SESUAI PERPRES 16 TAHUN 2018 DAN PERMENDAGRI 130 TAHUN 2018 PENGADAAN BARANG/JASA KELURAHAN BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KAB. INHU.

Slides:

Advertisements

Similar presentations

Presented at Human Development Policy Seminar Jakarta, 13 October 2009 DR. Ir. FADEL MUHAMMAD Governor of Gorontalo UTILISING HDI FOR THE POVERTY REDUCTION.

Advertisements

aceng muhtaram mirfani

BIROKRASI. PERKEMBANGAN Negara Hukum Formil  legalitas Negara Hukum Materiil  Freies Ermessen Negara menurut Weber: “the state is a human society that.

SOURCES OF CONSTITUTIONAL LAW. Legal basis Legal ground Sources of law.

PENDAFTARAN BLOG MENGGUNAKAN BLOGGER.COM. Kelebihan Memiliki Blog dalam Perniagaan ‘Pintu masuk' untuk pelawat ke laman web jualan produk anda Berkomunikasi.

Klik di sini Back to S13 Klik di sini - To open data source.

Tim CSDU CEDS FE UNPAD Disampaikan pada Acara “”The 1st Annual Research Workshop and Small Research Grant Competition (SRG-10) Bandung, Februari.

1 PERTEMUAN 4 NILAI WAKTU UANG (1) S1- ANALISIS KEUANGAN.

PCS (Personal Communications Services) – CDMA (Code Division Multiple Access) PCS (Personal Communications Services) PCS merupakan perkhidmatan telefon.

Bank Sentral Lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan.

L o g o Community Relations / CSR Dian Anggraeni, M.Si Pengantar Public Relations, 2012.

For Chemical Engineering Students Engineering Faculty - University of Indonesia Depok May 7, 2010.

Present by : suci anggari trissa elya ramdhani aditya syahrulgunawan

Dosen Pengampu : Drs. Wahyono,M.Hum

Nama Kelompok : 1. Arni Susanti ( ) 2. Azmi Fidhayanti ( ) 3. Rike Fadillah ( ) 4. Monika Briliany ( ) Dasar – Dasar BK.

Nama-Nama Kelompok 1.Amaliah Nurrohmah( ) 2. Arista Tulis( ) 3.Suci Anggari( )

PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF ( PSIP )

KONSTRUKSI DAM PARIT MODUL BI- 05

PENELUSURAN JARINGAN IRIGASI

SKETSA & STANDAR GAMBAR

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

POKOK-POKOK KEBIJAKAN

ASPEK HUKUM BISNIS. Kata “ Bisnis “ itu sendiri diambil dari bahasa Inggris “ Business “ yang berarti kegiatan usaha. Dalam arti luas, kata bisnis sering.

Senang Gembira merasa bebas. Bagaimana Rasanya Lulus SMA/SMK?

PERBANDINGAN PENDIDIKAN ANTARA DIY DENGAN PAPUA TAHUN 2009 DAN 2011

Sesi I. Pengantar Manajemen Bisnis. Pengertian Bisnis: 1.Bisnis merupakan kegiatan-kegiatan 2. Bisnis merupakan perusahaan.

Menjadi Universitas Unggul Berlandaskan Budaya Melayau

A BUSINESS GUIDE TO THAILAND COUNTRY FACTS : OPPORTUNITIES AND THREATS.

epurchasing DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERPRES 54/2010

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI

THE MINISTRY OF HEALTH DRUG MANAGEMENT SYSTEM

LOOPING DAN FUNCTION Pertemuan 5.

GAPTEK KUMPULAN ANIMASI GIF

SOCIAL WELFARE & SOCIAL SECURITY

REKAM MEDIS RS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TAHUN 2017.

CV. SUMA TRISAKA KREATIKA Mempersembahkan. PENENTUAN STATUS, FUNGSI, DAN KELAS JALAN KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2016.

LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA 1.Landasan Historis 2.Landasan Kultural 3.Landasan Yuridis 4.Landasan Filosofis.

ISI PEMBUKAAN UNDANG- UNDANG DASAR 1945 ALINEA I : HAK AZASI MANUSIA YANG PALING DASAR Hukum Kodrat, Hukum Etis ALINEA II : BERHASIL DLM PERJUANGAN KEMERDEKAAN.

Role, Responsibilities and job Description of Local Planning Agency TUPOKSI BAPPEDA Week 6.

BENGKEL ASAS PEMBINAAN BLOG

NOR SYUHADA BINTI MOHD NOR HILME

DATA MANIPULATION LANGUAGE

HUKUM PIDANA  Fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum  Tujuan a) untuk menakut-nakuti orang.

TUGAS AKHIR I SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN STARTING LINE-UP PEMAIN FUTSAL MENGGUNAKAN METODE PROFILE MATCHING DAN K-MEANS CLUSTERING DISUSUN OLEH:

BAB 9 JENTERA PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI DI MALAYSIA

eMOSS user convert to eNRR Where and how?

STRATEGI PERCEPATAN PENYEDIAAN IGD SKALA BESAR WILAYAH DARAT DAN PEMANFAATANNYA DIREKTORAT PENGUKURAN DAN PEMETAAN DASAR.

PENERAPAN SMK3 DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH.

Akuisisi, Merger, dan Konsolidasi Erikson S., Mohammad Armidla Suharjono, dan Hana Ferwita.

PENYAMPAIAN PROGRESS ANTARA Hotel Aryaduta Makassar, 02 Agustus 2018 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN.

This is your presentation title.  Secara bahasa, konsumsi berasal dari bahasa Belanda consumptive yang berarti suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi.

PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM

BAB 8 TATASUSUNAN.

FORMAT PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH DAK NON FISIK BOP-PAUD TAHUN 2017 Disampaikan pada : Kegiatan Pembinaan Teknis Penyusunan Laporan.

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI PT. LION MENTARI AIRLINES Herudin

DISTRIBUSI JAGUNG - BERAS BY : Cakra Group Port Of Tanjung Perak (Surabaya)- Port of Ho Chi Minh City (Vietnam)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 2016.

SEMINAR NASIONAL ART, SAINS DAN TEKNOLOGI FAKULTAS TEKNIK ANALISA NERACA AIR PERMUKAAN DAS BIYONGA DI KABUPATEN GORONTALO 23 NOVEMBER 2016.

Upah adalah hak pekerjaan atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan.

KEWARGANEGARAAN KELOMPOK 3 M.IQBAL ALFI NOVAWAN LUMBAN TOBING RAMADHANI SURYA PARMA

KEGIATAN HSE PROYEK BENDUNGAN LOGUNG. PROGRAM KEGIATAN NOKEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN KETERANGAN 1SAFETY MORNING TALKSetiap HariKecuali hari minggu 2TOOLBOX.

Penerbitan Persembahan

Frequency of Reporting Financial Requirement

MANAJEMEN & STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA LEMBAGA ZAKAT.

Pengantar Perpajakan By : Andrianto Budiaji. 1. Pendahuluan 1.1. Sejarah Pemungutan Pajak 1.2. Definisi pajak, retribusi, dan sumbangan.

Stelsel PajakSistem Pemungutan Pajak Azaz Pemungutan Pajak TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK.

PENYUSUNAN PERTANGGUNG JAWABAN BOS MADIN / BPPDGS TAHUN 2019 KABUPATEN JOMBANG.

TUGAS SURVEY TPI BRONDONG, LAMONGAN OLEH: TOPAN ELLY SETYAWAN MORE DETAILS.

Presentation transcript:

SESUAI PERPRES 16 TAHUN 2018 DAN PERMENDAGRI 130 TAHUN 2018 PENGADAAN BARANG/JASA KELURAHAN BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KAB. INHU

DASAR HUKUM PENDANAAN KELURAHAN Pengaturan dalam UU 23 Th Pasal Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. 2.Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan dalam UU 12 Th Pasal 11 Ayat (17) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten /kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Ayat (18) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pengaturan dalam PP 17 Th Pasal 30 1)Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 2)Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 3)Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Keiurahan lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran

KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN

KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

7 Pasal 16 Penyelenggara Swakelola Pelaku Pengadaan Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola