1. PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF ( PSIP )
MODUL
PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF ( PSIP )
PELATIHAN DESAIN IRIGASI PARTISIPATIF
KERJASAMA ANTARA
DIREKTORAT PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR – POLITEKNIK NEGERI MALANG
KETINDAN, APRIL 2008
Last Updated: April 28, 2017

2. I. PENDAHULUAN
Sesuai dengan ketentuan umum Peraturan Pemerintah tentang Irigasi No.20 Tahun 2006, pengelolaan sistim irigasi partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi
Tujuan :
Untuk mewujudkan pemanfaatan air dalam bidang pertanian, yang diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

3. I. PENDAHULUAN
1. Berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, menyatakan bahwa masyarakat yang dalam hal ini petani pemakai air mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya air khususnya pengelolaan irigasi.
2. Dalam hal pembiayaan pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder dapat melibatkan peranserta masyarakat petani sesuai pasal 78 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

4. Menjamin keberlanjutan sistem irigasi Biaya pengelolaan irigasi
I. PENDAHULUAN
Kebijakan pengelolaan irigasi yang efektif dan efisien
Menjamin keberlanjutan sistem irigasi
Adanya pergeseran nilai air dari sumber daya air milik bersama yang melimpah dan dapat dimanfaatkan tanpa biaya menjadi sumber daya ekonomi yang berfungsi sosial.
Terjadinya kerawanan keserasian air secara nasional khususnya dimusim kemarau, perlu dilakukan upaya penghematan pengunaan air irigasi.
Meningkatkan persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan pengunaan oleh sektor-sektor lain; dan
Makin meluasnya alih fungsi lahan irigasi untuk kepentingan lainnya.
Biaya pengelolaan irigasi

5. II. PRINSIP-PRINSIP PSIP
2.1 Prinsip pendekatan sosial budaya (potensi, kebutuhan masyarakat, kearifan lokal)
2.2 Prinsip demokratisasi, partisipasi dan pemberdayaan petani (mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi)
2.3 Prinsip desentralisasi dan debirokratisasi
- penerapan otonomi daerah, UU No. 32/2003
- debirokratisasi (pengaturan kembali kewenangan)
- UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
a. D.I dengan luas <1000 Ha  kabupaten/kota
b. D.I dengan luas 1000 – 3000 Ha
D.I lintas kabupaten/kota
c. D.I dengan luas > 3000 Ha
D.I lintas provinsi
2.4 Prinsip akuntabilitas dan transparansi :
- diperhitungkan dan dipertanggung jawabkan
- transparansi : bentuk kerjasama atau kemitraaan
Provinsi
Pusat

6. II. PRINSIP-PRINSIP PSIP (lanjutan)
2.5 Prinsip satu daerah irigasi satu kesatuan pengelolaan
- one irrigation area one plan, one integrated management
- warung jamu
2.6 Prinsip pengelolaan sistem irigasi untuk usaha tani berbasis pasar
- sesuai permintaan pasar
- diversifikasi non padi
2.7 Prinsip pengelolaan sistem irigasi secara efisien dan efektif
- mengoptimalkan pemanfaatan air hujan, air permukaan dan air tanah secara terpadu)
- keandalan air irigasi  membangun waduk-waduk lapangan)

7. III. WEWENANG, HAK DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN IRIGASI
3.1 Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah
a. menetapkan kebijakan nasional
b. menetapkan daerah irigasi yang terletak di satu kabupaten
c. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder
d. melaksanakan pengelolaan irigasi > 3000 Ha
e. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar provinsi
f. menetapkan NSPM pengelolaan irigasi
g. menjaga efisiensi, efektifitas dan ketertiban >3000 Ha, lintas provinsi, lintas negara, strategi nasional
h. memberi rekomendasi teknis atas penggunaan pengusahaan air tanah
i. memberikan bantuan dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi  provinsi dan kabupaten
j. memberikan bantuan kepada petani
k. memberikan ijin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan atau pembongkaran

8. III. WEWENANG, HAK DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN IRIGASI
3.2 Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi
a. menetapkan kebijakan provinsi
b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi
c. melaksanakan pengelolaan irigasi 1000 – 3000 Ha
d. memberikan rekomendasi teknis atas penggunaan dan pemanfaatan air tanah
e. memfasilitasi penyelesaian antar kabupaten/kota
f. menjaga efisiensi, efektifitas dan ketertiban
g. memberikan bantuan dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi
h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani
i. membentuk Komisi Irigasi Provinsi
j. memberikan ijin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan atau pembongkaran

9. III. WEWENANG, HAK DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN IRIGASI
3.3 Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota
a. menetapkan kebijakan kabupaten/kota
b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi
c. melaksanakan pengelolaan irigasi <1000 Ha
d. memberikan ijin penggunaan dan pengusahaan air tanah
e. menjaga efisiensi, efektifitas dan ketertiban
f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar D.I
g. memberikan bantuan kepada masyarakat petani
h. membentuk Komisi Irigasi Kabupaten/Kota
i. melaksanakan pemberdayaan P3A
j. memberikan ijin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan atau pembongkaran

10. III. WEWENANG, HAK DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN IRIGASI
3.4 Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa
a. melaksanakan pengelolaan irigasi yang dibangun pemerintah desa
b. menjaga efisiensi, efektifitas dan ketertiban pengelolaan irigasi yang menjadi wewenangnya
c. memberikan bantuan kepada masyarakat petani
3.5 Wewenang dan Tanggung Jawab Masyarakat Petani
a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier
b. menjaga efisiensi, efektifitas dan ketertiban pengelolaan jaringan irigasi tersier
c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan atau pembongkaran.

11. IV. PARTISIPASI P3A/GP3A/IP3A DALAM PENGELOLAAN IRIGASI
4.1 Bentuk Partisipasi
a. partisipasi : rasa memiliki, tanggung jawab, keberlanjutan sistem irigasi
b. bentuk partisipasi : pemikiran, gagasan, pengembilan keputusan, pelaksanaan kegiatan
c. sumbangan : waktu, tenaga, material, dana
4.2 Mekanisme Partisipasi
- saling percaya, saling membutuhkan dan saling peduli
4.3 Peringkat Partisipasi
a. Titik berat partisipasi pada kegiatan O&P
b. OP kunci keberlanjuta sistem irigasi
c. Peringkat partisipasi :
- Peringkat Pertama disebut PEMULA
- Peringkat Kedua disebut MADYA
- Peringkat Ketiga disebut MAJU
- Peringkat Keempat disebut MANDIRI

12. IV. PARTISIPASI P3A/GP3A/IP3A DALAM PENGELOLAAN IRIGASI
4.4 Indikator dan parameter peringkat partisipasi :
a. Peringkat Pemula, besarnya kontribusi 10% AKNOP, mampu melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rutin;
b. Peringkat Madya, besarnya kontruksi 20% AKNOP, mampu melaksanakan pekerjaan pemeliharaan ritin dan berkala;
c. Peringkat Maju, besarnya kontruksi 30% AKNOP, mampu melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rutin, berkala dan darurat; dan
d. Peringkat Mandiri, besarnya kontruksi 50% AKNOP, mampu melaksanakan seluruh pekerjaan pemeliharaan dan rehabilitasi.

13. PARTISIPASI KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN OLEH GP3A
IV. PARTISIPASI P3A/GP3A/IP3A DALAM PENGELOLAAN IRIGASI
4.5 Kontribusi GP3A, Kontribusi Pemerintah dan Partisipasi Kegiatan O&P Irigasi
TINGKAT PARTISIPASI
PARTISIPASI KEGIATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN OLEH GP3A
KONTRIBUSI O & P
GP3A
Kegiatan Operasi
Pemelihaaraan
Kontribusi
Pemerintah
PEMULA
Menyetujui rencana tata tanam, rencana penyediaan dan pembagian air tahunan dan berkala
- Menyetujui Annual Work Plan (AWP)
- Melaksanakan pemelihaaraan rutin
10% AKNOP
15% AKNOP diserahkan kepada GP3A
75% AKNOP dikelola DPUP
MADYA
Mengajukan dan menyetujui rencana tata tanam tahunan dan rencana penyeddiaan dan pembagian aair tahunan dan berkala.
- Melaksanakan pemelihaaraan rutin dan berkala
20% AKNOP
55% AKNOP dikelola DPUP
MAJU
Mengajukan dan menyetujui rencana tata taanam, rencana penyediaan dan pembagian air tahunan dan berkala dan rencaana pembagian air ke petak tersier.
- Melaksanakan pemelihaaraan rutin, berkala dan pemeliharaan ringan darurat
30% AKNOP
35% AKNOP diserahkan kepada GP3A
35% AKNOP dikelola DPUP
MANDIRI
- Mengajukan dan menyetujui rencana tata tanam tahunan dan rencana alokaasi penyediaan dan distribusi air tahunan dan berkala dan rencana pembagian air ke petak tersier.
- Melaksanakan pembagian air tahunan dan berkala ke petak tersier.
- Melaksanakan pemelihaaraan rutin, berkala dan pemeliharaan secara rehabilitasi ringan.
50% AKNOP
50% AKNOP diserahkan kepada GP3A
0% AKNOP dikelola DPUP

14. V. PENYEDIAAN DANA PENGELOLAAN IRIGASI (DPI)
5.1 Dasar Hukum
UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pasal 41 ayat (2)
5.2 Pembiayaan O.P.R
DPI dicantunmam khusus dalam APBD
5.3 Penetapan Lokasi DPI
a. DPI disusun bersama antara pemerintah dengan wakil P3A
b. Alokasi DPI pada setiap tahun anggaran dapat bersumber : APBN, APBD
c. APBD dapat bersumber dari PAD, DAU, Dana Bagi Hasil, Pinjaman Daerah, PBB dan lain-lain
d. IPI ditetapkan oleh kesepakatan anggota P3A
e. Pemberlakukan IPI dilakukan serentak seluruh RI oleh Bupati

15. V. PENYEDIAAN DANA PENGELOLAAN IRIGASI (DPI)
5.4 Pelaksanaan IPI
a. Pemerintah Provinsi
- melaksanakan sendiri pengelolaan irigasi 1000 – 3000 Ha
- melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat >3000 Ha
- memberikan tugas pembantuan kepada kabupaten 1000 – Ha
b. Pemerintah Kabupaten/Kota
- melaksanakan sendiri pengelolaan irigasi <1000 Ha
- melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
5.5 Jenis- jenis Penggunaan IPI
a. Pembiayaan O, P, R
b. Pemberdayaan : penyuluhan, pelatihan, bimbingan, petunjuk teknis
c. Perkuatan kelembagaan : teknis, organisasi, pembiayaan
d. Bantuan tenaga ahli
e. Advokasi

16. VI TATA LAKSANA PEMBIAYAAN PENGELOLAAN IRIGASI
6.1 Rancangan DPI
a. penelusuran jaringan irigasi bersama P3A
b. dianalisis tim anggaran executive dan kebijaksanaan APBD
c. masuk dalam DASK, APBD Kabupaten
6.2 Pelaksanaan DPI Kabupaten
a. Kepala Satuan Kerja
b. SKD
c. SPP
d. Pengadaan barang/jasa, Keppres No, 80 tahun 2003

17. VII PEMBERIAN BANTUAN DAN FASILITAS KEPADA P3A/GP3A/IP3A
7.1 Pemberian bantuan dan fasilitasi
a. Mengutamakan kepentingan petani
b. Pemberdayaan P3A
c. Menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien & efektif
d. Memperhatikan kepentingan pemakai air dibagian hulu
e. Pembiayaan OPR jaringan teriser menjadi tanggung jawab petani
7.2 Jenis bantuan fasilitasi
a. Pembiayaan OPR diwilayah kerja
b. Peningkatan kemampuan dalam bentuk pelatihan, bimbingan, pendampingan, penyuluhan
c. Perkuatan organisasi, teknis dan pembiayaan
d. Tenaga ahli, pendamping dan tenaga pelaksana
e. Mediasi dan advokasi penyelesaian sengketa

18. VII PEMBERIAN BANTUAN DAN FASILITAS KEPADA P3A/GP3A/IP3A
7.3 Proses usulan pemanfaatan DPI kepada Komisi Irigasi
a. Penelusuran seluruh jaringan irigasi
- metode : Pemahaman Partisipatif Kondisi Pedesaan (PPKP)
- untuk mengetahui : profil sosial ekonomi, teknis dan kelembagaan (PSETK)
- pendamping : KPL, TPP
b. Dinas bersama P3A/GP3A/IP3A  AKNOP berdasarkan PSETK, pendamping KPL, TPP
c. AKNOP  Dokumen Rencana Pengelolaan Irigasi Tahunan (skala prioritas, operasional, kemempuan keuangan P3A/GP3A/IP3A dalam partisipasi primer)
d. Dokumen Rencana Pengelolaan Irigasi Tahunan disosialisasikan
e. P3A/GP3A/IP3A mengajukan usulan pemanfaatan DPI  Musbangdes dan Temu karya UDKP
f. Usulan diajukan ke Komisi Irigasi, tembusan dinas yang membidangi

19. Sekian & Terima Kasih