1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah MENYUSUN SPESIFIKASI Ir. Muhadir, MM Sukri, ST.,MM

2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PENGERTIAN Spesifikasi : karakteristik total barang/jasa yang padanya dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan Pengguna Barang/Jasa

3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PERENCANAAN TEKNIS PENGADAAN PA/KPA Dasar Penyusunan: SBU/SBK PERENCANAAN UMUM PENGADAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PPK  Harga pasar setempat  Wajar  Pada saat itu ULP/PP Harga Responsif DIPA/DPA (KAK dan RAB) DIPA/DPA (KAK dan RAB) DIPA/DPA (KAK,RAB, dan dokumen pendukung) DIPA/DPA (KAK,RAB, dan dokumen pendukung) Spek dan HPS Sah jika: ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Penyedia B/J

4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DASAR HUKUM PENYUSUNAN SPESIFIKASI DAN HPS  Bab IV, Pasal 22;  Pasal 11, Ayat 1 4  Pengguna Anggaran (PA) menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (KAK dg Spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan dan besarnya total perkiraan biaya termasuk kewajiban pajak  PPK Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi(Spesifikasi teknis Barang/Jasa; HPS dan Rancangan Kontrak).

5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pokok Bahasan  Menyusun Spesifikasi Barang/Jasa  Menyusun Spesifikasi Mutu  Menyusun Spesifikasi Jumlah  Menyusun Spesifikasi Waktu  Menyusun Spesifikasi Tingkat Pelayanan  Informasi Lain yang Terkait Spesifikasi

6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Spesifikasi Mampu menjawab : 1.Bagaimana mutu barang/jasa tersebut akan diukur 2.Berapa banyak barang/jasa tersebut akan diperlukan 3.Kapan barang/jasa tersebut diperlukan 4.Dimana barang/Jasa tersebut diperoleh 5.Harga barang/jasa yang efisien

7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dampak Spesifikasi yang salah 1.Operasi bisa terhenti 2.Barang yang dibeli mungkin rusak 3.Barang yang dibeli mengandung material yang dilarang Negara (karena tidak dipersyaratkan dalam spesifikasi)

8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dampak Spesifikasi yang salah 4.Mesin yang dibeli tidak bekerja sempurna atau tidak sesuai harapan 5.Jumlah barang yang dibeli ternyata berlebih dan berdampak pada peningkatan kebutuhan gudang dan kemungkinan kedaluarsa. 6.Penyedia Barang/Jasa ternyata tidak memberikan jasa pemeliharaan dan /atau pelayanan purna jual

9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Elemen Spesifikasi 1.Mutu Barang/Jasa 2.Jumlah dan Waktu 3.Tingkat Pelayanan 4.Informasi lain yang diperlukan oleh Penyedia Barang/Jasa

10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Spesifikasi Mutu Barang/Jasa 1.Spesifikasi fungsi dan kinerja 2.Standar Industri 3.Spesifikasi Komposisi 4.Sampel/Contoh Gambar 5.Merek 6.Spesifikasi Teknis

11. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Spesifikasi Fungsi dan Kinerja Spesifikasi fungsi dan kinerja adalah spesifikasi yang dinyatakan dalam bentuk fungsi atau kinerja dari barang/jasa yang hendak dibeli. Contoh:Lift Mampu mengangkut 15 orang (900 kg) Jumlah stop : 9 stop Door Open : 900 mm Door Height : 2100 mm

12. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kelebihan Spesifikasi fungsi dan kinerja 1.Penyedia Barang/Jasa dapat menggunakan semua keahlian dan inovasinya untuk memenuhi Spesifikasi fungsi dan kinerja yang dipersyaratkan. 2.Lebih mudah menyusunnya dibanding dengan Spesifikasi Teknik. 3.Resiko tidak mampu memenuhi kinerja yang dipersyaratkan berada pada Penyedia Barang/Jasa 4.Dibanding dengan Spesifikasi Teknis, akan lebih banyak Penyedia Barang/Jasa yang mampu memenuhi persyaratan

13. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kelemahan Spesifikasi fungsi dan kinerja 1.Jika Penyedia Barang/Jasa menggunakan teknologi yang tidak familiar bagi Pejabat Pengadaan, akan sulit untuk melakukan verifikasi fungsi dan kinerja dari barang yang dihasilkan. 2.Masing masing Penyedia Barang/Jasa mungkin akan memberikan solusi berbeda untuk fungsi dan kinerja barang yang sama. Hal ini akan menyulitkan bagi Bagian Pengadaan untuk membuat pembandingan dan/melakukan evaluasi Penyedia Barang/Jasa

14. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Standar Industri SNI (Standar Nasional Indonesia) JIS (Japanese Industrial Standards) ASTM (American Society for Testing and Materials) DIN (Deutsches Institut für Normung)/ German Institute for Standardization

15. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Spesifikasi Komposisi Spesifikasi Komposisi adalah spesifikasi yang dinyatakan dalam bentuk komposisi barang/jasa pembentuk barang/jasa yang hendak dibeli. Contoh : Obat untuk meredakan gejala flu Setiap tablet minimal harus mengandung mengandung : Parasetamol 400 mg Fenipropanolamin HCl 12,5 mg Klofeniramin Maleat 1 mg

16. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Spesifikasi Komposisi Menyatakan susunan zat suatu barang dengan karakteristik unsur pembentuknya. Sering digunakan pada peralatan yang memerlukan batasan peraturan lingkungan hidup Sangat dianjurkan disusun oleh ahli yang berkompeten di bidangnya Spesifikasi Komposisi juga harus di tes atau di verifikasi pada saat barang diterima. Tes atau verifikasi harus dilakukan oleh pihak ketiga yang independen

17. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Keunggulan Spesifikasi Komposisi Spesifik dan rinci Spesifikasi Komposisi dapat digunakan untuk landasan untuk melakukan verifikasi

18. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kelemahan Spesifikasi Komposisi Memerlukan tenaga ahli yang kompeten untuk menyusun-nya Memerlukan alat testing yang spesifik untuk melakukan verifikasi

19. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sampel Sampel adalah spesifikasi yang dinyatakan dalam bentuk contoh barang/jasa yang hendak dibeli. Spesifikasi sampel ini biasanya dipilih bila PPK sulit menjabarkan dalam kata kata Contoh : Corak dan warna kain batik KORPRI

20. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sampel Bila spesifikasi agak sulit dijelaskan Bila pemeriksaan atas keberterimaan barang sulit dilakukan kecuali dengan sampel Bila merupakan barang baru yang belum ada padanannya di pasar

21. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Keunggulan Sampel Memudahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memahami kebutuhan dan keinginan Pengguna Barang/Jasa dalam hal spesifikasi sulit dijelaskan dengan kata kata. Memudahkan Pejabar Pengadaan untuk memastikan ketersediaan barang/jasa atau kemampuan Penyedia Barang/Jasa memenuhi kebutuhan dan keinginan Pengguna Barang/Jasa

22. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kelemahan Sampel Pejabat Pengadaan harus mampu memastikan bahwa barang yang dikirimkan oleh Penyedia Barang/Jasa sama dengan Sampel yang diberikan. Perbedaan kecil antara barang yang dikirimkan Penyedia Barang/Jasa dengan sampel mungkin akan sulit diketahui Sering memerlukan alat ukur yang tidak mudah

23. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Merek Merek adalah spesifikasi yang dinyatakan dalam bentuk merk barang atau perusahaan tempat jasa tersebut dihasilkan Pendekatan MERK dilarang kecuali PPK dalam posisi tidak ada pilihan atau paten Contoh : Mobil-Kijang Transportasi-Blue Birth

24. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Merek Paling sederhana dan paling mudah untuk di komunikasikan ke Penyedia Barang/Jasa Hak Paten atau Pejabat Pengadaan berada dalam posisi tidak ada pilihan lain Tiap merk memiliki persepsi tertentu Harga yang mahal

25. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Merek Kelebihan menggunakan merek terkenal : Komunikasi dengan Penyedia Barang/Jasa menjadi jelas dan tidak multi tafsir, karena merk yang sudah terkenal biasanya sudah diketahui oleh semua Penyedia Barang/Jasa. Barang mudah digunakan dan mudah tersedia di pasaran Mutu barang terjamin

26. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Merek Kelemahan menggunakan merek terkenal : Merek terkenal cenderung mahal Sulit untuk menciptakan kompetisi diantara Penyedia Barang/Jasa. Penyedia Barang/Jasa yang menjadi pemilik merek mungkin merubah spesifikasi secara mendasar tetapi tetap dengan merk yang sama

27. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Spesifikasi Teknis Meliputi : Karakteristik fisik (dimensi, kekuatan, dsb) Detil desain dan gambar (bila diperlukan) Toleransi Material yang digunakan Metode produksi/pelaksanaan Persyaratan pemeliharaan Persyaratan operasi

28. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Spesifikasi Teknis Sebaiknya digunakan jika: Pejabat Pengadaan memiliki kemampuan untuk mengadakan desain yang lebih baik dari Penyedia Barang/Jasa Pejabat Pengadaan bermaksud menggunakan desain yang telah disusun calon Pengguna Barang/Jasa atau atau konsultan unit kerjanya Barang atau peralatan yang mau diadakan bersifat kompleks dan tidak umum

29. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Keunggulan Spesifikasi Teknis 1.Menjelaskan secara rinci dan jelas barang yang mau dibeli. 2.Pejabat Pengadaan dapat menggunakan Spesikasi Teknis sebagai landasan untuk melakukan verifikasi atas barang yag dipasok

30. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kelemahan Spesifikasi Teknik 1.Memerlukan tenaga ahli untuk menyusun spesifikasi teknis yang sempurna 2.Kesalahan penyusunan spesifikasi teknis akan berdampak signifikan 3.Makin rinci dan spesifik spesifikasi teknis yang disusun, dapat berakibat memerlukan barang yang dihasilkan akan menjadi barang pesanan yang spesifik pula. 4.Makin rinci dan spesifik-spesifikasi teknis yang disusun akan makin sedikit Penyedia Barang/Jasa yang mampu. 5.Penyedia Barang/Jasa menjadi tidak memiliki tanggung jawab atas kinerja desain yang telah disusun oleh Pejabat Pengadaan

31. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Spesifikasi Jumlah dan Waktu  Tipe Kebutuhan  Teknik Peramalan Kebutuhan  Jumlah Order Yang Ekonomis  Spesifikasi Waktu

32. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Spesifikasi Tingkat Pelayanan  Jenis Pelayanan  Waktu Pelayanan  Mutu Pelayanan

33. Contoh Spesifikasi Barang Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya Jasa Konsultansi

34. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Contoh Penyusunan Spesifikasi Elemen SpesifikasiUraian Spesifikasi Spesifikasi Mutu Spesifikasi kinerja: Spesifikasi Fungsi Spesifikasi Industri: Spesifikasi Komposisi Spesifikasi Sampel/Gambar: Spesifikasi Merek /type: Spesifikasi Teknis: Spesifikasi Jumlah dan Waktu Spesifikasi Tingkat Pelayanan Informasi Lainnya Pekerjaan Pengadaan Lift

35. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Contoh Penyusunan Spesifikasi Elemen SpesifikasiSpesifikasi Spesifikasi Mutu Spesifikasi kinerja: Spesifikasi Fungsi Spesifikasi Industri: Spesifikasi Komposisi Spesifikasi Sampel/Gambar: Spesifikasi Merek /type: Spesifikasi Teknis: Spesifikasi Jumlah dan Waktu Spesifikasi Tingkat Pelayanan Informasi Lainnya Pekerjaan Konstruksi : tolong diisi contoh pekerjaan

36. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Contoh Penyusunan Spesifikasi Elemen SpesifikasiSpesifikasi Spesifikasi Mutu Spesifikasi kinerja: Spesifikasi Fungsi Spesifikasi Industri: Spesifikasi Komposisi Spesifikasi Sampel/Gambar: Spesifikasi Merek /type: Spesifikasi Teknis: Spesifikasi Jumlah dan Waktu Spesifikasi Tingkat Pelayanan Informasi Lainnya Pekerjaan Jasa Lainnya : tolong diisi contoh pekerjaan

37. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Contoh Penyusunan Spesifikasi Elemen SpesifikasiSpesifikasi Spesifikasi Mutu Spesifikasi kinerja: Spesifikasi Fungsi Spesifikasi Industri: Spesifikasi Komposisi Spesifikasi Sampel/Gambar: Spesifikasi Merek /type: Spesifikasi Teknis: Spesifikasi Jumlah dan Waktu Spesifikasi Tingkat Pelayanan Informasi Lainnya Pekerjaan Jasa Konsultansi : tolong diisi contoh pekerjaan

38. PENUTUP