2. DESA MANDIRI/ BERDIKARI DESA VOKASI DESA MANDIRI PANGAN DESA WISATA DESA TANGGUH BENCANA KAMPUNG KB DESA INTERNET DESA SEBAGAI OBJEK DESA SIAGA 1.SEKTORAL, PARSIAL DAN TEMPORER 2.BELUM MENEMPATKAN DESA SBG PARTNER 3.KETIDAKJELASAN KEWENANGAN, PST, PROV, KAB, DESA DESA SEJAHTERA MANDIRI DESA INOVASI DESA LAYAK ANAK

3. PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN, DESA MANDIRI PANGAN, DLL. PENYULUH KB TKSK PENDAMPING DESA (TA DAN PD) SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DESA KPMD, PPKBD, DLL

4. KEMISKINANKEPENDUDUKAN KUANTITAS  JUMLAH, ANGKA, GARIS KEMISKINAN KUANTITAS  ANGKA KELAHIRAN, ANGKA KEMATIAN, PERTUMBUHAN PENDUDUK KUALITAS KEPEMILIKAN IDENTITASKUALITAS KELAHIRAN (BBLR, KESAKITAN, UMUR PANJANG) PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN PENDIDIKAN SEJAK DINI (BKB, PAUD, DST) WUS USIA 10 – 19 YANG HAMIL + MELAHIRKAN + BY YG DILAHIRKAN + BERAPA YG LHR KEHAMILAN SEHAT DAN PERSALINAN AMAN KESERTAAN KB PEKERJAAN YANG DIMILIKIEKONOMI KELUARGA (PENGHASILAN) ASSET YANG DIMILIKI KUALITAS RUMAH

5. INDIKATOR KEMISKINANKETAHANAN KELUARGA PERUMAHANKETAHANAN FISIK STATUS KLG DAN IDENTITASLANDASAN LEGALITAS DAN KEUTUHAN KLG KESEHATANKETAHANAN FISIK & PSIKOLOGIS PENDIDIKANKETAHANAN SOSIAL, PSI + BUDAYA EKONOMIKETAHANAN EKONOMI ASET/KEPEMILIKANKETAHANAN EKONOMI KETAHANAN KELUARGA : SUATU KONDISI DINAMIS SUATU KELUARGA YG MEMILIKI KEULETAN DAN KETANGGUHAN SERTA MEMILIKI KEMAMPUAN FISIK MATERIAL & PSIKIS MENTAL SPIRITUAL GUNA HIDUP MANDIRI, MENGEMBANGKAN DIRI & KELUARGANYA UNTUK UNTUK MEWUJUDKAN KEADAAN HARMONIS DLM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN LAHIR & BATIN

6. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA (Pasal 78 UU Desa) PEMBA- NGUNAN DESA Meningkatkan KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Desa Meningkatkan KUALITAS HIDUP Manusia Penanggulangan KEMISKINAN 6 Melalui: Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pembangunan Sarana Desa Pembangunan Prasarana Desa Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Pemanfaatan SDA dan LH Berkelanjutan DESA YANG KUAT, MAJU, MANDIRI, DEMOKRATIS

7. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN (RPJMN 2015-2019) 7 Desa Tertinggal Desa Berkembang Desa Mandiri Dana Desa Strategi Penanggulangan Kemiskinan (tmsk Pelayanan Dasar dan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) Rentan terhadap guncangan sosial- ekonomi dan lingkungan Memiliki ketahanan terhadap krisis ekonomi, sosial dan LH bagi segenap warga desanya -Memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan bagi desa sendiri dan desa sekitarnya; -Memiliki kemandirian pangan, energi, dst. -Mampu menjadi penggerak ekonomi bagi daerah di sekitarnya. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN FOKUS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN -Pemenuhan SPM -Pemberdayaan Masyarakat -Tata Kelola Pemerintahan Desa -Pemenuhan SPM -Pemberdayaan Masyarakat -Tata Kelola Pemerintahan Desa Pengurangan Kemiskinan dan Kerentanan ekonomi -Pengelolaan SDA-LH -Pengembangan Keterkaitan Desa-Kota -Pengelolaan SDA-LH -Pengembangan Keterkaitan Desa-Kota

8. BERIKAN PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN ATAS DESA DG KEBERAGAMANNYA BERIKAN KEJELASAN STATUS DAN KEPASTIAN HUKUM DLM SISTEM KETATANEGARAAN PELESTARIAN DAN MEMAJUKAN ADAT, TRADISI DAN BUDAYA MASY DESA DORONG PRAKARSA DAN GERAKAN SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT DESA BENTUK PEMERINTAHAN DESA YG PROFESIONAL, EFISIEN, EFEKTIF DAN TERBUKA TINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK TINGKATKAN KETATAHANAN SOSIAL MAJUKAN EKONOMI MASYARAKAT DESA PERKUAT MASY DESA SEBAGAI SUBJEK PEMBANGUNAN

9. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN PRAKARSA MASY, HAK ASAL USUL DESA, DAN ADAT ISTIADAT DESA ENTRY POINT DESIGN 1.KEWENANGAN BERDSR HAK ASAL USUL 2.KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 3.KEWENANGAN YG DITUGASKAN PEMERINTAH, PEMPROV + PEMKAB 4. KEWENANGAN LAIN YG DITUGASKAN PEMERINTAH, PEMPROV+ PEMKAB

10. 10

11. KEWENANGAN U MENGURUS KEPENT DESA YG TLH DILAKUKAN DESA, MUNCUL KRN PRAKARSA MASY

12. PEMERINTAHAN DESA PEMBANGUNAN DESA KEMASYARAKAT AN DESA PEMBERDAYAAN MASY DESA 1.PELAYANAN DASAR DESA 2.SARANA & PRASARANA DESA 3.PENGEMB. USAHA EKONOMI DESA 4.PEMBERDAYAAN SUMB DAYA ALAM CATATAN : KEWENANGAN DESA DITETAPKAN DENGAN PERATUR AN DAERAH/PERATURAN BUPATI

13. a)Pengembangan pos kesehatan desa & polindes b)Pengembangan tenaga kesehatan desa c)Pembinaan & pengawasan upaya kesehatan tradisional d)Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika e)Pembinaan & pengelolaan PAUD f)Pengadaan & pengelolaan sanggar belajar g)Fasilitasi & motivasi kelompok – kelompok belajar di desa

14. a)Pembangunan & pemeliharaan kantor & balai desa, Jalan desa, Jalan usaha tani, embung desa, sanitasi lingkungan, irigasi tersier, taman desa, lapangan desa b)Pembangunan energi baru dan terbarukan c)Pembangunan & pemeliharaan rumah ibadah d)Pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan e)Pembangunan & pengelolaan air bersih berskala desa f)Pembangunan & pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan

15. a)Pembangunan dan pengelolaan pasar & kios desa, tempat pelelangan ikan milik desa, keramba jaring apung bagan ikan, lumbung pangan & penetapan cadangan pangan desa, tambatan perahu. b)Penetapan komoditas unggulan pertanian & perikanan c)Penanggulangan hama & penyakit pertanian secara terpadu d)Pengembangan benih lokal e)Pengembangan ternak secara kolktif f)Pendirian & pengelolaan BUM Desa g)Pengembangan wisata desa h)Pengembangan usaha mikro berbasis desa (UP2K) i)Pengembangan TTG, DLL

16. a)Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah desa b)Membina kerukunan warga masy desa c)Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa d)Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masy desa

17. a)Pengembangan seni budaya lokal b)Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat c)Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat (PKK, DLL) d)Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin e)Fasilitasi terhadap kelompok rentan (bumil, miskin, dll) f)Analisis kemiskinan secara partisipatif g)Pengorganisasian dan fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat h)Pelatihan Usaha ekonomi desa (UP2K-PKK) i)Peningkatan kapasitas masyarakat

18. 1.SEMUA KEGIATAN BERSKALA DESA MENJADI KEWENANGANAN DESA UNTUK MELAKSANAKAN DAN DIBIAYAI OLEH DESA 2.PEMERINTAH SUPRA DESA (PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA) DAPAT MEMBANTU DALAM BENTUK BANTUAN KEUANGAN 3.BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA HARUS TERINTEGRASI DALAM DOKUMEN PERENCANAAN (RPJMDES/RKPDES DAN APBDES)

19. PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 19

20. PEDOMAN PELAKS PENUGASAN URUSAN KAB/KOTA PEDOMAN PENYUSUNAN PERDES & PERKADES DIKLAT BAGI PEMDES, BPD, LEMBAGA KEMASY DAN LEMBAGA ADAT EVALUASI DAN WAS PERATURAN DESA PENGHARGAAN BAGI PEMDES, BPD, LEMBAGA KEMASY + LEMBAGA ADAT MENETAPKAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN KEUANGAN DESA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA FASILITASI PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DESA PEDOMAN PERENC PARTISIPATIF AWASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA FASILITASI BANTUAN KEUANGAN BINWAS PENYELENGGARA AN PEMDES

21. KEMISKINAN KEPENDUDUK AN PERMASALAHAN DI MASING-MASING DRH OUTPUT / OUTCOMEYANG INGIN DICAPAI MISAL:  KASUS KEMATIAN TRN  BBLR TRN  KESAKITAN TURUN  PENDIDIKAN DINI KAT  KB KAT  EKONOMI KLG KAT RANCANGAN PROGRAM/KEGIATAN LINTAS SEKTOR PENGORGANISASIAN: 1.SIAPA PENGKOOD 2.BGM PENGKOORD 3.SIAPA PELAKSANA SAMPAI LEVEL DESA 1.KEBIJAKAN + PERATURAN 2.PERENCANAAN KEGIATAN SAMPAI LEVEL DESA STRATEGI: 1.PENGATURAN 2.PEMILIHAN LOKASI 3.PENDEKATAN 4.PENGGERAKAN 5.PEMBIAYAAN 6.INOVASI KEGIATAN LINTAS SEKTOR U CAPAIAN OUTCOME/ OUTPUT BERSAMA DESA INTEGRASIKAN KAMPUNG KB KEWENANGAN LOKAL DESA CAPAIAN OUTPUT / OUTCOME  KLG SEJ MONEVA

22. MENGHILANGKAN KESAN SEKTORAL DI DESA UPAYAKAN PENDEKATAN INI MENJADI KEWENANGAN DESA  DESA SEBAGAI SUBJEK RUMUSAN OUTPUT DAN OUTCOME DITETAPKAN OLEH DESA  RPJMD, RKPD DAN APBDESA HILANGKAN KESAN “INTERVENSI”, TETAPI MENDORONG PELAKSANAAN KEWENANGAN LOKAL DESA INTEGRASI DALAM KEWENANGAN LOKAL DESA

24. DATA DAN FAKTA JUMLAH PENDUDUK (BERDASARKAN USIA, JENIS KELAMIN) JUMLAH KELAHIRAN PER TAHUN JUMLAH KEMATIAN IBU PER TAHUN JUMLAH KEMATIAN BAYI PERTAHUN JUMLAH PESERTA KB BERDASARKAN ALKON YANG DIGUNAKAN JUMLAH KK MISKIN RATA-RATA JUMLAH ANAK PER KK JUMLAH WUS USIA 10 – 19 YANG HAMIL, MELAHIRKAN, DENGAN RISIKO KEHAMILAN JUMLAH ORANG DISABILITAS JUMLAH ORANG DENGAN KETERBATASAN AKSES JUMLAH ORANG YANG BEKERJA, JENIS PEKERJAAN DAN PENDAPATAN JUMLAH PENDUDUK DENGAN PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN/IJAZAH TERTINGGI DIPEROLAH JENIS USAHA, KEPEMILIKAN ASET BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK KEPEMILIKAN RUMAH, KONDISI RUMAH, SUMBER AIR YANG DIGUNAKAN, ENERGI YANG DIGUNAKAN KETERSEDIAAN LAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK, KB, DLL JUMLAH KEPEMILIHAN KTP, AKTE KELAHIRAN, AKTE NIKAH, ADA TIDAKNYA KELOMPOK-KELOMPOK KELUARGA JUMLAH KELEMBAGAAN DAN SDM POTENSIAL DESA (KADER, DLL)

25. BELUM TERINTEGRASINYA ISU KEPENDUDUKANKE DALAM RPJMDES, RKPDES DAN APBDES BANYAKNYA PENDUDUK MISKIN RENDAHNYA CAKUPAN KESERTAAN KB MASIH ADANYA KASUS KEMATIAN IBU KEBERLANGSUNGAN USAHA YANG RENDAH RENDAHNYA KEPEMILIKAN IDENTITAS RENDAHNYA PARTISIPASI DALAM BKB, BKR, DLL MASIH BANYAKNYA RTLH STATUS KEPEMILIKAN USAHA YANG RENDAH, DLL KELEMBAGAAN DESA BELUM AKTIF

26. OUTPUT YANG AKAN DICAPAI ADANYA KOMITMEN KEPALA DESA DENGAN MASUKNYA MASALAH KEPENDUDUKAN KE DALAM RPJMDES, RKPDES, DAN APBDES TIDAK ADA LAGI PERNIKAHAN DAN KEHAMILAN DIBAWAH USIA 20 TAHUN MELALUI PERATURAN DESA JUMLAH KESERTAAN KB MENINGKAT (PEREMPUAN DANLAKI- LAKI) JUMLAH RTLH BERKURANG JUMLAH PESERTA BKB, POSYANDU, DAN KLP-KLP LAIN MENINGKAT KELEMBAGAAN-KELEMBAGAAN DESA AKTIF TERLIBAT SEMUA ORANG MEMILIKI IDENTITAS (AKTE, KTP, AKTE NIKAH) JUMLAH ANAK USIA SEKOLAH YANG SEKOLAH MENINGKAT KELOMPOK-KELOMPOK TRI BINA YANG DIBENTUK (TERMASUK PIK)

27. PENGORGANISASIAN KELEMBAGAAN/PENGKOORDINASIAN DI LEVEL KABUPATEN AKAN MENGGUNAKAN TIM BENTUKAN SENDIRI ATAU MENGEFEKTIFKAN TIM YANG SUDAH ADA PENGORGANISASIAN DI LEVEL DESA (APAKAH SCOPENYA RW/DUSUN/ ATAU BAHKAN DESA PENGORGANISASIAN DI TINGKAT DESA SIAPA SAJA YANG TERLIBAT? PENGORGANISASIAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN DESA SEPERTI APA BAGAIMANA PROSES UNTUK MENJADIKAN GERAKAN KAMPUNG KB SEBAGAI KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN DESA MENDORONG GERAKAN KAMPUNG KB MENJADI TUJUAN BERSAMA DI DESA/KEL

28. KEBIJAKAN KEBIJAKAN DI TINGKAT KABUPATEN  INTEGRASI RPJMD, PERATURAN BUPATI? KEBIJAKAN DI DESA  PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA, RPJMDES, RKPDES

29. PERATURAN MoU DENGAN PENGADILAN AGAMA UNTUK MENGURANGI DITERBITKANNYA DISPENSASI PERNIKAHAN USIA DIBAWAH 20 TAHUN BATSUL MASA’IL NU TTG PENCEGAHAN PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR PERATURAN DESA DENGAN ORANG TUA YANG MENIKAHKAN ANAK DIBAWAH UMUR

30. KEGIATAN YANG DIKEMBANGKAN OLEH SUPRA DESA PENDAMPINGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA, BPD, LKMD, KADER DALAM MENGINTEGRASIKAN MASALAH KEPENDUDUKAN KE DALAM RPJMDES, RKPDES, DAN APBDES PELATIHAN BAGI KEPALA DESA DAN BPD MELIBATKAN SELURUH PERWAKILAN KELOMPOK DALAM MUSYAWARAH DESA UNTUK MEMBAHAS KAMPUNG KB INOVASI DALAM KAMPANYE MENINGKATKAN KAPASITAS KADER DESA PENDAMPINGAN KELOMPOK EKONOMI MASYARAKAT, DLL MEMFASILITASI KEGIATAN ANAK DAN REMAJA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA PERKUAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR

31. KEGIATAN OLEH DESA PENDATAAN DAN IDENTIFIKASI MASALAH KEPENDUDUKAN PARTISIPATIF (MELIBATKAN ANAK-ANAK, PEREMPUAN DAN LAKI- LAKI) MUSYAWARAH DESA UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG MENGINTEGRASIKAN MASALAH KEPENDUDUKAN DALAM RPJMDES, RKPDES, APBDES MENERBITKAN PERATURAN DESA UNTUK PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH USIA PEMBENTUKAN KELOMPOK TRI BINA PELATIHAN UNTUK MEMBERDAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT PEMBANGUNAN RTLH MEMFASILITASI KEGIATAN FORUM ANAK DESA FASILITASI KELOMPOK-KELOMPOK BKB, BKR, PAUD, DLL.