 PENDAHULUAN  KETENTUAN UMUM  JATI DIRI & KEDUDUKAN  PERAN FUNGSI & TUGAS  P’NGERAHAN & P’GUN KEKUATAN TNI  KETT DASAR PRAJ, P’ANGKATAN, K’WA- JIBAN.

Slides:



Advertisements
Similar presentations
BIROKRASI. PERKEMBANGAN Negara Hukum Formil  legalitas Negara Hukum Materiil  Freies Ermessen Negara menurut Weber: “the state is a human society that.
Advertisements

Komunikasi Bisnis 2015 Sasmoyo Dimas Radityo, S.E., M.M.
RANGKA RUJUKAN ROBOT (ROBOT REFERENCE FRAMES)
TES KERJA 1 Pertemuan 8 Matakuliah: PENGANTAR DAN APLIKASI PSIKODIAGNOSTIK Tahun: 2008.
Pertemuan #13 OVERVIEW UU KUP
Bank Sentral Lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan.
Oleh : Gina Elvira ( ). Komunikasi antarbudaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda (bisa.
Teori Behavioristik Albert Bandura
LANDASAN ILMIAH,TEKNOLOGI,PEDAGOGIS
Dosen Pengampu : Drs. Wahyono,M.Hum
Pendekatan Konseling Behavioristik Nama : Rheza Azmi Baoka Kelas : 2C.
Nama-Nama Kelompok 1.Amaliah Nurrohmah( ) 2. Arista Tulis( ) 3.Suci Anggari( )
Kelompok 4 1.Hammam nasrudin 2.M.rifky mubarok 3.Arni susanti 4.Monika briliani.
Neoliberalisme & Neorealisme Ariska Ayu Anggita (07) G. A. Evarina Danuharta (033) Nizzah Amalia Subchan (058) Damar Kusumawardani (083)
SISTEM IRIGASI
SKETSA & STANDAR GAMBAR
ASPEK HUKUM BISNIS. Kata “ Bisnis “ itu sendiri diambil dari bahasa Inggris “ Business “ yang berarti kegiatan usaha. Dalam arti luas, kata bisnis sering.
PERBANDINGAN PENDIDIKAN ANTARA DIY DENGAN PAPUA TAHUN 2009 DAN 2011
Sesi I. Pengantar Manajemen Bisnis. Pengertian Bisnis: 1.Bisnis merupakan kegiatan-kegiatan 2. Bisnis merupakan perusahaan.
A BUSINESS GUIDE TO THAILAND COUNTRY FACTS : OPPORTUNITIES AND THREATS.
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI
OLEH: RIBKA Y. MANOPO PARADIGMA KEPERAWATAN DAN HUBUNGAN PARADIGMA DENGAN TEORI KEPERAWATAN.
Audit Klinis Operasi Seksio Sesaria Budi Iman Santoso.
REKAM MEDIS RS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TAHUN 2017.
ETIKA PADA MATI BATANG OTAK Oleh: Abdullah Putra Perdana PPDS ILMU BEDAH FK ULM 2017.
ASAL MULA PANCASILA ASAL MULA YANG LANGSUNG ASAL MULA YANG TIDAK LANGSUNG Yaitu asal mula menjelang dan sesudah terjadi proklamasi Yaitu asal mula sebelum.
LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA 1.Landasan Historis 2.Landasan Kultural 3.Landasan Yuridis 4.Landasan Filosofis.
ISI PEMBUKAAN UNDANG- UNDANG DASAR 1945 ALINEA I : HAK AZASI MANUSIA YANG PALING DASAR Hukum Kodrat, Hukum Etis ALINEA II : BERHASIL DLM PERJUANGAN KEMERDEKAAN.
PENGERTIAN PANCASILA PENGERTIAN PANCASILA SECARA ETIMOLOGIS PENGERTIAN PANCASILA SECARA HISTORIS PENGERTIAN PANCASILA SECARA TERMINOLOGIS.
BENGKEL ASAS PEMBINAAN BLOG
HUKUM PIDANA  Fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum  Tujuan a) untuk menakut-nakuti orang.
KELOMPOK 4 : BANK SYARIAH Sejarah bank syariah di Indonesia, pertama kali dipelopori oleh Bank Muamalat yang berdiri pada tahun Bank ini.
TUGAS AKHIR I SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN STARTING LINE-UP PEMAIN FUTSAL MENGGUNAKAN METODE PROFILE MATCHING DAN K-MEANS CLUSTERING DISUSUN OLEH:
Quo Vadis Tol Laut Indonesia Oleh Eva Nuritri WaOde Israwati.
Kami jasa seo Kami jasa seo menggunakan teknik penentuan posisi putih secara eksklusif, kami YAREDI LAIA mengikuti panduan google secara.
Kami jasa seo Kami jasa seo menggunakan teknik penentuan posisi putih secara eksklusif, kami YAREDI LAIA mengikuti panduan google secara.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI SOSIALISASI AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR (OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT) AUDITORIUM MERAUKE.
MURAMNYA WAJAH RISET INDONESIA FAKTA & DATA.  Riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif,
STRATEGI PERCEPATAN PENYEDIAAN IGD SKALA BESAR WILAYAH DARAT DAN PEMANFAATANNYA DIREKTORAT PENGUKURAN DAN PEMETAAN DASAR.
PENERAPAN SMK3 DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH.
Akuisisi, Merger, dan Konsolidasi Erikson S., Mohammad Armidla Suharjono, dan Hana Ferwita.
KONSEPTUAL MODEL DALAM PRAKTEK KEPERAWATA N KESEHATAN KOMUNITAS Model keperawatan komunitas mandiri atau self care : Dorothea Elizabeth Orem (1971 )
ESTIMASI PERMINTAAN METODE DAN ANALISIS ARIES FERNANDO.
TUGAS PRAKARYAA NAMA : ACHMAD ZAIDAN KELAS : VIII-2 SMPN 48 JAKARTA.
Perkerasan Jalan By Leo Sentosa. Bangunan Jalan Lokasi pekerjaan tersebar sepanjang jalan Pekerjaan utama : –Pekerjaan tanah –Pekerjaan struktur perkerasan.
tugas 3 Naila fauzabil izati kelas 7.2
Pengertian serat Serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Apa yang dimaksud dengan.
PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA
MODULE 3 : HARDWARE : MONITOR CORRECTIVE MAINTENANCE WORK
Akta Pendidikan 1996 Education Act 1996
BUKU TEKS MIB M.S 2-3 NO MORE SPOON FEEDING HIGHLIGHT MAIN POINT AND MAKE A QUICK SHORT NOTE (NOTA RINGKAS ) ON YOUR TEXTBOOK BUAT CATATAN DALAM BUKU TEKS.
A.ERROR Kesalahan adalah perbedaan antara variabel yang diukur dan setpoint. Kesalahan dapat berupa positif atau negatif. Tujuan dari setiap skema kontrol.
Satelit GEO • Geosynchronous / Geostationary Earth Orbital.
Hak Milik Perniagaan dan Franchise
PENGENALAN KEPADA BIMBINGAN DAN KAUNSELING
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 2016.
Upah adalah hak pekerjaan atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan.
SESUAI PERPRES 16 TAHUN 2018 DAN PERMENDAGRI 130 TAHUN 2018 PENGADAAN BARANG/JASA KELURAHAN BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KAB. INHU.
KEWARGANEGARAAN KELOMPOK 3 M.IQBAL ALFI NOVAWAN LUMBAN TOBING RAMADHANI SURYA PARMA
PERTANIAN BERKELANJUTAN Dosen Pengampu: Shorea Khaswarina S.P,M.P Di Susun Oleh : Anggun Tri Wahyuni ( ) Kelas: Agroteknologi-B.
Vendor Gathering 16 AGUSTUS HUBUNGAN KERJASAMA BISNIS Pasar Jaya telah berkerjasama dengan  60 Developer dengan saat ini portfolio sebesar Rp.171.
TAKLIMAT UPSR UPSR COUNTDOWN: 9 HARI LAGI 2.
APLIKASI ENTERPRISE sesi 1: Pengenalan Enterprise Resource Planning (ERP) Aplikasi Pada Industri M JOHAN BUDIMAN
MANAJEMEN & STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA LEMBAGA ZAKAT.
Investment Management Burhanuddin | Buss Adm| Semester
Pengantar Perpajakan By : Andrianto Budiaji. 1. Pendahuluan 1.1. Sejarah Pemungutan Pajak 1.2. Definisi pajak, retribusi, dan sumbangan.
Pengantar Perpajakan By : Andrianto Budiaji. 2. Pemungutan Pajak 2.1 Hak Negara memungut pajak 2.2. Fungsi Pajak 2.3 RumusanPajak 2.4 Justifikasi Pemungutan.
Stelsel PajakSistem Pemungutan Pajak Azaz Pemungutan Pajak TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK.
Pengurusan Antarabangsa
Periklanan. PERIKLANAN Segala biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk melakukan presentasi dan promosi nonpribadi dalam bentuk gagasan, barang, atau.
Presentation transcript:

 PENDAHULUAN  KETENTUAN UMUM  JATI DIRI & KEDUDUKAN  PERAN FUNGSI & TUGAS  P’NGERAHAN & P’GUN KEKUATAN TNI  KETT DASAR PRAJ, P’ANGKATAN, K’WA- JIBAN & LARANGAN  PEMBINAAN & KESEJAHTERAAN  EVALUASI  PENUTUP  PENDAHULUAN  KETENTUAN UMUM  JATI DIRI & KEDUDUKAN  PERAN FUNGSI & TUGAS  P’NGERAHAN & P’GUN KEKUATAN TNI  KETT DASAR PRAJ, P’ANGKATAN, K’WA- JIBAN & LARANGAN  PEMBINAAN & KESEJAHTERAAN  EVALUASI  PENUTUP - NSS UU RI No.34 Tahun 2004 tentang TNI. AGAR PRAJ SISWA MENGERTI TENTANG UU NO. 34 TAHUN 2004 TTG TNI 1

MILITER : ADLH KEKUATAN ANGKATAN PERANG DR SUATU NEGARA YG DIATUR B’DASARKAN PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN. 2 TENTARA : ADLH WARGA NEGARA YG DIPERSIAPKAN & DIPER- SENJATAI UTK TUGAS’S HAN NEG GUNA M’HADAPI ANC MILITER MAPUN ANC B’SENJATA.

3 JATI DIRI TNI ADALAH : 1) TENTARA RAKYAT, ANGGOTANYA BERASAL DARI WNI 2)TENTARA PEJUANG, BERJUANG MENEGAKKAN NKRI & TDK MENGENAL MENYERAH DLM MELAKS TUGASNYA. 3) TENTARA NASIONAL, TENTARA KEBANGSAAN INDO YG B’TUGAS DEMI KEPENTINGAN NEG DIATAS KEPENTINGAN DAERAH, SUKU, RAS, & GOL. 4) TENTARA PROFESIONAL YAITU TENTARA YG T’LATIH, TERDIDIK, DIPERLENGKAPI DGN BAIK, TIDAK BERPOLITIK PRAKTIS & BERBISNIS JATI DIRI TNI ADALAH : 1) TENTARA RAKYAT, ANGGOTANYA BERASAL DARI WNI 2)TENTARA PEJUANG, BERJUANG MENEGAKKAN NKRI & TDK MENGENAL MENYERAH DLM MELAKS TUGASNYA. 3) TENTARA NASIONAL, TENTARA KEBANGSAAN INDO YG B’TUGAS DEMI KEPENTINGAN NEG DIATAS KEPENTINGAN DAERAH, SUKU, RAS, & GOL. 4) TENTARA PROFESIONAL YAITU TENTARA YG T’LATIH, TERDIDIK, DIPERLENGKAPI DGN BAIK, TIDAK BERPOLITIK PRAKTIS & BERBISNIS

4 KEBERADAAN TNI DIBAWAH KEKUASAAN PRESIDEN. YANG DIMAKSUD DIBAWAH KOORD DEPHAN ADLH SEGALA SESUATU YG BERKAITAN DgN PERENCANAAN STRATEGIS YG MELIPUTI ASPEK PENGELOLAAN HANNEGA, KEBIJAKAN PENGANGGARAN, PENGADAAN, PEREKRUTAN, PENGELO- LAAN SDN SERTA PEMBINAAN INDUSTRI PERTAHANAN YG DIPERLUKAN TNI & KOMPONEN PERTAHANAN LAINYA KEDUDUKAN TNI PERAN TNI : B’PERAN SBG ALAT NEG DI BID HAN YG DLM M’JALANKAN TUGASNYA B’DASARKAN KEBIJAKAN DAN KEP POLITIK NEGARA. FUNGSI TNI : - PENANGKAL. - PENINDAK. - PEMULIH KAM. - KOMPONEN UTAMA

5 TUGAS POKOK TNI ADALAH MENEGAKKAN KEDAULATAN NEGARA, MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN WILAYAH NKRI YANG BERDASARKAN PANCASILA & UUD NEG RI 1945, SERTA MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DARI ANCAMAN DAN GANGGUAN THDP KEUTUHAN BANGSA DAN NEGARA. PELAKSANAAN TUPOK TNI a)OPERASI MILITER UNTUK PERANG. b)OPERASI MILITER SELAIN PERANG, YAITU UNTUK : (1) M’ATASI GERAKAN SEPARATIS BERSENJATA. (2) M’ATASI P’BERONTAK BERSENJATA. (3) M’GATASI AKSI TERORISME. (4) M’AMANKAN WIL P’BATASAN. (5) M’AMANKAN OBYEK VITAL NASIONAL. (6) MELAKS TGS P’DAMAIAN DUNIA. (7) M’AMANKAN PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN BESERTA KELUARGANYA. (8) M’BERDAYAKAN WIL PERHAN & KEKUATAN P’KUNGNYA SECARA DINI SESUAI SISHANTA. (9) M’BANTU TGS PEMERINTAH DAERAH. (10) M’BANTU POLRI DLM RGK KAMTIBMAS. (11) M’BANTU M’AMANKAN TAMU NEG SETK KEPALA NEG & P’WAKILAN PEMERINTAH ASING YG SDG B’ADA DI INDONESIA.

6 (12) M’BANTU P’CARÍAN & P’TOLONGAN KECELAKAAN (SEARCH & RESCUE). (13) M’BANTU PEMERINTAH DLM PAM P’LAYARAN & P’NERBANGAN THDP P’BAJAKAN, PEROMPAKAN DAN PENYELUNDUPAN. Tugas TNI AD. a. MELAKS TGS TNI MATRA DARAT. b. MELAKS TGS TNI DLM M’JAGA KAM WIL P’BATASAN DARAT DGN NEG LAIN. c. MELAKS TGS TNI DLM P’BANGUNAN & P’GEMBANGAN KUAT MATRA DARAT. d. MELAKS P’BERDAYAAN WIL HAN DI DARAT. Tugas TNI AL. a ) MELAKS TGS TNI MATRA LAUT DIBIDANG HAN. b) GAKKAN HUKUM & M’JAGA KAM DI WIL LAUT YURISDIKSI NAS SESUAI KETTUAN HUKUM NAS & HUKUM INTERNASIONAL. c) MELAKS TGS DIPLOMASI AL DLM RGK KUNG KEBIJAK POL LUAR NEG. d) MELAKS PEMBERDAYAAN WIL HAN LAUT. TUGAS TNI AU. a) MELAKS TUGS TNI MATRA UDARA DIBIDANG HAN. b) GAKKAN HUKUM & M’JAGA KAM DI WIL UDARA YURISDIKSI NAS SESUAI KETTUAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL. c) MELAKSN TGS TNI DLM P’BANGUNAN & P’BANGAN KEKUATAN MATRA UDARA

PENGERAHAN KEKUATAN TNI. 1) KEWENANGAN & TGG JWB PENGERAHAN KEKUATAN TNI BERADA PD PRESIDEN, DLM HAL PENGERAHAN KEKUATAN TNI PRESIDEN HRS MENDAPAT PERSETUJUAN DPR. 2) DLM KEADAAN MEMAKSA UTK M’HADAPI ANC MILITER DAN/ATAU ANC B’SENJATA, PRESIDEN DPT LANGSUNG M’NGERAHKAN KEKUATAN TNI DLM WAKTU 2 X 24 JAM T’HITUNG SEJAK DIKELUARKANNYA KEPUTUSAN PENGERAHAN KEKUATAN, PRESIDEN HRS MELAP KPD DPR. 3) DLM HAL DPR TAK MNYETUJUI PNGERAHAN SBG MANA DIMAKSUD, MAKA PRESIDEN HRS M’HENTIKAN PENGERAHAN KEKUATAN TNI TSB. PENGGUNAAN KEKUATAN TNI. 1)TGG JWB P’GUNAAN KEKUATAN TNI BERADA PD PANGLIMA TNI, DLM HAL P’GUNAAN KEKUATAN PANGLIMA B’TGG JWB KPD PRESIDEN. 2) P’GUNAAN KEKUATAN TNI DLM RANGKA MELAKS OPS MILITER UTK PERANG, DILAKUKAN UTK KEPENTINGAN GAR HAN NEG SESUAI DGN PERATURAN PER-UU, SEDANGKAN P’GUNAAN KEKUATAN TNI DLM RANGKA MELAKS OPS MIL SELAIN PERANG, DILAKUKAN UTK KEPEN- TINGAN HAN NEG DAN/ATAU DLM RANGKA KUNG KEPENTINGAN NAS SESUAI DGN PERATURAN PER UU, SERTA P’GUNAAN KEKUATAN TNI DLM RANGKA TUGAS PERDAMAIAN DUNIA DILAKUKAN SESUAI KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDO & KETENTUAN HKM NAS. 7

8 KETENTUAN DASAR PRAJURIT. 1)PRAJ ADLH WNI YG MEMENUHI P’SYARATAN PERATURAN PER UU & DIANGKAT OLEH PEJABAT YG : a) BERIMAN & BERTAQWA KPD TUHAN YME. b) SETIA KPD NKRI B’DASAKAN PANCASILA & UUD c) B’MORAL & TUNDUK PD HKM SERTA PERATURAN DAN PERUU. d) B’DISIPLIN SERTA TAAT KPD ATASAN. e) BERTGG JWB MELAKS KEWAJIBAN TENTARA. 2) SETIAP PRAJ DIBERI PANGKAT SBG KEABSAHAN, WEWENANG DAN TGG JWB HIERARCHIE KEPRAJ. PGKT MENURUT SIFATNYA DIBEDAKAN MENJADI: a)PGKT EFEKTIF, DIBERIKAN KPD PRAJT SELAMA M’JALANI DINAS KEPRAJ DAN M’BAWA AKIBAT ADMINISTRASI PENUH. b) PGKT LOKAL DIBERIKAN UTK SEMENTARA KPD PRAJ YG M’JALAN- KAN TGS & JAB KHUSUS YG SIFATNYA SEMENTARA, SERTA M’MER- LUKAN PGKT YG LEBIH TINGGI DR PGKT YG DISANDANGNYA,GUNA KEABSAHAN PELAKS TGS JAB TSB & TDK M’BAWA AKIBAT ADMIN. c) PGKT TITULER DIBERIKAN UTK SEMENTARA KPD WARGA NEG YG DIPERLUKAN & B’SEDIA M’JALANKAN TUGAS JAB KEPRAJ T’TENTU DI LINGK TNI, B’LAKU SLAMA MASIH M’MANGKU JAB KEPRAJ TSB, SERTA M’BAWA AKIBAT ADMINISTRASI TERBATAS.

9 1) PERSYARATAN UMUM UTK M’JADI PRAJ ADALAH: a) WARGA NEGARA INDONESIA. b) B’IMAN & B’TAQWA KPD TUHAN YME. c) SETIA KPD NKRI YG B’DASARKAN PANCASILA & UUD ‘45. d) PD SAAT DILANTIK M’JADI PRAJ B’UMUR PALING RENDAH 18 TH. e) TDK MEMILIKI CATATAN KRIMINALITAS YG DIKELUARKAN SCR TERTULIS OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. f) SEHAT JASMANI DAN ROHANI. g)TDK SDG KEHILANGAN HAK M’JADI PRAJ B’DASARKAN PUTUS- AN PENGADILAN YG TELAH M’PEROLEH KEKUATAN HUKUM TETA. h) LULUS PENDIDIKAN PERTAMA UTK M’BENTUK PRASIS M’JADI ANGGOTA TNI. 2 ) PERSYARATAN SBG MANA DIMAKSUD DIATUR LEBIH LANJUT DGN KEPUTUSAN MENHAN, SELANJUTNYA UTK P’NGANGKATAN PRAJ T’DIRI PENDIDIKAN PA, BA, TA DIATUR LEBIH LANJUT DGN KEPUTUSAN PANGLIMA MELALUI: a) PERWIRA DIBENTUK MELALUI: (1) DIKMA PERWIRA BAGI YG B’ASAL LANGSUNG DARI MASY: (a) AKADEMI TNI, DGN MASUKAN DARI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS; DAN (b) SEKOLAH PA, DGN MASUKAN DARI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS /PERGURUAN TINGGI. (c) DIKTUK PA YG B’ASAL DARI PRAJ GOL BINTARA.

(2) PENDIDIKAN PERWIRA DIATUR LEBIH LANJUT DGN KEPU- TUSAN PANGLIMA. b ) BINTARA DIBENTUK MELALUI : (1) DIKMABA YG B’ASAL LANGSUNG DARI MASYT. (2) DIKTUKBRA YG B’ASAL DR PRAJ GOL TAMTAMA. (3) DIK BINTARA SBG MANA DI MAKSUD PD AYAT (1), DIATUR LEBIH LANJUT DGN KEPUTUSAN PANGLIMA. c) TAMTAMA DIBENTUK MELALUI DIKMATA YG LANGSUNG DR MASY. DIK TAMTAMA DIATUR LEBIH LANJUT DGN KEPUTUSAN PANGLIMA. 3) PERWIRA DIANGKAT OLEH PRESIDEN ATAS USUL PANGLIMA. 4) BINTARA DAN TAMTAMA DIANGKAT OLEH PANGLIMA. 5) KETTUAN P’GANGKATAN DIATUR DGN PERATURAN PEMERINTAH. 6) PELANTIKAN M’JADI PRAJ DILAKS DGN M’UCAPKAN SP. 7) PELANTIKAN M’JADI PRAJ GOL PERWIRA SELAIN M’UCAPKAN SP JUGA M’UCAPKAN SUMPAH PERWIRA. 8) KET’TUAN MENGENAI TATA CARA PELANTIKAN & PENGAMBILAN SUMPAH DIATUR LEBIH LANJUT DGN KEPUTUSAN PANGLIMA, SELANJUTNYA DGN M’GUCAPKAN SUMPAH. 10

 KEWAJIBAN a) PRAJ B’KEWAJIBAN M’JUNJUNG TINGGI KEPERCAYAAN YG DIBERIKAN OLEH BANGSA & NEG UTK MELAKUKAN USAHA PEMBELAAN NEG SBG MANA TERMUAT DLM SUMPAH PRAJURIT. b) UTK KEAMANAN NEG, SETIAP PRAJ YG TELAH B’AKHIR M’JALANI DINAS KEPRAJ ATAU PRASIS YG KRN SUATU HAL TDK DILANTIK M’JADI PRAJ, WAJIB M’MEGANG TEGUH RAHASIA TENTARA WALAU- PUN YG B’SANGKUTAN DIBERHENTIKAN DGN HORMAT/DGN TIDAK HORMAT. c) PRAJ DLM M’JALANKAN TUGAS & KEWAJIBANNYA, B’PEDOMAN PADA KODE ETIK PRAJ DAN KODE ETIK PERWIRA YANG DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN KEPUTUSAN PANGLIMA.  KEWAJIBAN a) PRAJ B’KEWAJIBAN M’JUNJUNG TINGGI KEPERCAYAAN YG DIBERIKAN OLEH BANGSA & NEG UTK MELAKUKAN USAHA PEMBELAAN NEG SBG MANA TERMUAT DLM SUMPAH PRAJURIT. b) UTK KEAMANAN NEG, SETIAP PRAJ YG TELAH B’AKHIR M’JALANI DINAS KEPRAJ ATAU PRASIS YG KRN SUATU HAL TDK DILANTIK M’JADI PRAJ, WAJIB M’MEGANG TEGUH RAHASIA TENTARA WALAU- PUN YG B’SANGKUTAN DIBERHENTIKAN DGN HORMAT/DGN TIDAK HORMAT. c) PRAJ DLM M’JALANKAN TUGAS & KEWAJIBANNYA, B’PEDOMAN PADA KODE ETIK PRAJ DAN KODE ETIK PERWIRA YANG DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN KEPUTUSAN PANGLIMA. 1

 LARANGAN a) GIAT M’JADI ANGGOTA POLITIK. b) GIAT POLITIK PRAKTIS. c) GIAT BISNIS. d) GIAT UTK DIPILIH M’JADI ANGGOTA LEGISLATIF DLM PEMILIHAN UMUM & JAB POLITIS LAINNYA.  LARANGAN a) GIAT M’JADI ANGGOTA POLITIK. b) GIAT POLITIK PRAKTIS. c) GIAT BISNIS. d) GIAT UTK DIPILIH M’JADI ANGGOTA LEGISLATIF DLM PEMILIHAN UMUM & JAB POLITIS LAINNYA. 12 BIN PRAJURIT: 1)SETIAP PRAJ M’GUNAKAN PAKAIAN SERAGAM, ATRIBUT, P’LEN- GKAPAN, & PERALATAN MIL SESUAI DGN TUNTUTAN TUGASNYA YG TELAH DIATUR DGN KEPUTUSAN PANGLIMA. 2) SETIAP PRAJ M’PEROLEH KESEMPATAN UTK MENGEMBANGKAN PUANNYA MELALUI DIK & PENUGASAN, DGN M’PERTIMBANGKAN KEPENTINGAN TNI SERTA MEMENUHI P’SYARATAN DITENTUKAN YG TELAH DIATUR DGN KEPUTUSAN PANGLIMA. 3) SETIAP PRAJ M’PEROLEH KESEMPATAN UTK M’DAPAT KENAIKAN PANGKAT DAN/ATAU JAB B’DASARKAN PRESTASINYA, SESUAI DGN POLA KARIER YG B’LAKU DGN M’PERTIMBANGKAN K’PENTINGAN TNI DAN MEMENUHI P’SYARATAN YG DITENTUKAN YG TELAH DIATUR DGN KEPUTUSAN PANGLIMA.

4) KENAIKAN PGKT KOLONEL & PATI DITETAPKAN OLEH PRESIDEN ATAS USUL PANGLIMA & DITETAPKAN PANGLIMA. 5) PRAJT YG M’DPT TUGAS DGN P’TARUHAN JIWA RAGA SCR L’SUNG DAN B’JASA M’LAMPAUI PANGGILAN TGS DPT DIANUGERAHI KENAIK AN PGKT LUAR BIASA, DGN KET’TUAN YG TLAH DIATUR M’LALUI PERATURAN PEMERINTAH. 6) P’ANGKATAN & P’BERHENTIAN JAB DI DLM STRUKTUR TNI SELAIN JAB PANGLIMA & KA STAF ANGKATAN, DIATUR DGN KEP PANGLIMA DGN KET’TUAN SEBAGAI BERIKUT : 13 a)JAB T’TENTU DLM STRUKTUR DI LINGKTNI DPT DIDUDUKI OLEH PNS,KET’TUAN SBG MANA YG DIMAKSUD DIATUR DGN KEP PANGLIMA. b) PRAJHANYA DPT M’DUDUKI JAB SIPIL SETELAH M’UNDURKAN DIRI/ PENSIUN DARI DINAS AKTIF KEPRAJ. c) PRAJ AKTIF DPT MENDUDUKI JAB PADA KANTOR YG MEMBIDANGI KOORDINATOR BID POLITIK & KAM NEG, HAN NEG,SEKRETARIS MIL PRESIDEN INTELIJEN NEG, SANDI NEG, LEMBAGA KETAHANAN 7) P’BERHENTIAN SEMENTARA DARI JAB DILAKUKAN OLEH PEJABAT YG B’WENANG M’ANGKAT & M’BERHENTIKAN DLM JAB TERSEBUT, B’DASARKAN PERATURAN PER UU.

14 KESEJAHTERAAN PRAJURIT a.SETIAP PRAJ TNI B’HAK M’PEROLEH P’HASILAN YG LAYAK & DIBIAYAI SELURUHNYA DR ANGGARAN HAN NEG YG B’SUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA. b. PERAWATAN DINAS. 1) PRAJ & PRASIS M’PEROLEH KEBUTUHAN DASAR PRAJ MELIPUT: a) PERLENGKAPAN PERSEORANGAN DAN b) PAKAIAN SERAGAM DINAS. 2) PRAJ & PRASIS M’PEROLEH RAWATAN & YAN KEDINASAN MELIPUTI: a) PENGHASILAN YANG LAYAK; b) TUNJANGAN KELUARGA; c) PERUMAHAN/ASRAMA/MESS; d) RAWATAN KESEHATAN; e) PEMBINAAN MENTAL DAN PELAYANAN KE-AGAMAAN; f) BANTUAN HUKUM; g) ASURANSI KESEHATAN DAN JIWA; h) TUNJANGAN HARI TUA; DAN i) ASURANSI PENUGASAN OPERASI MILITER.

a) KELUARGA PRAJ M’PEROLEH RAWATAN KEDINASAN: (1) RAWATAN KESEHATAN. (2) BIN MENTAL & PELAYANAN KEAGAMAAN. (3) BANTUAN HUKUM. d) PENGHASILAN LAYAK SBG MANA DIMAKSUD PD AYAT (2) HURUF A), DIBERIKAN SCR RUTIN SETIAP BULAN KPD PRAJ AKTIF YANG TERDIRI ATAS: (1) GAJI POKOK PRAJ & KENAIKANNYA SCR B’KALA SESUAI DGN MASA DINAS. (2) TUNJANGAN KELUARGA. (3) TUNJANGAN OPERASI. (4) TUNJANGAN JABATAN. (5) TUNJANGAN KHUSUS, DAN (6) UANG LAUK PAUK ATAU NATURA. e) KETENTUAN TSB DIATUR DGN PERATURAN PEMERINTAH. 3) PRAJ YG DIBERHENTIKAN DGN HORMAT M’PEROLEH RAWATAN DAN YAN PURNADINAS MELIPUTI PENSIUN, TUNJ B’SIFAT PENSIUN, TUNJ/P’SANGON & RAWATAN KESEHATAN SESUAI DG P’RATURAN P’MERINTAH. 4) PRAJ & PRASIS B’HAK M’DAPATKAN TANDA JASA KENEGARAAN B’RDASARKAN PRESTASI DAN JASA-JASANYA KPD NEGARA, SESUAI DGN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. 15