KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RPJMD KAB. SOPPENG TAHUN

KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RPJMD KAB. SOPPENG TAHUN 2016-2021
Watansoppeng, 04 Maret 2016

APA ITU RPJMD RPJMD Dokumen Rencana Pembangunan Daerah 5 Tahun
Penjabaran visi, misi dan program KDH terpilih RPJMD Memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan Disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

HUBUNGAN RPJMD DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
20 TAHUN 5 TAHUN 1 TAHUN RPJPN RPJMN DIJABARKAN RKP RAPBN PEDOMAN PEDOMAN PEDOMAN DIACU DAN DISERASIKAN DIACU DIACU RENSTRA K/L DIPERHATIKAN PEDOMAN RENJA K/L PEDOMAN RPJPD PROV RPJMD PROV DIJABARKAN RKPD PROV RAPBD PROV PEDOMAN PEDOMAN DIACU DIACU DAN DISERASIKAN RENSTRA SKPD PROV PEDOMAN RENJA SKPD PROV DIACU DIPERHATIKAN PEDOMAN RAPBD K/K RPJPD K/K RPJMD K/K DIJABARKAN RKPD K/K PEDOMAN PEDOMAN DIACU RENSTRA SKPD K/K PEDOMAN RENJA SKPD K/K

SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD
(Pasal 40 ayat (2) PP 8/2008) BAB I : PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BAB I PENDAHULUAN Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, selain itu RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJP dan RPJMN. Oleh karena itu, visi dan misi pembangunan daerah dalam RPJMD yang merupakan visi dan misi Bupati terpilih harus menunjukkan arah pembangunan yang bisa mencerminkan keberhasilan dalam mengembangkan potensi maupun menangani permasalahan-permasalahan yang ada di daerah sehingga mampu meningkatkan peran dan posisi Kabupaten Soppeng sebagai pilar pembangunan Sulawesi Selatan.

Maksud Memberikan arah pembangunan jangka menengah berupa kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kabupaten Soppeng pada periode tahun ; Menjadi landasan penyusunan Renstra SKPD; Tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati; Menjadi instrumen penilaian keberhasilan Kepala SKPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Bupati terpilih; Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); Menyediakan dokumen yang dapat digunakan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah, DPRD, Dunia Swasta, serta masyarakat umum dalam pembangunan daerah. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Tujuan Mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan hasil pembangunan dan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Soppeng. Merumuskan dan menetapkan visi, misi, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah jangka menengah; Menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang meliputi RENSTRA SKPD, RKPD, RENJA SKPD; Menyediakan rancangan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD; Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan terukur. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng serta dengan kabupaten/kota yang berbatasan;

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Secara administratif Kabupaten Soppeng terbagi atas 8 Kecamatan, 21 Kelurahan, 49 Desa, 39 Lingkungan, 124 Dusun, 438 Rukun Kampung, dan Rukun Tetangga dengan Ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng. Adapun batas wilayah Kabupaten Soppeng terdiri dari : Sebelah Utara : Kabupaten Sidenreng Rappang dan Wajo, Sebelah Timur : Kabupaten wajo dan Bone, Sebelah Selatan : Kabupaten Bone Sebelah Barat : Kabupaten Barru Ditinjau dari kondisi jenis tanah, jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Soppeng antara lain Litosol, Gromusol, Mediteran Coklat, Regusol, Alluvial, Litosol Coklat Tua; dengan variasi penyebaran jenis tanah pada setiap kecamatan

PERKEMBANGAN PENDUDUK
ASPEK DEMOGRAFI PERKEMBANGAN PENDUDUK TAHUN KAB. SOPPENG TAHUN JENIS KELAMIN JUMLAH RASIO JENIS KELAMIN LAJU PERTUMBUHAN LAKI-LAKI PEREMPUAN 2010 115,932 124,092 240,024 93.42 2011 117,644 125,610 243,254 93.66 1.33 2012 119,253 127,196 246,449 93.76 1.30 2013 120,679 128,472 249,151 93.93 1.08 2014 121,500 129,496 250,996 93.83 0.74 2015 121,617 129,485 251,102 93.92 0.04 Sumber: Dinas Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Soppeng, 2015

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi URAIAN TAHUN 2011 2012 2013 2014 PDRB HK (Juta Rupiah) 3,983,417.87 4,259,539.20 4,567,987.10 4,876,752.80 PERUMBUHAN EKONOMI (%) 7.17 6.93 7.24 6.76 INFLASI (%) 3.94 3.65 6.86 8.22 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%) 5.16 6.15 6.56 2.43 ANGKA KEMISKINAN (%) 9.36 9.12 9.43 8.76 GARIS KEMISKINAN (Rp) 188,257.00 196,508.00 202,666.00 207,084.00

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Fokus Kesejahteraan Sosial URAIAN TAHUN 2011 2012 2013 2014 IPM 63.8 64.05 64.43 64.74 HARAPAN LAMA SEKOLAH (TAHUN) 11.36 11.39 11.42 11.45 APM SD (%) 93.86 95.19 85.76 81.70 APM SMP (%) 78.00 67.62 63.03 57.90 ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) PER KELAHIRAN 4.5 2.1 10 13 ANGKA KEMATIAN BLITA PER KELAHIRAN 0.3 1.2 1 ANGKA KEMATIAN IBU PER KELAHIRAN 20.85 18.18 6.2 9.4 BALITA GIZI BURUK (%)

ASPEK PELAYANAN UMUM (URUSAN WAJIB)
PENDIDIKAN NO URAIAN TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) 0.39 0.23 0.15 0.18 0.11 2 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) 1.64 1.41 0.56 0.58 0.73 3 Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) 94.92 100.00 99.90 98.54 4 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) 99.68 99.76 96.79 5 Angka Melanjutkan (AM) dari SM/MI ke SMP/MTs (%) 106.90 94.20 100.12 96.05 100.58 6 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 97.00 93.19 99.44 96.02 7 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 0.00 62.31 69.92 81.58 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2015

KESEHATAN NO URAIAN TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani 100 91.98 80.06 75.68 2 Cakupan Pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 91.70 94.80 89.40 94.96 92.24 3 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100.00 97.14 4 Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan 5 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 6 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 2.50 3.15 87.00 7 Cakupan kunjungan bayi 85.41 103.29 104.14 103.84 92.86 8 Cakupan Puskesmas 212.5 212.50 9 Cakupan Puskesmas Pembantu 62.86 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng, 2015

PROPORSI PANJANG JALAN NO URAIAN Panjang Jalan (Km) 2011 2012 2013 2014 2015 1 MANTAP - Kondisi baik Kondisi Sedang Rusak 98.076 2 KURANG MANTAP Kondisi Rusak Kondisi Rusak Berat 3 Jalan Secara Keseluruhan 4 Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik 0.440 0.477 0.519 0.514 0.493 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Soppeng, 2015 VOLUME SAMPAH YANG DITANGANI NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah sampah yang ditangani (M3) 110 120 135 159 180 2 Jumlah volume produksi sampah (M3) 600 620 700 720 774 3 Persentase 18.33 19.35 19.29 22.08 23.26 Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan

RASIO JARINGAN IRIGASI NO URAIAN Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 1 Non Teknis 7,800 2 Teknis - Jaringan Primer (meter) 19,700 Jaringan Sekunder (meter) 108,023 109,942 112,647 113,485 126,430 Jaringan Tersier (meter) 48,900 50,260 51,500 53,850 107,700 3 Luas Irigasi (Ha) 9,666 9,708 4 Luas Irigasi dalam Kondisi Baik (Ha) 5,944.59 5,992.92 6,089.58 6,349 6,662 5 Luas Sawah Non Irigasi (Ha) 800 760 750 740 6 Luas Lahan Budidaya Pertanian (Ha) 26,886 27,567 27,738 28,156 28,278 7 Rasio Jaringan Irigasi 6.86 6.81 6.91 6.92 9.25 Sumber : Dinas PSDA Tamben Kab. Soppeng, 2015 CAPAIAN URUSAN PEKERJAAN UMUM LAINNYA NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase 1.02% 0.22% 2 Persentase sempadan jalan yang dipakai bangunan liar 1.56% 1.50% 1.54% 1.52% 3 Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota 7 4 Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat 45.05% 44.12% 44.27% 45.07% Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Soppeng, 2015

ASPEK PELAYANAN UMUM (URUSAN PILIHAN)
PRODUKSI PADI (TON) Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Luas Tanam (Ha) 44,898 42 209 50,139 49,468 47,083 Luas Panen (Ha) 45,234 45,786 48, 50,859 38,869 Produksi (ton) 281,692 267,188 275,164 299,367 227,708 Produktivitas (Ton/Ha) 6.23 5.84 5.67 5.89 5.86 Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng, 2015 POPULASI TERNAK (EKOR) Kelompok Jenis Ternak 2011 2012 2013 2014 2015 Sapi 23.423 28.258 30.745 30.25 36.310 Kerbau 115 63 102 96 105 Kuda 4.645 5.261 5.424 6.236 6.860 Kambing 10.585 11.837 12.264 13.486 19.555 Sumber : Dinas Peternakan & Perikanan PRODUKSI KAKAO Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Luas Lahan (Ha) 15,542.23 17,857.14 17,898.39 18,875.00 18,833.72 Produksi (Ton) 9,632.40 13,563.92 10,775.29 11,577.00 12,345.39 Sumber : Dinas Kehutanan & Perkebunan

ASPEK DAYA SAING (FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH)
RT YANG MENGGUNAKAN AIR BERSIH NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Leding (Perpipaan) 6405 7020 6619 8234 7790 2 Sumur Lindung 23200 25835 27807 28714 29469 3 Sumur tidak terlindung 4727 4901 4450 4239 4393 4 Mata air terlindung 5896 4108 5082 5170 5503 5 Mata ait tidak terlindung 6891 6195 6677 4972 4813 6 Sungai 7 Danau/Waduk 8 Air Hujan 120 443 231 111 9 Air Kemasan 975 1150 1275 10 Lainnya 113 400 63 53 11 Total jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih 48327 49877 52079 52643 53407 12 Jumlah rumah tangga 56,562 56,588 56,724 56,779 57075 13 Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih (11/12) 85.44 88.14 91.81 92.72 93.57 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng, 2015 RASIO PANJANG JALAN PER KENDARAAN NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Panjang Jalan (KM) 1, 1, 1, 1, 2 Jumlah Kendaraan (UNIT) 19,602 21,780 24,200 26,872 29,559 3 Rasio 0.05 0.04 Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kab. Soppeng, 2015

ASPEK DAYA SAING (FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH)
RT YANG MENGGUNAKAN LISTRIK NO URAIAN 2012 2013 2014 2015 1 RT dengan daya 450 watt 22602 21875 21699 21668 2 RT dengan daya 900 watt 19840 21764 23830 25339 3 RT dengan daya watt 4066 4773 4785 4779 4 RT dengan daya watt 574 688 749 812 5 RT dengan daya >2.200 watt 50 102 121 136 6 Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik 47132 49202 51184 52734 7 Jumlah Rumah Tangga 56,588 56,724 56,779 8 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 83.29 86.74 90.15 92.88 Sumber : PLN Ranting Soppeng dan Pajalesang, 2015 PENGELUARAN KONSUMSI RT PERKAPITA NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 1 Total Pengeluaran RT 960,988,380,000 1,066,683,800,000 1,168,514,400,000 1,359,516,376,000 2 Jumlah RT 56,562 56,588 56,724 56,779 3 Rasio 16,990,000 18,850,000 20,600,000 23,944,000 Sumber : Data Hasil Pengolahan NILAI TUKAR PETANI NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 1 Indeks yang diterima petani (lt) 101.3 109.6 109.7 117.6 112.2 2 Indeks yang dibayar petani (lb) 104 110.9 109.3 116.2 112.3 3 NTP 97.4 98.83 100.4 101.2 99.91 Sumber : Dianas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Soppeng, 2015

ASPEK DAYA SAING (FOKUS IKLIM BERINVESTASI)
ANGKA KRIMINALITAS No Jenis Kriminal 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah kasus Narkoba 7 11 10 26 2 Jumlah kasus Pembunuhan 3 Jumlah Kejahatan Seksual 14 4 6 9 Jumlah kasus Penganiayaan 31 41 40 28 44 5 Jumlah kasus Pencurian 63 53 76 64 Jumlah kasus Penipuan 29 33 32 25 Jumlah kasus Pemalsuan uang 8 Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun 145 134 166 151 146 JUMLAH PERDA YANG MENDUKUNG IKLIM USAHA NO Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Perda terkait perijinan 2 4 Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa 5 3 Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Soppeng, 2015

ASPEK DAYA SAING (FOKUS SDM)
RASIO LULUSAN S1/S2/S3 NO Uraian 2013 2014 2015 1 Jumlah lulusan S1 8,514 8,733 3597 2 Jumlah lulusan S2 469 472 329 3 Jumlah lulusan S3 4 Jumlah lulusan S1/S2/S3 8,986 9,207 3,926 5 Jumlah Penduduk 249,151 250,996 251102 6 Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5) 360.7 Sumber : Dinas Transmigrasi, Kependudukan, catatan sipil dan tenaga kerja Kab. Soppeng, 2015 RASIO KETERGANTUNGAN NO Uraian 2013 2014 2015 1 Jumlah penduduk usia <15 tahun 57,803 55,365 54,810 2 Jumlah penduduk usia > 64 tahun 23,957 25,820 25,534 3 Jumlah penduduk usia tidak produktif 81,760 81,185 80,344 4 Jumlah penduduk usia 15-64 167,391 169,811 170,758 5 Rasio ketergantungan (3/4) 48.84 47.81 47.05 Sumber : Dinas Transmigrasi, Kependudukan, catatan sipil dan tenaga kerja Kab. Soppeng, 2015

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
PROYEKSI PENDAPATAN NO. URAIAN Tahun (Rp.) LAJU (%) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 PENDAPATAN ,42 ,93 ,38 ,66 ,74 ,66 7,39 1.1 Pendapatan Asli Daerah ,42 ,68 ,57 ,93 ,13 ,60 11,01 1.1.1 Pajak Daerah ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,10 8,27 1.1.2 Retribusi Daerah ,33 ,92 ,14 ,83 ,37 ,07 6,21 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ,06 ,07 ,09 ,10 ,12 ,13 10,82 1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah ,04 ,69 ,34 ,00 ,65 ,30 12,10 1.2 Dana Perimbangan ,00 ,00 ,34 ,01 ,42 ,67 7,37 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ,00 ,00 ,13 ,73 ,44 ,87 1.2.2 Dana Alokasi Umum ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 6,71 1.2.3 Dana Alokasi Khusus ,00 ,00 ,22 ,28 ,98 ,80 8,64 1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ,00 ,24 ,47 ,73 ,18 ,39 4,56 1.3.1 Pendapatan Hibah ,00 ,40 ,18 ,44 ,75 ,14 0,67 1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya ,00 ,72 ,04 ,36 ,68 ,99 12,75 1.3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ,00 ,00 ,40 ,96 ,67 ,93 0,83 1.3.4 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya ,00 ,12 ,85 ,96 ,08 ,33 3,97

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Dalam BAB ini diuraikan 2 Hal : Permasalahan Pembangunan Daerah Isu – Isu Strategis Permasalahan pembangunan daerah adalah “gap expectation”antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat: Isu strategis adalah Pernyataan mengenai suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah selama 5 tahun.

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
Urusan wajib Pelayanan dasar 1 Pendidikan; Akses layanan PAUD masih terbatas pada beberapa wilayah Belum optimalnya aksesibilitas Masih tingginya jumlah penduduk yang tidak bisa membaca. Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang menyebabkan banyaknya anak putus sekolah Rendahnya Ekonomi keluarga 2 Kesehatan; Terbatasnya sumberdaya kesehatan (Dokter spesialis, dan Paramedis), Masih terbatasnya jumlah sarana prasarana kesehatan Pelaksanaan SOP belum optimal Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih kurang; Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kesehatan ibu dan anak 3 Pekerjaan umum dan penataan ruang; Kondisi jalan, jembatan, prasarana dan sarana irigasi dalam kondisi baik masih rendah. Aksesibilitas transportasi belum merata Drainase jalan tidak berfungsi dengan optimal Belum optimalnya pelaksanaan Perda RTRW Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Masih rendahnya bangunan ber IMB 4 Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Belum memadainya sarana dan prasarana dasar permukiman dimana masih ada RT belum memenuhi layanan sanitasi Belum memadainya sarana dan prasarana dasar permukiman dimana masih ada RT yang belum menikmati air bersih Belum semua kecamatan memiliki RDTR 5 Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Kepatuhan masyarakat masih kurang dalam mematuhi peraturan Masih rendanya ratio jumlah polisi Pamong Praja terhadap jumlah penduduk Pengaruh Globalisasi (Informasi kekerasan) 6 Sosial Masih cukup tingginya angka kemiskinan dan pengangguran Masih ada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum tertangani

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
Urusan Pilihan 1 Kelautan dan perikanan; Rendahnya produksi perikanan Terbatasnya infastruktur/sarpras dari perikanan budidaya, tangkap dan pengelolaan hasil perikanan kelompok nelayan beralih profesi (berdagang, buruh kasa) 2 Pariwisata; Masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana pariwisata Berkuranganya pengunjung objek wisata Masih kurangnya partisipasi mayarakat dalam pengembangan pariwisata, 3 Pertanian; Penurunan produktifitas hasil pertanian Pengelolaan Jaringan Air Irigasi untuk Pertanian masih kurang Masih terbatasnya ketersediaan dan penggunaan benih bermutu yang bersertifikat di tingkat kelompok tani Masih kurangnya pengetahuan Petani ternak Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian; Kurangnya petugas inseminator Biaya produksi tidak sebanding dengan harga jual, serta belum optimalnya manajemen agribisnis. 4 Kehutanan; Masih adanya kerusakan kawasan Hutan 5 Energi dan sumberdaya mineral; masih adanya penambang tanpa izin Potensi energy terbarukan belum di manfaatkan. 6 Perdagangan; Kesiapan produk lokal menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean Pemasaran produk lokal masih kurang Belum optimalnya perlindungan konsumen

ISU-ISU STRATEGIS ISU GLOBAL :
Perubahan Iklim : Paradigma masa lalu menyebutkan bahwa masalah lingkungan global lebih banyak dipengaruhi faktor alam, seperti iklim, yang mencakup temperatur, curah hujan, kelembaban, tekanan udara dll. Belakangan mulai disadari bahwa aktifitas manusia pun mempengaruhi iklim dan lingkungan secara signifikan. Eksploitasi hutan yang dilakukan masyarakat sekitar kawasan hutan juga tidak luput dari factor kondisi sosial ekonomi masyarakat.Oleh sebab itu, usaha untuk menghentikan perusakan hutan tidak cukup dilakukan hanya dengan menghentikan kegiatan yang sifatnya merusak saja, melainkan juga dituntut untuk melawan kecenderungan yang terjadi dengan berbagai macam usaha rehabilitasi lahan dan hutan yang telah rusak. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) : Indonesia dan negara-negara di wilayah Asia Tenggara membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA merupakan bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun pada MDGs (Millenium Development Goals) untuk meneruskan dan memantapkan MDGs agar lebih berkelanjutan dan selamanya. SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Visi RPJMD Kabupaten Soppeng adalah: “Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik” Pada rumusan visi ini terkandung substansi “perwujudan visi” bahwa Kabupaten Soppeng “pemerintahannya akan lebih melayani” dan “daerahnya akan lebih baik”. Terdapat dua pokok visi pada rumusan visi ini yakni “pemerintahan yang melayani” dan “Kabupaten Soppeng yang lebih baik”. “Pemerintahah yang melayani” bermakna bahwa dalam lima tahun kedepan kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya. “Kabupaten Soppeng yang lebih baik” bermakna bahwa Kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan.

MISI 1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan pelayanan pada urusan pertanian secara umum sehingga berlangsung kebijakan yang berpihak kepada petani. Misi ini terutama memprioritaskan upaya memenuhi kebutuhan sarana produksi petani terutama pupuk, sarana produksi untuk pembudidaya ikan terutama bibit ikan, keterpenuhan jaringan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik-olah-jual pada usahatani yang berjalan. 2. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satu sisi serta dapat diakses dengan murah dan berkeadilan pada sisi lainnya. Misi ini terutama memprioritaskan upaya umum untuk pendidikan gratis level sekolah dasar dan menengah pertama serta bimbingan belajar gratis bagi siswa. Prioritas ini dijalankan secara terkait dengan kewajiban dasar pemerintah kabupaten dalam urusan pendidikan.

Lanjutan……. 3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk menyelenggarakan pelayanan public secara lebih baik. Prioritas dalam misi adalah upaya dalam mengaplikasikan sistem administrasi satu pintu berbasis teknologi informasi (information technology/IT), peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, perbaikan pelayanan dan pengadaan pemadam kebakaran setiap kecamatan, keringanan biaya melahirkan dan santunan kematian (lahir gratis, meninggal disantuni) dan meningkatkan kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga (Bupati menyapa). 4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan potensi wisata daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi daerah. Prioritas dalam misi ini adalah optimalisasi promosi wisata, penemuan dan pengembangan obyek wisata baru, pembangunan/ perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka isolasi kampung terpencil.

Lanjutan……. 5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi Fokus dari misi ini adalah upaya umum mewujudkan tata kelola pemerintahan baik melalui reformasi birokrasi. Dalam misi ini prioritas diarahkan kepada keterlibatan perempuan hingga 30% dalam pemerintahan, menciptakan PNS yang kuat untuk pemerintahan yang bersih, penerapan fakta integritas tidak korupsi bagi pejabat, pemberian tunjangan kesejahteraan khusus untuk PNS dan pengadaan kendaraan operasional bagi kepala dusun. 6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan pelayanan kesehatan. Prioritas dalam misi ini adalah penyelenggaraan layanan dokter/bidan keluarga/pribadi untuk warga, layanan kesehatan keliling yang gratis, pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit, penyelenggaraan layanan puskesmas plus setaraf rumah sakit di ibu kota kecamatan dan penghargaan dan insentif khusus bagi guru PAUD dan kader posyandu.

Lanjutan……. 7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan beragama sebagai landasan spiritual dalam kehidupan masyarakat serta peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam kemajuan daerah. Prioritas dalam misi ini adalah fasilitasi pelatihan di balai latihan kerja (BLK) untuk pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI), peningkatan kapasitas kelembagaan peremuan, meningkatkan prestasi bidang olah raga dan seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus untuk guru mengaji. 8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memaksimalkan seluruh potensi Kabupaten Soppeng secara penuh untuk menjadikan daerah ini sebagai salah saatu penopang utama provinsi Sulawesi Selatan. Potensi yang terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, diupayakan untuk dioptimalkan mendorong Kabupaten Soppeng sebagai daerah utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Prioritas dari misi ini adalah pengelolaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta menanggulangi kemiskinan.

Lanjutan……. 9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi Fokus dari misi ini adalah upaya menggairahkan roda perekonomian daerah. Akselerasi roda perekonomian dimaksud berlangsung melalui investasi, baik investasi yang berkembang secara autonomous dalam masyarakat melalui usaha kecil dan menengah, maupun investasi yang berkembang secara induced dari luar masyarakat untuk usaha skala besar dan korporasi. Perputaran roda ekonomi akan semakin kencang dengan semakin banyaknya kegiatan investasi. Untuk itu, semua usaha akan diupayakan agar bisa menarik lebih banyak investor masuk ke Soppeng.

KETERKAITAN ANTARA POKOK VISI DAN MISI
No. Pokok visi Misi 1. “pemerintahan yang melayani” dan “Kabupaten Soppeng yang lebih baik”. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani (M1) Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga (M2) Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan public (M3) Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman (M4) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi (M5) Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah (M6) Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan (M7) 2. “Kabupaten Soppeng yang lebih baik”. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan (M8) Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi (M9)

TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA
No Tujuan Indikator Kinerja Target Kinerja (2021) Misi 1: Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani 1. Meningkatkan kesejahteraan pelaku utama pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Nilai tukar petani tanaman pangan, Nilai tukar petani tanaman perkebunan, Nilai tukar petani peternak Nilai tukar petani pembudidaya ikan Misi 2: Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga 2. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Misi 3: Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik (%) 4 Memelihara ketentraman dan ketertiban umum Misi 4: Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman 5. Meningkatkan daya tarik pariwisata daya tarik keunikan daerah Tingkat kepuasan wisatawan domestik dan mancanegara terhadap destinasi wisata (%) 6. Meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah Tingkat kepuasan masyarakat atas keterpenuhan infra-struktur wilayah (%)

Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah
Lanjutan…… Misi 5: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi 7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan birokrasi dan kompetensi profesional ASN Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik (%) 8. Meningkatkan penerapan kaidah kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Indeks Tatakelola (Governance Indeks) 9. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan pada level kecamatan, desa/ kelurahan IKM Kecamatan/ kelurahan Desa mandiri Misi 6: Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah 10. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup Misi 7: Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan 11. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama Jumlah insiden terkait kehidupan beragama 12. Meningkatkan partisipasi dan prestasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan Jumlah pemuda berprestasi level regional, nasional dan internasional 13. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdaya-an Gender (IDG)

Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan
Lanjutan…… Misi 8: Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan 14. Meningkatkan kontribusi daerah dalam perwujudan Sulawesi Selatan sebagai pilar nasional dalam ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan Tingkat Surplus Beras Daerah (ton) 15. Melestarikan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan hidup Indeks Lingkungan Hidup 16. Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat Angka kemiskinan Misi 9: Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi 17. Meningkatkan daya saing investasi dan iklim bisnis % peningkatan jumlah dan nilai investasi 18. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja daerah Tingkat pengangguran terbuka (%) 19. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk industri, koperasi, usaha kecil dan usaha menengah daerah dalam perdagangan % peningkatan nilai PDRB sector perdagangan % peningkatan nilai PDRB sector industri

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani (M1) 1. Meningkatkan kesejahteraan pelaku utama pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan, petani per-kebunan, peternak dan pembudidaya ikan (S1) PDRB/kapita petani sector pertanian Meningkatnya kapasitas jaringan irigasi dalam mendukung peningkatan produksi pertanian (S2) Cakupan layanan irigasi (Ha) Meningkatnya kegiatan pengolahan hasil dari produk pertanian, perkebunan, peterinakan dan perikanan (S3) % peningkatan jumlah unit usaha dalam pengolahan hasil per-tanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Misi 2: Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga 2. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat Meningkatnya akses masyarakat atas layanan pendidikan (S4) APM SD dan sederajat; APM SMP dan sederajat; APM SMA dan sederat angka partisipasi pendidikan tinggi Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan (S5) % guru SD dan SMP berpendidikan S1 % penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) kualifikasi baik Meningkatnya kemampu-an literasi masyarakat (S6) Angka melek huruf (%)

Lanjutan…… No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Misi 3:
Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Berkembangnya pelayananberbasis teknologi informasi (IT) dan keterbukaan informasi pembangunan (S7) Adanya inovasi berbasis IT Ketersediaan akses informasi pembangunan Meningkatnya kemudah-an masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil (S8) % kepemilikan kartu keluarga (KK), kartu penduduk (KTP) dan akte kelahiran (AK) Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam pengurusan persalinan/ kelahiran dan kematian/ jenasah (S9) % ibu melahirkan yang bebas dari biaya dan % warga meninggal yang mendapatkan santunan Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya (S10) % bencana kebakaran yang tertangani dengan baik % bencana lainnya yang tertangani dengan baik 4. Memeliharan ketenteraman dan ketertiban umum Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat (S11) % penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman 5. Meningkatkan daya tarik pariwisata dan daya tarik keunikan daerah Meningkatnnya jumlah kunjungan wisatawan domestik dan manca-negara (S12) % Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestic dan mancanegara % peningkatan jumlah objekwisata yang termuat dalam website/pusat informasi wisata Meningkatnya apresiasi kebudayaan dan ketahanan budaya daerah dalam menghadapi dinamika kebudayaan global (S13) Cakupan keragaman budaya dan kekayaan budaya yang dilestarikan dan dikembangkan (%) 6. Meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur transportasi dalam mendukung interkoneksitas wilayah dan membuka lokasi terpencil (S14) Porsi panjang jalan kabupaten kualitas baik (km dan %) Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perhubungan dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa (S15) Rasio jumlah kendaraan dengan panjang jalan (%) Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam mendukung kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat (S16) % rumah layak huni; % rumah bersanitasi baik; % rumah mengakses air bersih; % pemukiman kumuh Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah dalam menjaga keseimbangan fungsi antara kawasan perlindungan dan kawasan budidaya (S17) % pelanggaran RTRW

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi 7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan birokrasi dan kompetensi profesional ASN Meningkatnya kinerja ASN sesuai kompetensi dalam tugas dan fungsinya pada struktur organisasi (S18) % pegawai yang mencapai kinerja tinggi 8. Meningkatkan penerapan kaidah kepemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi Meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggungan kinerja (S19) Opini laporan keuangan; Opini LAKIP; ketersidaan dan kualitas dokumen perencanaan daerah 9. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan peme-rintahan, pelayanan dan pembangunan pada level kecamatan dan desa/ kelurahan Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pe-layanan kecamatan dan kelurahan serta ber-kembangnya kemandiri-an desa (S20) IKM pelayanan kecamatan dan kelurahan; % Desa Mandiri Misi 6: Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah 10. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya ke-terpenuhan sarana-pra-sarana serta ketenagaan medic/non medik dalam pelayanan kesehatan (S21) Rasio puskemas, pustu, tenaga dokter, tenaga paramedic terhadap jumlah penduduk pada satuan wilayah Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit (S22) Indeks kepuasan masyarakat atas layanan rumah sakit

Indikator Kinerja Sasaran
Lanjutan…… No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Misi 7: Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan 11. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama Meningkatnya keterpenuhan sarana ibadah, penyelenggara kegiatan ibadah, dan situasi kondusif bagi kerukunan ummat (S23) Rasio rumah ibadah/ jumlah penduduk; % peningkatan jumlah penyelenggara kegiatan ibadah (imam masjid dan guru mengaji) yang difasilitasi 12. Meningkatkan partisipasi dan prestasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan Meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olah raga daerah (S24) % jumlah organisasi kepemudaan yang aktif; % jumlah cabang olah raga yang aktif 13. Meningkatkan partisipasi perempuan dan masyarakat secara umum dalam berbagai bidang pembangunan Meningkatnya kapasitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan (S25) % perempuan dalam pemerintahan, % partisipasi perempuan dalam lembaga swasta %perempuan dalam organisasi social kemasyarakatan Meningkatnya keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (S26)

Indikator Kinerja Sasaran
Lanjutan…… No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Misi 8: Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan 14. Meningkatkan kontribusi daerah dalam perwujudan Sulawesi Selatan sebagai pilar nasional dalam ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan Meningkatnya produksi beras (S27) % peningkatan produksi beras 15. Melestarikan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan hidup Meningkatnya kelestarian sumberdaya alam (S28) Tingkat degradasi lahan dan sumberdaya air Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup (S29) Tingkat pengendalian pencemaran lingkungan (%) Terpeliharanya kebersihan dan perkotaan (S30) Cakupan volume sampah yang tertangani (%) 16. Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial Berkurangnya penduduk miskin (S31) % penduduk miskin yang tertangani Meningkatnya cakupan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (S32) % PMKS yang terlayani

Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi 17. Meningkatkan daya saing investasi dan iklim bisnis Meningkatnya jumlah investor yang tertarik berinvestasi (S33) % peningkatan jumlah rencana investasi (Jumlah MOU) % peningkatan jumlah investor 18. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja daerah Meningkatnya jumlah tenaga kerja berkompetensi cukup untuk terserap dalam lapangan kerja (S34) Jumlah tenaga kerja yang berkompetensi cukup dan terserap dalam lapangan kerja 19. Meningkatkan produk-tivitas dan daya saing produk industri, koperasi, usaha kecil dan usaha menengah daerah dalam perdagangan Meningkatnya daya saing produk koperasi, UKM, industri kecil dan industry rumah tangga dalam perdagangan (S35) % peningkatan volume produksi dan nilai produksi koperasi, UKM, industry kecil dan industry rumah tangga Meningkatnya kapasitas sarana/prasarana perdagangan bagi pelaku industry kecil dan rumah tangga, koperasi, serta usaha kecil dan menengah (S36) Jumlah sarana/pra-sarana pasar tradisional yang efektif menunjang perdagangan produk spesifik local industry kecil dan rumah tangga serta koperasi dan UKM

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 1. Meningkatkan ke-sejahteraan pelaku utama pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan, petani per-kebunan, peternak dan pembudidaya ikan (S1) Meningkatkan produksi dan mutu hasil melalui penerapan teknologi dan mengoptimal-kan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan kelembagaan petani. Perbaikan sistem penyediaan sarana produksi pertanian khususnya pupuk dan bibit ikan Pengembangan teknologi spesifik lokasi serta penguatan kelembagaan pelaku utama (kelompok, gabungan ke-lompok dan KTNA) Meningkatnya kapasitas jaringan irigasi dalam mendukung peningkatan produksi pertanian (S2) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya air dengan pembangunan bendung, bendungan dan bangunan jaringan irigasi lainnya melalui dukungan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan masyarakat. Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan bendung, bendungan dan jaringan irigasi Meningkatnya kegiatan pengolahan hasil dari produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan (S3) Mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku yang tersedia melalui peningkatan keteram-pilan, akses modal dan pasar serta penerapan teknologi pengolahan hasil melalui pendekatan “petik-olah-jual “ Modernisasi teknologi peng-olahan dan pengemasan hasil pertanian, peternakan, per-kebunan dan perikanan sebagai bagian dari gerakan “petik-olah-jual”.

Lanjutan…… No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 2.
Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat Meningkatnya akses masyarakat atas layanan pendidikan (S4) Menyediakan akses layanan pendidikan berkualitas melalui proporsi guru dan murid yang sesuai dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta pemahaman kepada masyarakat tentang pen-didikan Perbaikan penyelenggaraan wajib belajar sembilan tahun serta dukungan pendidikan gratis dan beasiswa Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan (S5) Meningkatkan kualitas luaran pendidikan melalui perbaikan kompetensi, integritas dan budaya kinerja guru serta penanganan khusus siswa setelah lulus Bimbingan belajar lulusan SMA/SMK dan peningkatan kualitas pembelajaran serta manajemen sekolah SD sederajat dan SMP sederajat Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat (S6) Mengoptimalkan pelaksanaan program keaksaraan, paket penyetaraan, dan pengemba-ngan minat baca serta perpustakaan Penyelenggaraan pendidikan paket A, B dan C serta pengembangan minat baca dan perpustakaan daerah, sekolah dan desa

Meningkatkan kualitas pelayanan publik Berkembangnya pela-yanan terpadu satu pintu (PTSP) berbasis teknologi informasi (IT) (S7) Menguatkan sistem internal pelayanan PTSP dalam hal kompetensi petugas pelayan-an, dukungan sarana-prasarana dan modernisasi IT, serta penerapan layanan simultan diiringi dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk pemahaman kompre-hensif tentang sistem pelayanan PTSP Penarapan layanan simultan, perbaikan cara pelayanan, dan modernisasi teknologi pe-layanan (pemantauan CCTV) pada PTSP. Penyebarluasan informasi komprehensif kepada masya-rakat pengguna layanan tentang sistem pelayanan pada PTSP Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam peng-urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil (S8) Mendekatkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil dengan pelimpahan kewenangan ke unit yang lebih dekat dengan penerima manfaat yang disertai dengan dukungan sumberdaya Perbaikan akurasi data penduduk lahir/meninggal dan penduduk migrasi ke-dalam/keluar serta penyeleng-garaan pelayanan KTP di Kantor Dukcapil Kabupaten dan Kantor Kecamatan Meningkatnya kemudah-an masyarakat dalam pengurusan persalinan/ kelahiran dan kematian/ jenasah (S9) Mengembangkan sistem pelayanan kartu ke-lahiran tuntas saat lahir dan sistem pemberian santunan bagi warga yang meninggal Pelayanan akta kelahiran pada tempat kelahiran bayi (rumah sakit, puskesmas, atau rumah penduduk) Pemberian santunan pada keluarga warga miskin yang meninggal Meningkatnya jangkauan dan kualitas penanganan bencana kebakaran dan bencana lainnya (S10) Menyediakan armada pelayanan kebakaran serta perangkat pelayanannya pada setiap kecamatan serta memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kebakaran serta bencana lainnya Penyiapan dan penyiagaan armada pe-madam kebakaran pada setiap kecamatan dan penanganan bencana lainnya

Memeliharan ketenteraman dan ketertiban umum Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat (S11) Memperkuat pelayanan polisi pamong praja bagi perlindungan masyarakat serta mengembangkan sinergi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam memelihara keamanan serta harmoni sosial Perlindungan masyarakat dari gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 5. Meningkatkan daya tarik pariwisata dan daya tarik keunikan daerah Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan domestik dan manca-negara (S12) Mengembangkan, mem-promosikan, dan membuka obyek/destinasi wisata baru dengan melibatkan dukungan berbagai pemangku ke-pentingan pariwisata Promosi dan pengembangan dan destinasi/daya tarik wisata unggulan yang sudah ada serta membuka destinasi/daya tarik wisata baru Meningkatnya apresiasi kebudayaan dan ke-tahanan budaya daerah dalam menghadapi di-namika kebudayaan global (S13) Merevitalisasi kekayaan dan keragaman budaya serta menguatkan apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan kebudayaan daerah

Meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah Meningkatnya kapasitas dan kualitas infra-struktur transportasi dalam mendukung inter-koneksitas wilayah dan membuka lokasi terpencil (S14) Memperbaiki kualifikasi jalan dan jembatan serta merintis jalan baru untuk lokasi terpencil dan lokasi khusus Perbaikan kualitas jalan yang sudah ada dan perintisan jalan khusus serta jalan ke lokasi terpencil Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrstruktur perhubungan dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa (S15) Meningkatkan kapasitas dan kualitas terminal serta memperbaiki sistem lalu lintas angkutan jalan dan pelayanan tertib kendaraan Penataan terminal dan sistem lalu lintas angkutan jalan raya Meningkatnya kapasitas dan kualitas infra-struktur perumahan dan pemukiman dalam men-dukung kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat (S16) Merehabilitasi perumahan yang tidak layak huni bagi keluarga miskin, memperbaiki sistem sanitasi, dan menata pemukiman kumuh Perbaikan rumah tidak layak huni dan perbaikan sanitasi lingkungan pemukiman Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah dan penyelenggaraan infrastruktur wilayah lainnya (S17) Menyadarkan dan men-dorong partisipasi masyarakat dan stakeholder lainnya dalam kepatuhan tata ruang dan penyelenggaraan utilitas kota Penegakan regulasi tata ruang dan penataan utilitas perkotaan (saluran drainase dan sempadan jalan)

Meningkatkan kapasitas kelembagaan birokrasi dan kompetensi profesional ASN Meningkatnya kinerja ASN sesuai kompetensi dalam tugas dan fungsinya pada struktur organisasi (S18) Promosi terbuka untuk seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama dan pemberian remunerasi berbasis kinerja Penataan struktur kelembaga-an dan pengembangan sistem remunerasi berbasis kinerja 8. Meningkatkan penerapan kaidah kepemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi Meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggungan kinerja (S19) Meningkatkan kapasitas pengawas internal dalam penjaminan dan konsultansi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja serta membangun sinergi dengan pengawas eksternal. Pengawasan dan pen-dampingan SKPD oleh inspektorat dalam meningkat-kan kualitas administrasi dan pelaporan keuangan dan kinerja Penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan data kinerja yang akurat 9. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan peme-rintahan, pelayanan dan pembangunan pada level kecamatan dan desa/ kelurahan Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pe-layanan kecamatan dan kelurahan serta ber-kembangnya kemandirian desa (S20) Menguatkan pelayanan kecamatan dan kelurahan serta meningkatkan kapasitas kemandirian desa. Penyelenggaraan pelayanan di kecamatan dan kelurahan Pembinaan kerjasama desa dan penguatan manajemen pembangunan desa

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya keterpenuhan sarana-pra-sarana serta ketenagaan medic/non medik dalam pelayanan kesehatan (S21) Memperluas jangkauan layan-an langsung/mobile kesehatan dan memantapkan sistem internal pelayanan kesehatan terkait pemenuhan standar sarana/prasarana, keterampil-an tenaga medis/ paramedik serta konsistensi penerapan SOP dalam memenuhi SPM Pelayanan kesehatan langsung/mobile kesehatan terutama untk warga miskin Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit (S22) Memperkuat sistem internal manajemen dalam pelaksanaan SOP serta menerapkan remunerasi berbasis kinerja secara konsisten Penyelengaraan layanan rumah sakit 11. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama Meningkatnya keter-penuhan sarana ibadah, penyelenggara kegiatan ibadah, dan situasi kondusif bagi kerukunan ummat (S23) Menyediakan sarana dan fasilitas bagi pengelola rumah ibadah, merangsang aktivitas remaja mesjid dan tempat pengajian anak, serta memelihara situasi kondusif bagi kerukunan beragama. Penyediaan sarana/prasarana bagi imam desa 12. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan Meningkatnya kegiatan kepemudaan dan olah raga daerah (S24) Membangun sarana prasarana olah raga dan kepemudaan serta mengaktifkan pembinaan cabang olah raga dan organisasi pemuda Penyediaan sarana/prasarana dan pembinaan prestasi pemuda dan olah raga

Meningkatkan partisipasi perempuan dan masyarakat secara umum dalam berbagai bidang pembangunan Meningkatnya kapasitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan (S25) Menerapkan perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi pemba-ngunan serta mendorong pemberdayaan perempu-an dan perlindungan anak Pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Meningkatnya ke-swadayaan dan par-tisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (S26) Menguatkan kapasitas ke-lembagaan lembaga pem-berdayaan masyarakat (LPM) di desa dan kelurahan serta merevitalisasi integritas masyarakat dalam kegotong-royongan Pembinaan LPM desa dan kelurahan Revitalisasi spirit kegotong-royongan dan nilai-nilai integritas masyarakat (revolusi mental) 14. Meningkatkan kontribusi daerah dalam perwujudan Sulawesi Selatan sebagai pilar nasional dalam ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan Meningkatnya produksi beras (S27) Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan dari konversi dan degradasi kesuburan, menerapkan teknologi spesifik lokasi bagi peningkatan produksi beras, menekan kehilangan hasil dan memperkuat kapasitas industry pengolahan beras Peningkatan surplus beras (sebagai pilar ketahanan pangan Sulawesi Selatan) 15. Melestarikan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan hidup Meningkatnya kelestarian sumberdaya alam (S28) Meningkatkan penerapan kaidah-kaidah konservasi dalam pengolahan lahan dan perlindungan keaneka-ragaman hayati serta adaptasi perubahan iklim Konservasi lahan dan pemeliharaan keaneka-ragaman hayati Pengurangan emisi gas rumah kaca dan adaptasi/mitigasi perubahan iklim Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup (S29) Penegakan hukum ling-kungan serta pengendali-an pencemaran dan dampak lingkungan Penegakan hukum lingkungan Pengendalian pencemaran lingkungan Terpeliharanya kebersihan dan keindahan perkotaan (S30) Meningkatkan partisipasi seluruh stakeholder dalam gerakan LIMPUT serta penataan keindahan dan estetika kota. Penanganan sampah dan penataan taman kota

Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial Berkurangnya penduduk miskin (S31) Mengefektifkan peran TKPKD dan SPKD dalam mengkordinasikan dan mensinkronkan program penanggulangan kemiskian berbasis by name by addres Penanggulangan kemiskinan multidimensi Meningkatnya cakupan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (S32) Meningkatkan jumlah tenaga teknis sosial dan memperkuat kerjasama dengan pihak terkait dalam penanganan PMKS Penguatan tenaga teknis sosial dan kerjasama dengan lembaga masyarakat dalam penanganan PMKS 17. Meningkatkan daya saing investasi dan iklim bisnis Meningkatnya jumlah investor yang tertarik berinvestasi (S33) Mempermudah layanan perizinan dan memberi insentif pada investasi tertentu Promosi potensi dan pemberian insentif investasi

Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja daerah Meningkatnya jumlah tenaga kerja ber-kompetensi cukup untuk terserap dalam lapangan kerja (S34) Mengembangkan pusat latihan kerja berstandar nasional dan membuka jaringan akses informasi lapangan kerja kepada masyarakat Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi 19. Meningkatkan produk-tivitas dan daya saing produk industri, koperasi, usaha kecil dan usaha menengah daerah dalam perdagangan Meningkatnya daya saing produk koperasi, UKM, industri kecil dan industry rumah tangga dalam perdagangan (S35) Memperkuat teknologi produksi dan pengemasan produk UKM dan industri serta gerakan revitalisasi kelembagaan koperasi Pembinaan UKM dan revitalisasi gerakan koperasi/KUD Meningkatnya kapasitas sarana/ prasarana perdagangan bagi pelaku industri kecil dan rumah tangga, koperasi, serta usaha kecil dan menengah (S36) Merevitalisasi sarana dan prasarana perdagangan melalui regulasi yang melindungi eksistensi Usaha Kecil dan Menengah Penataan perdagangan daerah

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2016
tahun 2016 dapat dikatakan sebagai tahun “konsolidasi pembangunan”. Konsolidasi disini berarti bahwa (1) kontinyuitas arah pembangunan dari periode sebelumnya dikonsolidasikan dengan arah baru dari visi-misi kepala daerah, (2) kerangka programatik dan kerangka kelembagaan dikonsolidasikan untuk membentuk dasar pijak bagi arah pembangunan selanjutnya, Namun demikian, pada tahun ini agenda pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan tetap berjalan dengan prioritas-prioritas yang sudah memperhatikan kontribusi kepada pencapaian visi-misi RPJMD. Tema pembangunan pada tahun 2016 adalah “Penguatan infrastruktur wilayah dan penataan kelembagaan daerah dalam spirit pemerintahan yang melayani”

Tahun 2017 merupakan tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Soppeng Pada tahun ini, hasil-hasil konsolidasi pada tahun pertama dijadikan dasar untuk mengakselerasi pencapaian pembangunan. Sumberdaya pembangunan dioptimalkan alokasinya dalam memecahkan masalah/isu strategis serta mewujudkan tujuan-tujuan yang relevan. Tahun ini dapat dikatakan sebagai tahun “akselerasi awal” dalam perjalanan RPJMD Kabupaten Soppeng. Tema pembangunan pada tahun 2017 adalah “Akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik”

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Soppeng Pada tahun ini hasil-hasil akselerasi pada tahun kedua dijadikan dasar untuk akselerasi selanjutnya. Sumberdaya pembangunan dan penerapan kebijakan dikelola secara lebih inklusif dengan melibatkan multipihak dalam mempertajam implementasi dari prinsip pemerintahan yang melayani, sementara itu kemandirian desa dan keberdayaan masyarakat terus dikuatkan. Tahun ini merupakan tahun “akselerasi lanjutan” Tema pembangunan pada tahun 2018 adalah “Peningkatan pelayanan umum dan pemerataan kesejahteraan didukung oleh kemandirian desa dan keberdayaan masyarakat”

Tahun 2019 merupakan tahun keempat dari RPJMD Kabupaten Soppeng Pada tahun ini hasil-hasil akselerasi pada tahun ketiga diharapkan semakin signfikan, dimana sebagian besar sasaran sudah tercapai targetnnya sehingga tinggal dimantapkan, sementara sasaran yang masih tertinggal diakselerasi lebih signifikan. Tahun ini merupakan tahun “pemantapan akselerasi” Tema pembangunan pada tahun 2019 adalah “Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan dengan basis keberlanjutan pada daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya alam”

Tahun 2020 merupakan tahun kelima dari RPJMD Kabupaten Soppeng Pada tahun ini hasil-hasil akselerasi pada tahun empat dimanfaatkan diharapkan sudah mencakupi sasaran yang lebih banyak sehingga tinggal dimatangkan. Pada tahap ini perhatian diarahkan kepada sasaran-sasaran yang belum terwujud targetnya sambil menjamin ketenteraman dan ketertiban umum sebagai prakondisi bagi penyelenggaraan pesta demokrasi untuk keberlanjutan pembangunan periode RPJMD berikutnya. Tahun ini merupakan tahun “pemberlanjutan akselerasi” Tema pembangunan pada tahun 2020 adalah “Pemeliharaan pesejahteraan dan palayanan umum dengan dukungan tata kelola yang baik”

TARGET INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KAB. SOPPENG
NO. URAIAN TAHUN PROYEKSI TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 6.09 6.89 6.95 7.08 7.22 7.43 7.65 2. PDRB atas Dasar : - Harga Berlaku (juta rupiah) 6,678,866.84 7,322,474.02 7,943,326.22 8,564,178.42 9,185,030.62 9,805,882.81 10,426,735.01 - Harga Konstan (juta rupiah) 5,152,229.35 5,454,431.67 5,749,913.39 6,045,395.11 6,340,876.83 6,636,358.55 6,931,840.27 3. PDRB Perkapita atas Dasar : - Harga Berlaku (Rp.) 27,360,000.00 29,568,000.00 32,220,000.00 34,872,000.00 37,524,000.00 40,176,000.00 42,828,000.00 - Harga Konstan (Rp.) 21,610,000.00 22,810,000.00 24,076,000.00 25,342,000.00 26,608,000.00 27,874,000.00 29,140,000.00 4. Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) 19,152.00 18,924 18,428 17,932 17,437 16,941 16,446 5. Angka Kemiskinan (%) 8.44 8.36 8.14 7.92 7.70 7.48 7.26 6. Angka Harapan Hidup (Tahun) 68.55 68.64 68.73 68.83 68.93 69.02 69.12 7. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 7.05 7.14 7.21 7.28 7.35 7.50 8. Indeks Pembangunan Manusia 65.03 65.36 65.67 65.99 66.30 66.62 66.93 10 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2.43 2.31 2.19 2.07 1.95 1.83 1.71 11 Laju Inflasi (%) 3-4

KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RPJMD KAB. SOPPENG TAHUN

Similar presentations

Presentation on theme: "KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RPJMD KAB. SOPPENG TAHUN"— Presentation transcript:

Similar presentations

About project

Feedback

Log in

Auth with social network:

KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RPJMD KAB. SOPPENG TAHUN

Similar presentations

Presentation on theme: "KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RPJMD KAB. SOPPENG TAHUN"— Presentation transcript:

Similar presentations

About project

Feedback