasi Penerusan Pinjaman, pengurangan alokasi hibah luar negeri dan dalam negeri termasuk hibah luar negeri atau hibah dalam negeri yang diterushibahkan, dan/atau pinjaman yang diteruspinjamkan; Sekretaris KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menerima hibah Pilkada Tahun 2015 pelaksanaan anggaran tahun 2016, agar segera menyampaikan data jumlah hibah Pilkada yang telah direvisi ke DIPA Satker dan usulan pagu hibah yang akan dilakukan revisi DJA melalui Sekretaris Jenderal KPU; Data tersebut dihimpun dan direkap oleh KPU Provinsi/KlP Aceh untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU cq Kepala Biro Perencanaan dan Data selambatnya-lambatnya tanggal 30 September 2016. Slide - 86

H A K T N Y U O