1. POKOK-POKOK KEBIJAKAN
PENYUSUNAN & PENYESUAIAN/REVISI ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
Jakarta, 22 September 2016

2. 1 2 OUTLINE Penyusunan Anggaran KPU Penyesuaian/Reivi Anggaran KPU
Slide - 2

3. PENYUSUNAN ANGGARAN KPU

4. Difahami dan jadikan acuan
LANDASAN HUKUM 1
UU No. 17/2003
tentang Keuangan Negara
(pasal 12 ayat 1) :
Penyusunan Rancangan APBN berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. 2
PP No. 90/2010
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L
(pasal 9 ayat 1)
Menteri Keuangan dalam rangka penyusunan RKA-KL menetapkan Pagu Anggaran K/L dengan berpedoman kapasitas fiskal, besaran pagu indikatif, Renja KL dan memperhatikan hasil evaluasi kinerja K/L 3
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Difahami dan jadikan acuan
Slide - 4

5. Identifikasi kelemahan manajemen keuangan pemerintah (sebelum reformasi)1
Kelemahan di bidang Penganggaran :
Fungsi perencanaan yang belum tegas benang merahnya dengan penganggaran;
Anggaran yang berorientasi pada input, bukan output atau outcomes; 2
Kelemahan di bidang Pelaksanaan Anggaran :
Fungsi financial management yang tidak terpadu, dan fungsi operasional yang belum optimal (let the managers manage); 3
Kelemahan Akuntansi dan Pertanggungjawaban :
Tanggung jawab kementerian thdp penggunaan anggaran belum cukup tegas;
Fungsi pemeriksaan yang kurang efektif dan tumpang tindih.
Slide - 5

6. REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH
Reformasi bidang Perencanaan & Penganggaran;
Reformasi bidang Pelaksanaan Anggaran;
Reformasi bidang Perbendaharaan, Sistem Penerimaan & Pembayaran;
Reformasi bidang Pengelolaan Kas, Piutang, Barang Milik Negara, dan Kewajiban Pemerintah;
Reformasi bidang Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban;
Reformasi bidang Pemeriksaan dan Sistem Pengendalian.
Slide - 6

7. Semangat “Good Governance”
Pasal 3 ayat (1) Undang–Undang No. 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara:
“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan”
Slide - 7
Slide - 7

8. Semangat “Good Governance”
Slide - 8

9. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Slide - 9
Slide - 9

10. STRUKTUR ANGGARAN Fungsi Sub Fungsi Program Hasil Kegiatan Output Text
Indikator Kinerja Utama/IKU
Kegiatan
Output
Indikator Kinerja Kegiatan/IKK
Sub Output
Komponen
Sub Komponen
Proses Pencapaian Output
Jenis Belanja
51, 52, 53, 54
55, 56, 57, 58
Text
Detil Belanja
Slide - 10

11. ACUAN PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) PENDEKATAN RPJMN
RENSTRA
RKP
RENJA
Bottom Up Planning & Top Down Policy
PENDEKATAN
PENGANGGARAN TERPADU
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA (PBK)
KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
Slide - 11

12. MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA)
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) BERDASARKAN PAGU KEBUTUHAN
(1)
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) BERDASARKAN PAGU INDIKATIF
(2)
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) BERDASARKAN PAGU ANGGARAN
(3)
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) BERDASARKAN PAGU ALOKASI ANGGARAN
(4)
Slide - 12

13. Pembicaraan Pendahuluan
Pertemuan Tiga Pihak
Pembicaraan Pendahuluan
Pagu Anggaran
Pagu Indikatif
Sidang Kabinet
Sidang Kabinet
Banggar DPR RI
K/L
Komisi DPR RI
Renja K/L
RKP
~ PROSES PENGESAHAN DIPA ~ 1 NK
RUU APBN
R-APBN
Sidang Kabinet
RKA-KL
Pemerintah
K/L
UU APBN
Forum Penelaahan
Penelaahan RKA-KL 2
DIPA
Alokasi Anggaran
KEPRES
K/L
Komisi DPR RI
Penyesuaian
Slide - 13

14. Diagram penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran
PAGU ANGGARAN dikeluarkan oleh Kemenkeu
(1)
PENELITIAN DAN REVIEW
PAGU ANGGARAN
ESELON I menyusun RKA-KL Pagu Anggaran mengacu pada Renja-K/L, RKP, standar biaya dan kebijakan Pemerintah
Diteliti oleh Sekretariat Jenderal c.q Biro Perencanaan
(2)
(3)
Direview oleh API (Inspektorat Jenderal)
(4)
Catatan Hasil Penelitian (CHP)
(5)
(6)
KETUA KPU
(6)
RKA-K/L yang telah disusun ditandatangani oleh Pejabat Eselon I sebagai penanggungjawab program dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Menteri PPN/Kepala Bappenas c.q. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Nasional
Catatan Hasil Review (CHR)
(7)
(7)
Dokumen RKA-KL Eselon I
disempurnakan dan seuai format sistem aplikasi
(8)
(8)
Pasal 17 ayat (1)
Slide - 14

15. Diagram penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran
PENELITIAN DAN REVIEW
ALOKASI ANGGARAN
ESELON I (SETJEN KPU) menyusun Rincian Kegiatan RKA-KL Alokasi Anggaran mengacu kepada Rincian Kegiatan dalam Pagu Anggaran
ALOKASI ANGGARAN dikeluarkan oleh Kemenkeu
Hasil pembahasan RKA per Program ditandatangani Pimpinan DPR RI dan Sekjen KPU selaku KPA selanjtnya disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Menteri PPN/Kepala Bappenas c.q. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Nasional dan dipergunakan sebagai acuan penelaahan dalam proses penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
(1)
Rincian kegiatan dalam Alokasi Anggaran disampaikan kepada KPU sebagai bahan pembahasan dengan DPR RI dalam Rapat Kerja dengan KPU dan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekjen KPU
Kegiatan yang tidak lengkap data dukungnya tetapi tetap diusulkan dalam RKA :
“Diberikan catatan bahwa anggaran dapat dicairkan apabila sudah lengkap data dukungnya”
Dokumen RKA-KL Eselon I
Yang telah disempurnakan
Penyampaian CHP/CHR
(2) & (3)
Hasil kesepakatan pembahasan dalam Raker KPU dan RDP Eselon I dipergunakan dalam penyesuaian RKA & Rekapitulasi hasil pembahasan RKA per Program dan per Kegiatan ditandatangani Pimpinan DPR RI dan Sekjen KPU selaku KPA
Catatan Hasil Penelitian (CHP) dan Catatan Hasil Review (CHR)
Penelitian dan review oleh Setjen c.q Biro Perencanaan dan Inspektorat
Slide - 15

16. RENSTRA KOMISI PEMILIHAN UMUM 2015-2019
Visi
menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang luber dan jurdil
Misi
membangun sumber daya manusia yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu yang profesional;
menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif;
meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel 1 2 3 4 5
Keputusan KPU
No. 63/Kpts/KPU/2015 6 7
Slide - 16

17. Hubungan Tujuan dan Sasaran Strategis KPU 2015-2019
Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan
Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan yang Demokratis
Slide - 17

18. KERANGKA PENDANAAN 3 PROGRAM KPU
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 1
Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 3
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara KPU 2
Slide - 18

19. Prioritas Sasaran Program
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU ( ) :
Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya;
Terwujudnya data pemilih yang terkini;
Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten;
Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan;
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KPU :
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU;
Slide - 19

20. Prioritas Sasaran Program
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK ( )
Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan;
Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal.
Slide - 20

21. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01)
Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut antara lain adalah :
meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI;
menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, ineventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI;
menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia;
menyelenggarakan pemeriksanaan yang transparan dan akuntabel.
Slide - 21

22. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KPU (076.01.02)
Outcome yang diharapkan dari program ini adalah memadainya sarana dan prasarana operasionalisasi Komisi Pemilihan Umum.
Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program ini adalah menyedaiakan dukungan sarana dan prasarana KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Slide - 22

23. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06)
Outcome yang diharapkan dalam program ini adalah meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut antara lain :
Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota)
Slide - 23

24. Kerangka Pendanaan KPU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun :
Program/
Kegiatan
Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Kinerja
Alokasi (dalam juta rupiah)
Jumlah
2015
2016
2017
2018
2019
Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU
Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
97.031
TOTAL
Belanja Non Operasional TA sebesar Rp (45%)
Belanja Non Operasional TA sebesar Rp (35%)
Slide - 24

25. KRONOLOGIS ANGGARAN TAHUN 2017
PAGU KEBUTUHAN
Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran 2017, dengan berpedoman pada Perpres 2 tahun 2015, Renstra KPU serta surat Menteri Keuangan Nomor S-118/AG/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Permintaan Data terkait Persiapan pelaksanaan Reviu Angka Dasar dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2017, KPU telah menyampaikan Surat Nomor 52/KPU/II/2016 tanggal 4 Febuari 2016 tentang Penyampaian Data terkait Persiapan Reviu Angka Dasar dalam rangka Penyusunan Pagu Indikatif TA 2017 sebesar Rp ,-
PAGU INDIKATIF
Sesuai surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menkeu Nomor 0163/M.PPN/05/2016 S-378/MK.02/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang RKP Tahun 2017 dan Pagu Indikatif K/L TA 2017, pada tahun 2017 KPU memperoleh anggaran sebesar Rp ,-
Slide - 25

26. PENYESUAIAN PAGU ANGGARAN
KRONOLOGIS ANGGARAN TAHUN 2017
PAGU ANGGARAN
Sesuai surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-549/MK.02/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Penyampaian Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga KPU dan Penyelesaian RKA K/L TA 2017, KPU memperoleh Pagu Anggaran untuk TA 2017 sebesar Rp ,-
mengalami kenaikan sebesar Rp ,- untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2017, persiapan dan tahapan Pilkada 2018 serta persiapan Pemilu 2019 (kecuali anggaran kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019)
PENYESUAIAN PAGU ANGGARAN
Sesuai surat Menkeu no. S-635/MK.02/2016 tgl. 5 Agustus 2016, Perihal Penyesuaian Pagu Anggaran K/L TA 2017, dalam rangka penghematan, maka pagu anggaran KPU disesuaikan/dipangkas sebesar Rp ,- sehingga menjadi Rp ,-
Slide - 26

27. ALUR PAGU ANGGARAN KPU TA 2017 (Belanja Non Operasional)
Juta
Rupiah
800
Supervisi dan monitoring serta pengelolaan anggaran hibah Pilkada 2017 pada 101 Satker Rp50.84M
600
400
Persiapan, Supervisi dan monitoring serta pengelolaan anggaran hibah Pilkada 2018 pada 171 Satker (17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota) Rp199.15M
200
RPJMN
PAGU INDIKATIF
PAGU ANGGARAN
ALOKASI ANGGARAN
Rp 250 M Dibatalkan
Verifikasi Parpol & Perseorangan Pemilu 2019 sebesar Rp 390,9M
Terdapat Penambahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 250 M untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Serentak 2017 dan 2018 serta kebutuhan prioritas lainnya
Slide - 27

28. PENYESUIAN/REVISI ANGGARAN KPU

29. 15/PMK.02/2016 & 62/PMK.02/2016

30. Prinsip DIPA Sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara
Alokasi dana merupakan batas tertinggi pengeluaran
negara.
Pengeluaran negara tidak boleh dilaksanakan jika
alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia
Khusus pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat
pada gaji dapat melampaui alokasi dana, sebelum
dilakukan perubahan/revisi DIPA
Slide - 30

31. LATAR BELAKANG REVISI ANGGARAN
Adanya tenggang waktu antara penyusunan
perencanaan anggaran (RKA-KL) dan penetapan DIPA
Adanya alokasi dana yang ditetapkan secara top
down dari Pusat tetapi tidak dibutuhkan satker
Adanya perubahan kebijakan pemerintah
Optimalisasi penggunaan alokasi dana
Slide - 31

32. TUJUAN REVISI ANGGARAN
Penyesuaian terhadap perubahan
prioritas kebutuhan
Menindaklanjuti kebijakan
pemerintah
Mempercepat pencapaian kinerja K/L
Slide - 32

33. Satker Dilarang Melakukan Belanja Mendahului Revisi Anggaran
Slide - 33

34. Ruang Lingkup Revisi Anggaran
Pergeseran antar program
Pergeseran dalam 1 program
Pergeseran antar Bagian Anggaran
Slide - 34

35. KETENTUAN-KETENTUAN BARU DALAM PMK REVISI ANGGARAN
Slide - 35

36. Alur mekanisme revisi anggaran
Slide - 36
Slide - 36

37. Slide - 37

38. Slide - 38

39. Slide - 39

40. Slide - 40

41. Kewenangan dan Batasan Revisi
Slide - 41

42. PA
KPA
Pemilik
Kewenangan
Revisi DIPA
Slide - 42

43. Batasan: Dilarang mengakibatkan
Pengurangan dana
alokasi tertentu
Pengurangan
volume output
Slide - 43

44. Alokasi dana tertentu meliputi:
Komponen berkarakteristik operasional
Komponen 001, 002, 003, 004, dan 005
Pembayaran tunggakan
RM pendamping pekerjaan on-going
Paket pekerjaan yg telah
dikontrakkan/direalisasi shg menjadi minus
Slide - 44

45. Komponen Operasional Komponen 001 : Komponen 002 : Gaji dan Tunjangan
Gaji pokok;
Tunjangan jabatan struktural/fungsional;
Tunjangan keluarga;
Tunjangan kinerja;
Honorarium Non PNS;
Tunjangan lain yg sah;
Lembur;
Uang makan;
Catatan :
akun yg boleh digunakan adalah 51;
Selain akun 51 akan ditolak oleh sistem aplikasi.
Komponen 002 :
Operasional Penyelenggaraan Satker
Kebutuhan sehari-hari perkantoran;
Bel. Barang Operasional;
Langganan daya dan jasa;
Biaya sewa;
Biaya pemeliharaan peralatan perkantoran;
Biaya perjalanan dinas biasa/tetap;
Honorarium pejabat perbendaharaan;
Catatan :
akun yg boleh digunakan adalah 52;
Selain akun 52 akan ditolak oleh sistem aplikasi.
Slide - 45

46. Komponen Operasional Komponen 003 :
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan
Belanja pegawai (tunjangan khusus);
Belanja barang Operasional lainnya;
Belanja langganan daya dan jasa;
Belanja pemeliharaan (gedung/alutsista);
Belanja perjalanan dinas biasa/tetap;
Catatan :
akun yg boleh digunakan adalah 51 dan 52;
Selain akun 51 dan 52 akan ditolak oleh sistem aplikasi.
Komponen 004 :
Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS), baik di lingkungan Kemdikbud maupun Kemenag;
Tunjangan profesi guru/dosen Non PNS;
Tunjangan kehormatan profesor Non PNS;
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BO PTN);
Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BO PAUD).
Catatan :
akun yg boleh digunakan adalah 52 dan 57;
Selain akun 52 dan 57 akan ditolak oleh sistem aplikasi.
Komponen 005 :
Dukungan Penyelenggaraan Tusi Unit
Bel. barang pengadaan bahan makanan narapidana;
Bel. barang pengadaan obat-obatan;
Bel. barang pengadaan bahan baku SIM;
Bel. barang pengadaan buku Paspor;
Bel. barang pengadaan buku Nikah;
Bel. barang pemeliharaan Kapal/Pesawat/Jaringan;
Bel. barang sejenis lainnya;
Catatan :
akun yg boleh digunakan adalah 52;
Selain akun 52 akan ditolak oleh sistem aplikasi.
Slide - 46

47. Kewenangan pengesahan revisi anggaran
Slide - 47

48. pengesahan revisi Kuasa PA Ditjen Perbendaharaan Direktur Jenderal
Kewenangan
pengesahan
revisi
Kepala Kanwil
Ditjen
Perbendaharaan
Direktur Jenderal
Anggaran
Slide - 48

49. Oleh KPA mengubah mengubah Digital DIPA Stamp (DS)
Tidak
mengubah
Digital
Stamp (DS)
Tidak
mengubah
DIPA
Sepanjang bukan revisi administratif
Slide - 49

50. Revisi Administratif Ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi
Ralat kode KPPN
Perubahan nomenklatur BA /satker sepanjang kode tetap
Ralat kode kewenangan
Ralat kode lokasi
Ralat kode satker
Ralat cara penarikan PHLN/PHDN
Ralat rencana penarikan dana
Perubahan pejabat perbendaharaan
Slide - 50

51. Oleh Kanwil DJPBN mengubah mengubah DIPA Digital Stamp
(DS)
Sepanjang pergeseran masih dalam
lingkup Provinsi
Slide - 51

52. Jika pergeseran anggaran:
Antar
kegiatan
Antar
satker
Harus
dilampiri
Persetujuan
Eselon I
Slide - 52

53. Perubahan/pergeseran lain yang merupakan kewenangan DJA
1. Pergeseran antar wilayah Kanwil DJPBN
2. Penghapusan/perubahan Catatan Blokir pada
halaman IV DIPA
3. Penambahan cara penarikan Pinjaman/Hibah
4. Penyelesaian inkracht/putusan Pengadilan
5. Penggunaan dana output cadangan
6. Penambahan/perubahan rumusan kinerja
7. Perubahan komposisi instrumen pembiayaan
utang
8. Ralat kode KPPN diluar wilayah Kanwil DJPBN NTB
Slide - 53

54. Penyelesaian tunggakan
Slide - 54

55. Syarat Tunggakan pekerjaan/penugasannya telah
merupakan tagihan atas
pekerjaan/penugasan yang alokasi
anggarannya cukup tersedia pada
DIPA tahun lalu; dan
pekerjaan/penugasannya telah
diselesaikan tetapi belum
dibayarkan sampai dengan
akhir tahun anggaran lalu.
Slide - 55

56. Revisi alokasi tunggakan
Tidak boleh mengurangi volume Keluaran
Harus dilampiri dokumen sebagai berikut:
• ≤ 200 juta: dilampiri SPTJM dari KPA
• >200 juta – 2 miliar: dilampiri hasil verifikasi
dari APIP K/L
• > 2 miliar: dilampiri hasil verifikasi dari BPKP
Slide - 56

57. Beberapa Tunggakan Khusus yang dapat dibayar tanpa revisi DIPA,
sepanjang alokasi anggaran untuk
peruntukan yang sama sudah
tersedia
Slide - 57

58. 1. belanja pegawai khusus gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji;
2. uang makan;
3. belanja perjalanan dinas pindah;
4. Langganan daya dan jasa;
5. Tunjangan profesi guru/dosen;
6. tunjangan kehormatan profesor;
7. tunjangan tambahan penghasilan guru PNS;
8. tunjangan kemahalan hakim;
9. tunjangan hakim adhoc;
10.imbalan jasa layanan Bank/Pos Persepsi;
11.bahan makanan dan/atau perawatan untuk
tahanan/narapidana;
12.pembayaran provisi benda meterai.
Slide - 58

59. Dokumen pendukung usulan revisi ke Kanwil DJPBN
Surat usulan (ditandatangani KPA)
SPTJM (meterai Rp ditandatangani KPA)
Matriks semula-menjadi (dari aplikasi RKAK/L)
ADK (dari aplikasi RKAK/L)
DIPA Petikan terakhir (dari aplikasi RKAK/L)
SK pejabat perbendaharaan (jika diperlukan)
Persetujuan Eselon I (jika diperlukan)
Slide - 59

60. PEJABAT
PERBENDAHARAAN

61. PPSPM PPABP Kuasa PA Satker Menteri/Ka Lembaga Kepala Pengeluaran BPP
Bendahara
Pengeluaran
BPP
PPK
PPABP
PPSPM

62. BENDAHARAWAN
Orang-orang atau badan yang ditugasi oleh negara untuk menerima , menyimpan , membayar , mencatat dan mempertanggungjawabkan uang , surat-surat berharga dan barang-barang milik negara yang berada dalam pengurusannya. (ICW/Indische Comptabiliteitswet)
Setiap orang yang diberi tugas menerima , menyimpan , membayar dan/atau mengeluarkan uang/barang milik negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan. (UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara)
Setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah menerima , menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. (UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara)
Slide - 62

63. Batas Akhir
Penerimaan Usul
Pengesahan Revisi
Anggaran
Slide - 63

64. Kanwil DJPBN 30 Oktober 2016 •Paling lambat tanggal 30 November 2015
DJA
Kanwil
DJPBN
Slide - 64

65. USUL REVISI ANGGARAN YG DIKECUALIKAN
Dalam hal Revisi Anggaran berkenaan dengan:
a. pergeseran anggaran untuk belanja pegawai;
b. pergeseran anggaran dari BA BUN (BA ) ke BA K/L;
c. Kegiatan yang dananya bersumber dari PNBP, PLN, HLN terencana, HDN
terencana, dan PDN; dan/atau
d. Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan data/dokumen pendukung yang harus
mendapat persetujuan dari unit eksternal K/L seperti persetujuan DPR,
persetujuan Menteri Keuangan, hasil audit eksternal, dan sejenisnya.
batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran oleh DJA ditetapkan paling lambat
tanggal 15 Desember 2016.
Slide - 65

66. USUL REVISI ANGGARAN S.D. AKHIR DESEMBER
Dalam hal Revisi Anggaran 2016 dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan
lingkup Bagian Anggaran (BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya),
pergeseran anggaran untuk bencana alam dan revisi dalam rangka pengesahan,
batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran dan penyelesaiannya oleh
Direktorat Jenderal Anggaran ditetapkan paling lambat pada tanggal tanggal 30
Desember 2016.
Dalam hal Revisi Anggaran 2016 dilakukan dalam rangka pengesahan anggaran
belanja yang dibiayai dari hibah langsung, batas akhir penerimaan usul Revisi
Anggaran dan penyelesaiannya oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan
ditetapkan paling lambat pada tanggal 30 Desember 2016.
Slide - 66

67. tunjangan yang melekat pada gaji TA 2016 harus diselesaikan
Pagu minus terkait
pembayaran gaji dan
tunjangan yang melekat
pada gaji TA 2016
harus diselesaikan
dengan cara Revisi
Slide - 67

69. NO URAIAN TANGGAL PENGESAHAN TENTANG DJA Kanwil1.
DIPA Awal
Nomor SP DIPA /2016
Tanggal 7 Desember 2014
DJA 2.
Revisi ke-1
Tanggal 15 Februari 2016
Kanwil
Pergeseran anggaran antar Keluaran (output), 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker; 3.
Revisi ke-2
Tanggal 30 Maret 2016
Revisi antar Keluaran dalam 1 Kegiatan dan antar Satker : seleksi KPU Sumba Barat Daya, serta Pendidikan Pemilih (riset Parmas).
Pergeseran anggaran Bagian Anggaran (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/L (BA 076 KPU) ke seluruh Satker pada Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355) Keluaran/Output Layanan Perkantoran (994) sebesar Rp ,-.
Pengurangan volume Output dikarenakan kesalahan input data pada RKAKL pada Kegiatan Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361) Keluaran Laporan Hasil Pemeriksaan (001) semula 81 Laporan menjadi 23 laporan dan Keluaran Laporan Hasil Pemeriksaan semula 37 Laporan menjadi 32 Laporan.
Slide - 69

70. Revisi pejabat perbendaharaan. 5. Revisi ke-4 Tanggal Juni 2016 DJA 4.
Revisi ke-3
Nomor SP DIPA /2016
Tanggal 13 Mei 2016
KANWIL
Revisi antar Keluaran dalam 1 Kegiatan , 006, 002, 003 dan 007.
Revisi antar Keluaran dalam 1 Kegiatan dan 002 serta 013 dan 011.
Revisi pejabat perbendaharaan. 5.
Revisi ke-4
Tanggal Juni 2016
DJA
Self blocking penghematan/pemotongan anggaran KPU sebesar Rp36.366, ,- dari belanja pegawai; 6.
Revisi ke-5
Tanggal 26 Juli 2016
Penghematan/pemotongan anggaran KPU sebesar Rp36.366, ,- dari belanja pegawai;
Tambahan Anggaran dari BA BUN Pemenuhan anggaran penyesuaian uang kehormatan dan tunjangan kinerja KPU TA 2016 sebesar Rp ,-.
Pemenuhan anggaran untuk kegiatan seleksi Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp ,-.
Pemenuhan anggaran penghasilan ketiga belas kepada pimpinan KPU, KPU Provinsi/KIP Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebesar Rp ,-.
Pemenuhan anggaran tunjangan hari raya kepada pimpinan KPU, KPU Provinsi/KIP Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebesar Rp ,-
Pemenuhan kekurangan belanja pegawai pada beberapa Satker sebesar Rp ,-.
Pengalokasian anggaran pengembangan gudang/gedung pada satker KPU Kabupaten Pringsewu sebesar Rp ,- dan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar Rp ,-.
Slide - 70

71. Revisi antar Keluaran dalam 1 Kegiatan 3358.004, 006 dan 007.
Revisi ke-6
Nomor SP DIPA /2016
Tanggal
29 Agustus 2016
Kanwil
Revisi antar Keluaran dalam 1 Kegiatan , 006 dan 007.
Revisi antar Keluaran dalam 1 Kegiatan dan 010.
Revisi antar Belanja pada Kegiatan
Revisi antar Keluaran dalam 1 Kegiatan , 009, 010 dan 011.
Revisi antar Keluaran dalam 1 Kegiatan , 002, 003 dan 0005.
Revisi antar Keluaran dalam 1 Kegiatan , 009, 010 dan 011
Revisi antar akun dalam 1 Kegiatan
Revisi antar Kegiatan :
Penambahan anggaran pada Kegiatan sebesar Rp ;
Penambahan anggaran pada Kegiatan sebesar Rp ,-
Penambahan anggaran pada Kegiatan sebesar Rp ,-.
Pengurangan anggaran pada kegiatan sebesar Rp ,-. 8.
Revisi ke-7
Tanggal … September 2016
DJA
Self blocking penghematan/pemotongan anggaran KPU sebesar Rp ,- dari belanja pegawai (sedang proses di DJA).
Slide - 71

72. PAGU ALOKASI ANGGARAN KPU TAHUN 2016
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
Kode
Program/Kegiatan
 ALOKASI ANGGARAN
PERUBAHAN
PAGU ANGGARAN KL
Prog
Keg
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
076 01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
3355
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
994
Belanja Pegawai Operasional
3356
Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu
3357
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
3358
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
3360
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
Belanja Barang Operasional
3361
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
3362
Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana 06
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
3363
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu
3364
Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW
JUMLAH
Slide - 72

73. ALOKASI PAGU DALAM RKA K/L MENURUT JENIS BELANJA
(dalam ribuan)
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
BELANJA OPERASIONAL
BELANJA NON OPERASIONAL
JUMLAH
PEGAWAI
BARANG PERKANTORAN
BARANG/JASA
MODAL 1 2 3 4 5 6
Komisi Pemilihan Umum
(70,78%)
(13,57%)
(15,26%)
(0,39%)
(100%)
Jumlah
(84,35%)
(15,65%)
Alokasi anggaran Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp ,- (tiga ratus milyar enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut apabila didistribusikan secara merata kepada 549 Satuan Kerja KPU, maka masing-masing Satuan Kerja hanya memperoleh Rp /per-bulan.
Slide - 73

74. Perbandingan Alokasi Belanja Operasional
dan Non Operasional Alokasi Anggaran TA. 2016
Slide - 74

75. Perbandingan Belanja Pegawai Operasional, Belanja Barang Oprerasional, Belanja Non Operasional dan Belanja Modal Alokasi Anggaran TA. 2016
Slide - 75

76. PAGU ALOKASI ANGGARAN KPU TA 2016 PER PROVINSI/WILAYAH DJPBNo
LOKASI
RUPIAH MURNI 01
DKI JAKARTA 19
SULAWESI SELATAN 02
JAWA BARAT 20
SULAWESI TENGGARA 03
JAWA TENGAH 21
MALUKU 04
DI YOGYAKARTA 22
BALI 05
JAWA TIMUR 23
NUSA TENGGARA BARAT 06
ACEH 24
NUSA TENGGARA TIMUR 07
SUMATERA UTARA 25
PAPUA 08
SUMATERA BARAT 26
BENGKULU 09
RIAU 28
MALUKU UTARA 10
JAMBI 29
BANTEN 11
SUMATERA SELATAN 30
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 12
LAMPUNG 31
GORONTALO 13
KALIMANTAN BARAT 32
KEPULAUAN RIAU 14
KALIMANTAN TENGAH 33
PAPUA BARAT 15
KALIMANTAN SELATAN 34
SULAWESI BARAT 16
KALIMANTAN TIMUR 35
KALIMANTAN UTARA 17
SULAWESI UTARA 18
SULAWESI TENGAH
JUMLAH
Slide - 76

77. NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT
Progres Kegiatan KPU TA 2016 (Penyerapan Anggaran s/d 16 Sep 2016
KODE
NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT
PAGU
REALISASI
SALDO %
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
60,40%
3355
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
62,54%
 002
layanan pembinaan perbendaharaan
35,44%
 003
laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.
57,38%
 005
petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan kpu
68,65%
 007
laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (lppa)
51,95%
 994
layanan perkantoran
62,73%
3356
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu
34,61%
 008
perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik pemilu
37,78%
 009
fasilitasi pengadaan logistik pemilu
35,68%
 010
sistematika dan standar pengiriman logistik pemilu
35,01%
 011
inventarisasi logistik pemilu
32,04%
3357
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
38,63%
 001
dokumen perencanaan dan data kepemiluan
48,61%
layanan operasional dan pelayanan ti
20,79%
 004
laporan pelaksanaan kegiatan
53,91%
dokumen pemutakhiran data pemilih
33,40%
 017
dokumen kerjasama kpu dengan lembaga lain
36,29%
 019
model kajian litbang dalam rangka reformasi birokrasi
26,88%
 020
pedoman desain, norma, standar kebutuhan pemilukada guna mendukung tata kelola kpu
61,37%
 023
sistem aplikasi kpu
13,08%
Slide - 77

78. Progres Kegiatan KPU TA 2016 (Penyerapan Anggaran s/d 16 Sep 2016
KODE
NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT
PAGU
REALISASI
SALDO %
3358
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
43,04%
 001
penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia.
41,89%
 002
sidang kehormatan.
26,24%
 003
layanan peningkatan kompetensi sdm
43,68%
 004
layanan pengadaan pegawai baru
0,00%
 005
penggantian antar waktu anggota kpu provinsi dan kpu kabupaten/kota.
37,44%
 006
dokumen kepegawaian
39,46%
 007
peningkatan kompetensi sdm kpu
48,98%
 014
komisioner kpu daerah pemekaran terseleksi
63,25%
 015
rancangan peraturan kpu tentang kepegawaian
60,17%
3360
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
61,36%
layanan dukungan administrasi perkantoran
67,66%
 008
penatausahaan barang milik negara
44,78%
 009
pengelolaan persediaan (stock opname)
38,46%
 010
evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan bmn
 011
review laporan bmn kpu
 012
revisi peraturan kpu terkait kearsipan
87,48%
 013
pengelolaan dan penerapan kearsipan
74,92%
sosialisasi elektronik sistem kearsipan
10,91%
penataan, pendataan dan penilaian arsip
41,80%
 016
pengadaan barang dengan e-procurement
 017
penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan
64,93%
 018
layanan dukungan pengamanan
63,75%
 994
layanan perkantoran
62,90%
Slide - 78

79. Progres Kegiatan KPU TA 2016 (Penyerapan Anggaran s/d 16 Sep 2016
KODE
NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT
PAGU
REALISASI
SALDO %
3361
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
34,87%
 001
laporan hasil pemeriksaan
33,35%
 002
laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu
46,68%
 003
laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan bpk, bpkp dan apip kpu
18,77%
 004
laporan hasil evaluasi lakip
36,19%
 005
laporan hasil reviu laporan keuangan kpu
36,03%
 006
laporan hasil reviu rka-kl t.a 2016
34,92%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
21,63%
3362
Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana
995
kendaraan bermotor
0,00%
 997
peralatan dan fasilitas perkantoran
67,57%
998
gedung/bangunan
3,37%
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
42,62%
3363
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu
50,03%
rancangan peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan peraturan pelaksanaan pemilu dan pemilukada
69,85%
 010
advokasi dan sengketa hukum
55,36%
 011
layanan administrasi kepemiluan
35,43%
 012
dokumentasi dan informasi produk hukum
48,82%
 013
penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada
49,85%
Slide - 79

80. Progres Kegiatan KPU TA 2016 (Penyerapan Anggaran s/d 16 Sep 2016
KODE
NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT
PAGU
REALISASI
SALDO %
3364
Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
39,72%
 004
penggantian antar waktu anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten/kota.
24,00%
 006
bimbingan teknis penyelenggaraan pemilukada
50,29%
 027
pembentukan ppid
62,93%
 028
penataan dan pengisian anggota dprd provinsi/kabupaten/ kota induk/pemekaran
18,60%
 029
penataan daerah pemilihan pasca pemilu 2014
2,17%
 030
dokumen teknis pemilu legisatif, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilukada
35,69%
 031
provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan pemilukada
77,64%
 032
pusat pendidikan pemilih
40,95%
 033
informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada.
32,92%
 034
tahapan pemilihan
0,00%
TOTAL
59,51%
Slide - 80

81. PERKIRAAN PENYERAPAN BELANJA PEGAWAI KPU TA 2016
KODE
PAGU
REALISASI SD BULAN SEPTEMBER
PERKIRAAN PENYERAPAN SD AKHIR TAHUN 2016
TOTAL
SISA PAGU
3355
994
(Gaji Pokok PNS)
( )
(Pembulatan Gaji PNS)
(Tunjangan Suami/Istri PNS)
( )
(Tunjangan Anak PNS)
( )
(Tunjangan Struktural PNS)
(Tunjangan Fungsional PNS)
( )
(Tunjangan PPh PNS)
(Tunjangan Beras PNS)
( )
(Uang Makan PNS)
(Tjn Daerah Terpencil)
( )
(Tjn Khusus Papua PNS)
( )
(Tunjangan Umum PNS)
(Tjn Lain-­lain Termasuk Uang Duka PNS/TNI/Polri)
(Tjn Lain-­lain Termasuk Uang Duka PNS DN & LN -
Belanja Uang Lembur
Tunjangan Khusus/ Kegiatan
Slide - 81

82. PEMOTONGAN/PENYESUAIAN PAGU ANGGARAN 2016
URAIAN
JUMLAH
Pagu anggaran (termasuk pemotongan anggaran sesuai inpres 4/2016) Rp
Penyesuaian anggaran sesuai
Inpres 8/2016 Rp
TOTAL Rp
Slide - 82

83. PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT
USULAN ABT BA BUN TA 2016 UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMILIHAN SERENTAK 2017 NO
PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT
USULAN ABT 1
Pengelolaan dan Pengawalan Dana Hibah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 dan 2017 termasuk pembinaan dan pelaporan dana hibah 2 
Fasilitasi pengadaan logistik pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 3 
Penyusunan anggaran pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota termasuk penyusunan pedoman penetapan standar kebutuhan dan standar satuan barang dan jasa serta honorarium pemilihan 4
Bimbingan teknis desain surat suara pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota 5
Koordinasi monitoring dan evaluasi persiapan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Tahun 2017 6
Pemutakhiran data pemilih yang akurat dan transparan sebagai dukungan terhadap pelaksanaan pemilihan 2017 termasuk bagi provinsi non pemilihan yang membawahinya 7
Pengawasan anggaran pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Tahun 2017 8
Konsolidasi nasional persiapan menghadapi perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 serta pengadaan jasa konsultan hukum 9
Penyusunan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota 10
Peliputan dan pemberitaan kegiatan pemilihan 11
Penyebaran informasi pemilihan 12
Bimbingan teknis, supervisi, dan monitoring pemilihan
TOTAL

84. Penjelasan Penyesuaian Pagu Belanja yg bersumber dari Hibah dalam DIPA
PMK 191/PMK.05/2011, Pasal 11
PA/KPA melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang dalam DIPA K/L.
Penyesuaian pagu belanja dilakukan melalui revisi DIPA yang diajukan kepada Kepala Kanwil DJPB untuk disahkan sesuai PMK mengenai tata cara revisi anggaran
Penyesuaian pagu belanja adalah sebesar yang direncanakan akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, paling tinggi sebesar perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan.
Revisi anggaran yang disebabkan adanya penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang bersifat menambah pagu DIPA TA berjalan.
Hibah langsung yang sudah diterima tetapi belum dilakukan penyesuaian pagu DIPA diproses melalui mekanisme revisi anggaran pada kesempatan pertama.
K/L dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya revisi DIPA.
Slide - 84

85. Penjelasan Penyesuaian Pagu Belanja yg bersumber dari Hibah dalam DIPA
PMK 191/PMK.05/2011, Pasal 12
Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan pada DIPA K/L TA berjalan yang akan digunakan pada TA berikutnya, dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya.
Penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setinggi-tingginya sebesar sisa uang yang bersumber dari hibah pada akhir tahun berjalan.
Penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme revisi yang diajukan oleh PA/KPA kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kanwil DJPB sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
Untuk Pendapatan Hibah Langsung yang bersifat tahun jamak (multiyears), pelaksanaan revisi penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digabungkan dengan revisi penambahan pagu DIPA dari rencana penerimaan hibah langsung tahun berikutnya.
Slide - 85

86. Penjelasan Penyesuaian Pagu Belanja yg bersumber dari Hibah dalam DIPA
Sesuai dengan PMK No. l5/PMK.02/2016 sebagaimana diubah dengan PMK No. 62/MK.02/20016 Pasal 34 ayat (3) angka 4 "Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran yang memerlukan penelaahan meliputi usul Revisi Anggaran sebagai berikut :
Perubahan anggaran termasuk perubahan rinciannya, terdiri atas:
pengurangan alokasi pinjaman proyek termasuk pengurangan alokasi Penerusan Pinjaman, pengurangan alokasi hibah luar negeri dan dalam negeri termasuk hibah luar negeri atau hibah dalam negeri yang diterushibahkan, dan/atau pinjaman yang diteruspinjamkan;
Sekretaris KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menerima hibah Pilkada Tahun 2015 pelaksanaan anggaran tahun 2016, agar segera menyampaikan data jumlah hibah Pilkada yang telah direvisi ke DIPA Satker dan usulan pagu hibah yang akan dilakukan revisi DJA melalui Sekretaris Jenderal KPU; Data tersebut dihimpun dan direkap oleh KPU Provinsi/KlP Aceh untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU cq Kepala Biro Perencanaan dan Data selambatnya-lambatnya tanggal 30 September 2016.
Slide - 86

87. H A K T N Y U O