PP H P ASAL 21 P ELATIHAN PAJAK TERAPAN B REVET A & B IAI 9 November 2017 Disampaikan oleh Hadi Setiawan

PP H P ASAL 21 P ELATIHAN PAJAK TERAPAN B REVET A & B IAI 9 November 2017 Disampaikan oleh Hadi Setiawan hadi.setia@gmail.com 0812-8377369 1

Today Menu 1. Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap  Perhitungan Per Bulan (Januari s.d Nopember)  Perhitungan Masa Terakhir (Desemb.) – 1721 A1 2. Perhitungan PPh Pasal 21 SELAIN Pegawai Tetap  Tenaga Kerja Tidak Tetap/Lepas  Bukan Pegawai  Pesangon  Dll 3. Pengisian SPT PPh Masa Pasal 21 2

DASAR HUKUM PMK No. 252/PMK.03/2008 KEP -545/PJ./1998 jo. PER-15/PJ./2006 JUKLAK PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh Ps 21 dan Ps 26 SEHUB. DNG PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI ttg JUKLAK PEMOTONGAN PPh SEHUB. DNG PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI UU No. 36 Th 2008 Update UU No. 17 Th 2000 UU No. 7 Th 1983 stdd Juklak ttg Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Ps. 21 dan/atau Ps. 26 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER. 31/PJ/2009 tgl 25 Mei 2009 PER. 57/PJ/2009 tgl 12 Okt 2009 3 PER. 31/PJ/2012 tgl 27 Des 2011

MEKANISME PEMBAYARAN PPH PPh PASAL 21/26 PPh PASAL 22 PPh PASAL 23/26 PPh PASAL 15 PPh PASAL 4 (2) PPh PASAL 21/26 PPh PASAL 22 PPh PASAL 23/26 PPh PASAL 15 PPh PASAL 4 (2) PAJAK TERUTANG DIHITUNG DIPOTONG/DIPUNGUT DISETORKAN & DILAPORKAN PIHAK LAIN PAJAK TERUTANG DIHITUNG DIPOTONG/DIPUNGUT DISETORKAN & DILAPORKAN PIHAK LAIN MENGHITUNG MENYETOR MELAPOR SENDIRI PAJAK YANG TERUTANG MENGHITUNG MENYETOR MELAPOR SENDIRI PAJAK YANG TERUTANG PPH PASAL 25/29 SELF ASSESMENT WITHOLDING SYSTEM 4

P ENGERTIAN PP H P ASAL 21/26 Pajak Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau jabatan Jasa dan Kegiatan Yang Dilakukan Subjek Pajak Orang Pribadi Pekerjaan atau jabatan Jasa dan Kegiatan Yang Dilakukan Subjek Pajak Orang Pribadi Atas Penghasilan Berupa: Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran lain dengan nama/bentuk apapun Atas Penghasilan Berupa: Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran lain dengan nama/bentuk apapun Subjek Pajak DN Subjek Pajak LN PPh Pasal 21 PPh Pasal 26 5

SUBJEK DAN OBJEK PPH 21 PENGHASILAN (ACTIVE INCOME) PEKERJAAN, JASA, KEGIATAN PEMBERI PENGHASILAN PEMOTONG PPH 21 ORANG PRIBADI DALAM NEGERI SUBJEK PPH 21 OBJEK PPH 21 6

PENERIMA PESANGON, PENSIUN, THT, JHT PEGAWAI Tenaga ahli, pemain musik, penyanyi pelawak, olahragawan, Pengajar, Pengarang, agen iklan, perantara, petuhgas dinas luar asuransi, distributor MLM PESERTA KEGIATAN : LOMBA, RAPAT, PELATIHAN, DLL SUBJEK PPH 21 / PENERIMA PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI BUKAN PEGAWAI terdiri : 7 Anggota Dewan Komisaris yang tdk merangkap pegawai tetap Mantan Pegawai

BUKAN SUBYEK PAJAK BUKAN SUBY.EK PAJAK Pejabat Perwakilan diplomatik dan Konsulat atau pejabat lain dari negara lain. Tms orag diperbantukan kpd mrk Tinggal bersama mereka. Syarat : bukan WNI dan tdk menerima pengh.lain, serta asas timbal balik Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Syarat : tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain utk peroleh pengh. Cfm KMK No. 574/KMK.04/2000 stdd KMK No. KMK. 601/KMK.03/2005 update PMK NOMOR 87/PMK.03/2007 Pasal 4 PER.15 8

TENAGA AHLI  P engacara  A kuntan  K onsultan  P enilai  A rsitek  N otaris  D okter  A ktuaris  P engacara  A kuntan  K onsultan  P enilai  A rsitek  N otaris  D okter  A ktuaris Yang melakukan pekerjaan bebas 9

Pemotong PPh Pasal 21/26 1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, cabang, perwakilan, atau unit 2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah 3. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-badan lain 4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain 5. Penyelenggara kegiatan Pasal 2 ayat (1) 10

Tidak Termasuk Pemberi Kerja Sebagai Pemotong PPh Pasal 21/26 Kantor perwakilan negara asing Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Pasal 2 ayat (2) 11

Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26 Penghasilan Pegawai Tetap baik teratur maupun tidak teratur Penghasilan Penerima Pensiun secara teratur Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan sehubungan pensiun yang diterima sekaligus Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas baik harian, mingguan, satuan, borongan, maupun bulanan Imbalan kepada bukan pegawai Imbalan kepada peserta kegiatan Penghasilan Honorarium komisaris Penghasilan mantan pegawai berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain Penghasilan peserta program pensiun berupa penarikan dana pensiun TERMASUK Natura/Kenikmatan dari : Bukan Wajib Pajak Wajib Pajak PPh Final Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus Pasal 5 12

Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 Pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi kerja Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari badan/lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh Pasal 8 ayat (1) 13

Penghitungan PPh Pasal 21 : Pegawai Tetap & Penerima Pensiun Berkala Penghasilan Bruto Pegawai TetapPenerima Pensiun Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja Uang Pensiun Berkala Dikurangi Dengan 1.Biaya Jabatan, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulan 2.Iuran pensiun, THT/JHT yang dibayar sendiri Dikurangi Dengan Biaya Pensiun, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 perbulan PENGHASILAN NETO (SETAHUN/DISETAHUNKAN) Dikurangi: PTKP Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Pasal 17 #1 14

Iuran Pensiun Vs Premi Asuransi Iuran PensiunPremi asuransi Dibayar SendiriPengurangBukan Pengurang Dibayar Pemberi Kerja Bukan Objek PPhObjek PPh Pembayaran/ Penggantian Bagi Penerima Objek PPhBukan Objek PPh Ditinjau dari sisi karyawan sebagai penerima penghasilan: 15

Rp 15.840.000 Rp 1.320.000 UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWIN TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER (Pasal 11 ayat (5) dan (6) BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Tahun 2009 Pasal 11 ayat (1) 16

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) mulai tahun 2013 NoBesaranKeterangan 1Rp 24.300.000Untuk diri WP OP 2Rp 2.025.000Tambahan untuk WP yang kawin 3Rp 24.300.000Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami 4Rp 2.025.000Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak untuk 3 orang Penetapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak Warisan yang belum terbagi tidak mendapat PTKP Sauami istri yang hidup terpisah diperlakukan seperti WP Tidak Kawin

HUBUNGAN KELUARGA GRS LURUS KE ATAS GRS LURUS KE BAWAH SEDARAHSEMENDA KARYAWAN / WP SEMENDA SEDARAH AYAH + IBU KANDUNG AYAH + IBU KANDUNG SAUDARA KANDUNG SAUDARA KANDUNG SAUDARA IPAR SAUDARA IPAR AYAH + IBU MERTUA AYAH + IBU MERTUA ANAK KANDUNG ANAK KANDUNG ANAK TIRI ANAK TIRI KESAMPING 18

PTKP UTK KARYAWATI HANYA UTK DIRI SENDIRI STATUS KAWIN STATUS TDK KAWIN - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG SYARAT: MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN STATUS KAWIN SUAMI TDK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - STATUS KAWIN - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG Pasal 11 ayat (3) dan (4) 19

0s.d.50.000.0005% > 50.000.000s.d.250.000.00015% > 250.000.000s.d.500.000.00025% > 500.000.00030% TARIF PASAL 17 UU PPh 20

Penerima Penghasilan Tidak Ber NPWP DIKENAKAN TARIF LEBIH TINGGI 20% TIDAK BERLAKU UNTUK PPh PASAL 21 FINAL DIPOTONG PPh PASAL 21 SEBESAR 120% DARI PPh PASAL 21 YANG SEHARUSNYA DIPOTONG JIKA BER NPWP DIPERHITUNGKAN OLEH PEMOTONG DENGAN PPh PASAL 21 TERUTANG BULAN-BULAN BERIKUTNYA JIKA PEGAWAI TETAP, BER- NPWP SEBELUM PEMOTONGAN BULAN DESEMBER 21

Penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan Setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir Masa Pajak terakhir Perkiraan Penghasilan neto yang akan diperoleh selama setahun  Penghasilan teratur sebulan dikali 12 Perkiraan Penghasilan neto yang akan diperoleh selama setahun  Penghasilan teratur sebulan dikali 12 Selisih antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama setahun dengan yang telah dipotong masa-masa sebelumnya. D i h i t u n g d a r i 22

Masa Perolehan Penghasilan Kurang Dari 12 Bulan DISETAHUNKAN TIDAK DISETAHUNKAN 1.WP OP DN meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya di pertengahan tahun 2.Orang Asing mulai bekerja di Indonesia di pertengahan tahun untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan 3.Karyawan pindah cabang 1.WP OP DN meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya di pertengahan tahun 2.Orang Asing mulai bekerja di Indonesia di pertengahan tahun untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan 3.Karyawan pindah cabang 1.WP OP DN mulai bekerja di pertengahan tahun 2.WP OP DN pindah kerja ke pemberi kerja lain 1.WP OP DN mulai bekerja di pertengahan tahun 2.WP OP DN pindah kerja ke pemberi kerja lain 23

VARIASI PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP NORMAL (Masa Kerja Jan s.d Des,) BROKEN PERIOD (AWAL DAN AKHIR) PH TIDAK TERATUR (BONUS, THR, DLL) RAPEL KARYAWAN MENINGGAL PINDAH CABANG PINDAH KERJA KARYAWAN WNA PADA TAHUN BERJALAN PENSIUN TUNJANGAN PPH Ps 21 vs PPH Ps 21 DITANGGUNG DSB NORMAL (Masa Kerja Jan s.d Des,) BROKEN PERIOD (AWAL DAN AKHIR) PH TIDAK TERATUR (BONUS, THR, DLL) RAPEL KARYAWAN MENINGGAL PINDAH CABANG PINDAH KERJA KARYAWAN WNA PADA TAHUN BERJALAN PENSIUN TUNJANGAN PPH Ps 21 vs PPH Ps 21 DITANGGUNG DSB 24

PEGAWAI TETAP Skema Perhitungan PPh Pasal 21 secara Umum PEGAWAI TETAP Skema Perhitungan PPh Pasal 21 secara Umum 25

Saat Terutang PPh Pasal 21/26 Bagi Penerima Penghasilan SAAT DILAKUKAN PEMBAYARAN PENGHASILAN Bagi Pemotong PPh Pasal 21/26 UNTUK SETIAP MASA PAJAK AKHIR BULAN DILAKUKANNYA PEMBAYARAN PENGHASILAN Pasal 21 27

Kewajiban Pemotong Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir. Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Wajib Membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan PPh Ps. 21/26 Untuk Setiap Masa Pajak Wajib Menyimpan Catatan atau Kertas Kerja Sesuai Ketentuan Wajib Membuat Bukti Potong dan Memberikannya Kepada Penerima Penghasilan Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir. Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Wajib Membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan PPh Ps. 21/26 Untuk Setiap Masa Pajak Wajib Menyimpan Catatan atau Kertas Kerja Sesuai Ketentuan Wajib Membuat Bukti Potong dan Memberikannya Kepada Penerima Penghasilan 28

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Untuk pegawai tetap: – dibuat sekali setahun (Form 1721 A1/A2) – diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau pegawai berhenti Untuk selain pegawai tetap: – Dibuat setiap kali ada pemotongan – Jika dalam satu bulan > 1 kali pembayaran maka bukti potong dapat dibuat sekali dalam satu bulan Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak wajib dilampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 29

CONTOH PERHITUNGAN PPh PASAL 21 30

Ahmad Zakaria bekerja pada perusahaan PT XYZ dengan memperoleh Gaji sebulan Rp 2.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00. Ahmad menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sebagai berikut : Pegawai Tetap : Gaji Bulanan 31

Bambang Yuliawan pegawai pada perusahaan PT ABC, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp 2.000.000,00. PT ABC mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT ABC menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT ABC juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT ABC membayar iuran pensiun untuk Bambang Yuliawan ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp 100.000,00, sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000,00 Pegawai Tetap : Gaji Bulanan (2) 32

Pegawai Tetap : Gaji Bulanan (2) 33

Pegawai Tetap : Karyawati Kawin Endang Vidyawati adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT Ventura Entiti dengan gaji sebulan sebesar Rp. 2.500.000,00. Endang VIdyawati membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 50.000,00 sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda tempat Endang Vidyawati berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. 34

Pegawai Tetap : Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, THR, Bonus, Premi dan Sejenisnya Joko Qurnain (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp 2.000.000,00 sebulan. Dalam tahun yang bersangkutan Joko menerima bonus sebesar Rp 5.000.000,00. Setiap bulannya Joko membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 60.000,00 Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah : A. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus : 35

Pegawai Tetap : Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, THR, Bonus, Premi dan Sejenisnya Joko Qurnain (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp 2.000.000,00 sebulan. Dalam tahun yang bersangkutan Joko menerima bonus sebesar Rp 5.000.000,00. Setiap bulannya Joko membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 60.000,00 B. PPh Pasal 21 atas Gaji : C. PPh Pasal 21 atas Bonus : Rp 549.500,00 – Rp312.000,00 = Rp 237.500,00 36

Ahmad Zakaria pada bulan Juni 2009 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp 3.500.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2009. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Ahmad menerima rapel sejumlah Rp 5.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d. Mei 2009). Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. Mei 2009 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian penghitungan PPh Pasal 21 terutangnya adalah sebagai berikut : PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN UANG RAPEL 37

LIHAT KERTAS KERJA BERIKUT (xls) KARYAWAN PINDAH KERJA/BERHENTI/PINDAH CABANG/BARU MULAI KERJA Pindah Kerja Pindah Cabang n Mulai Kerja Pertengahan Tahun 38

n Pegawai Mulai Kerja Pertengahan Tahun Budiyanta bekerja pada PT PB Jakarta sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2009.Budiyanta status K/0 Gaji sebulan sebesar Rp 6.000.000,00 iuran pensiun dibayar sendiri Rp150.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 tiap bulan mulai Sept 2009 sebagai berikut: Gaii sebulan Rp 6.000.000,00 Pengurangan: 1. Biaya Jabatan5%x Rp 6.000.000,00 Rp 300.000,00 2. luran Pensiun Rp 150.000.00 Rp 450.000,00 Penghasilan neto sebulanRp 5.550.000,00 Penghasilan neto setahun4 x 5.550.000Rp 22.200.000,00 PTKP - untukWP sendirj Rp15.840.000,00 - Tambahan WP kawin Rp 1.320.000,00 Rp 17.160.000,00 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 5.040.000,00 PPh Pasal 21 terutang 5%x Rp 5.040.000,00 = Rp 252.000,00 PPh Pasal 21 sebulan Rp 252.000,00:4 = Rp 63.000,00 back 39

Penghitungan PPh Pasal 21 Penghasilan berupa Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan dan Uang Saku yang dibayar bulanan Penghasilan berupa Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan dan Uang Saku yang dibayar bulanan Disetahunkan dan Dikurangi PTKP PhKP Sebulan Dikalikan Tarif Ps. 17 PPh Setahun PPh Sebulan 40

Contoh 1 : Fuad (TK/0) (ber NPWP), seorang mahasiswa yang baru lulus kuliah, diterima sebagai calon pegawai di PT. SECERAH MENTARI sejak Februari 2009 dan menerima gaji Rp.100.000,- per hari. Selama bulan Februari 09 dia bekerja selama 20 hari. Fuad juga membayar iuran jaminan hari tua (JHT) sebesar 2% dari gaji pokok. Hitunglah PPh pasal 21 bulanannya. Jawab : 1 Gaji sebulanRp 2.000.000 2 Iuran JHT 2%Rp 40.000 -/- 3 Penghasilan Neto sebulanRp 1.960.000 4 Penghasilan Neto setahun : Rp.1.960.000 x 12Rp 23.520.000 5 PTKP (TK/0) Rp 15.840.000 -/- 6 Penghasilan Kena Pajak (PKP)Rp 7.680.000 7 PPh ps. 21 setahun (tarif 17)Rp 384.000 8 PPh ps. 21 sebulan : Rp.384.000 / 12 Rp 32.000 Contoh Perhitungan : Pegawai Harian dibayar Bulanan ……. (1) 41

Contoh 2 : Fuad (TK/0) (ber NPWP), pada contoh 1, pada bulan Februari 09 juga menerima THR sebesar Rp.1.500.000,-. Hitunglah PPh pasal 21 atas THR yang diterimanya. Jawab : 1 Gaji sebulan setahunRp 24.000.000 2 THRRp 1.500.000 +/+ Rp 25.500.000 3 Iuran JHT 2% x Rp.24.000.000Rp 480.000 4 Penghasilan Neto setahunRp 25.020.000 5 PTKP (TK/0)Rp 15.840.000 -/- 6 Penghasilan Kena Pajak (PKP)Rp 9.180.000 7 PPh ps. 21 setahun (tarif 17) atas gaji + THRRp 459.000 8 PPh ps. 21 setahun atas gaji (contoh 1)Rp 384.000 9 PPh ps. 21 atas THRRp 75.000 Contoh Perhitungan : Pegawai Harian dibayar Bulanan……. (2) 42

Penghitungan PPh Pasal 21 Upah Peg. Harian/Tenaga Harian Lepas, Satuan, Borongan Pd saat telah lb 1.320.000 s.d 6.000.000 dalam 1 bulan PKP* = (akumulasi. upah 1bl x 12) – PTKP setahun #2 See 38 43

Penghitungan PPh Pasal 21 Upah Peg. Harian/Tenaga Harian Lepas, Satuan, Borongan (mulai 1 Jan 2013) Pd saat telah lb 2.025.000 s.d 7.000.000 dalam 1 bulan PKP* = (akumulasi. upah 1bl x 12) – PTKP setahun #2 See 38 44

Contoh 3 : Soleh (K/0) (ber NPWP) adalah buruh harian sebagai tukang bangunan di PT PATUH PAJAK, selama bulan Juni 2009 bekerja selama 20 hari dan menerima upah harian Rp.90.000. Hitung PPh pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan Soleh setiap hari. Jawab : 1 Upah sehariRp 90.000 2 Batas Tidak Kena Pajak Rp 150.000 3 Upah sehari < Rp.150.000(Rp 60.000) 4 PPh ps. 21 sehari (tarif 5%) Rp 0 Pada hari ke 15, upah Soleh telah mencapai Rp.1.350.000 dan telah melebihi Rp.1.320.000. Oleh karena itu harus dilakukan penghitungan ulang PPh pasal 21 dengan menggunanakan PTKP Soleh yang sebenarnya, sbb : 1 Upah sehariRp 90.000 2 PTKP (K/0) sehari : Rp.17.160.000/360 =Rp 47.667 -/- 3 Penghasilan Kena PajakRp 42.333 4 PPh ps. 21 sehari (tarif 5%) Rp 2.117 5 PPh ps. 21 s.d hari ke-15 = 2.117 x 15Rp 31.750 6 PPh ps.21 sudah dipotong =Rp 0 -/- 7.PPh ps.21 harus dipotong di hari ke 15 =Rp 31.750 Contoh Perhitungan : Pegawai Harian dibayar BUKAN Bulanan.. harian (1) 45

Contoh 4 : Mudjiman (ber NPWP) adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada PT BIKIN TIPI, dia tidak menikah. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp 40.000,00 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 30 buah TV dengan upah Rp 1.200.000. Hitung PPh pasal 21 yang harus dipotong. Jawab : 1 Upah sehari : Rp.1.200.000 / 6 = Rp 200.000 2 Batas Tidak Kena Pajak Rp 150.000 3 Upah sehari > Rp.150.000Rp 50.000 4 PPh ps. 21 sehari (tarif 5%)Rp 2.500 5 PPh ps. 21 seminggu : Rp.2.500 x 6 =Rp 15.000 Contoh Perhitungan : Pegawai Harian di byr BUKAN Bulanan. Satuan (2) 46

Contoh 5 : Haris mengerjakan dekorasi sebuah kantor dengan upah borongan sebesar Rp500.000,00, pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari. Hitung PPh pasal 21 yang harus dipotong. Jawab : 1 Upah sehari : Rp.500.000 / 2 =Rp 250.000 2 Batas Tidak Kena Pajak Rp 150.000 3 Upah sehari > Rp.150.000Rp 100.000 4 PPh ps. 21 sehari (tarif 5%)Rp 5.000 5 PPh ps. 21 2 hari : Rp.5.000 x 2 =Rp 10.000 Contoh Perhitungan : Pegawai Harian dibayar BUKAN Bulanan. Borongan (3) 47

Contoh 5 : Haris (TK/0) berNPWP mengerjakan dekorasi sebuah kantor dengan upah borongan. Upah dibayar mingguan dengan rincian sbb: Minggu1 = 5 hari kerja Rp. 1.750.000 Minggu2 = 5 hari kerja Rp. 1.750.000 Minggu3 = 5 hari kerja Rp. 1.750.000 Minggu4 = 4 hari kerja Rp. 1.000.000 Hitunglah PPh 21 yg hrs dipotong! Jawab : Perhitungan PPh 21 Minggu 1,2,3 1 Upah sehari Rp. 1.750.000/5 = Rp. 350.000 2 PTKP harian = Rp. 44.000 3 Pengh. Kena Pajak = Rp. 306.000 4 PPh21 sehari (tarif 5%) = Rp. 15.300 5 PPh 21 seminggu = Rp. 76.500 Contoh Perhitungan : Penghasilan Lebih dari Rp 6jt sebulan (4) 48

Pada saat pembayaran minggu ke4, penghasilan haris sudah melebihi 6 juta, sehingga berlaku tarif pasal 17 atas jumlah PKP yang disetahunkan, sbb: 1 upah sebulan RP. 6.250.000 2 Upah setahun (x12) Rp.75.000.000 3 PTKP (TK/0) Rp.15.840.000 4 PKP Rp.59.160.000 5 PPh 21 setahun Rp. 3.874.000 6 PPh 21 sebulan (:12) Rp. 322.833 7 PPh 21 yang dipotong minggu 1,2,3 Rp. 229.500 8 PPh 21 dipotong minggu 4 Rp. 93.333 Contoh Perhitungan : Penghasilan Lebih dari Rp 6jt sebulan (4) 49

PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai Upah/Uang Saku Harian, Mingguan, Satuan, Borongan Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah Upah Kumulatif satu bulan melebihi Rp 6.000.000 Upah/Uang Saku Harian ≤ 150.000> 150.000 Tidak Dipotong Dikurangi 150.000 Dipotong 5% Upah kumulatif > Rp1,32 jt s.d. Rp6 jt sebulan Upah sehari dikurangi PTKP sehari Tarif PPh 21 : 5% Dikali 12 Dikurangi PTKP Setahun Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Ps 17 PPh Ps 21 Setahun Dibagi 12 PPh Pasal 21 Sebulan #1 50

PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai (mulai 1 Jan 2013) Upah/Uang Saku Harian, Mingguan, Satuan, Borongan Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah Upah Kumulatif satu bulan melebihi Rp 7.000.000 Upah/Uang Saku Harian ≤ 200.000> 200.000 Tidak Dipotong Dikurangi 200.000 Dipotong 5% Upah kumulatif > Rp2.025 jt s.d. Rp 7 jt sebulan Upah sehari dikurangi PTKP sehari Tarif PPh 21 : 5% Dikali 12 Dikurangi PTKP Setahun Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Ps 17 PPh Ps 21 Setahun Dibagi 12 PPh Pasal 21 Sebulan #1 51

Penghitungan PPh Pasal 21 - Penghasilan Bruto Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Dan Bonus Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Dan Bonus Peserta Program Pensiun Peserta Program Pensiun Mantan Pegawai Mantan Pegawai Penarikan dana pada Dana Pensiun Penarikan dana pada Dana Pensiun Tarif PPh Pasal 17 UU (Kumulatif per 1 Tahun kalender) X P. Bruto Tarif PPh Pasal 17 UU (Kumulatif per 1 Tahun kalender) X P. Bruto Dewan Komisaris Yang tidak merangkap Sebagai pegawai tetap Dewan Komisaris Yang tidak merangkap Sebagai pegawai tetap Honorarium Diterapkan (update) #4 contoh 52

UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, THT, DAN JHT YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS (PP No. 68 Tahun 2009 tgl 16 Nopember ‘09) Uang Pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Uang Manfaat Pensiun adalah penghasilan dari manfaat pensiun yang dibayarkan kepada orang pribadi peserta dana pensiun secara sekaligus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Tunjangan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara tunjangan hari tua kepada orang pribadi yang telah mencapai usia pensiun. Jaminan Hari Tua adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan. #5 53

UANG PESANGON > 0 s/d 50.000.000,- Tidak Kena Pajak  50 juta s/d 100 juta5%  100 juta s/d 500 juta15% > 500 juta25% UANG PESANGON > 0 s/d 50.000.000,- Tidak Kena Pajak  50 juta s/d 100 juta5%  100 juta s/d 500 juta15% > 500 juta25% UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, THT, DAN JHT YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS (PP No. 68 Tahun 2009 tgl 16 Nopember ‘09) UANG MANFAAT PENSIUN, THT, DAN JHT > 0 s/d 50.000.000,-Tidak Kena Pajak > 50.000.000,- 5% UANG MANFAAT PENSIUN, THT, DAN JHT > 0 s/d 50.000.000,-Tidak Kena Pajak > 50.000.000,- 5% dianggap dibayarkan sekaligus dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) th kalender. dianggap dibayarkan sekaligus dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) th kalender. Bersifat FINAL (dlm hal dibayar sekaligus) Bersifat FINAL (dlm hal dibayar sekaligus) 54

Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong atas Uang Pesangon dengan jumlah Rp 175.000.000,00. Penghasilan bruto Rp 175.000.000,00 Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang : 0% x Rp50.000.000,00 = RP 0,00 5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 15% x Rp75.000.000,00 = Rp 11.250.000,00 (+) Jumlah Rp13.750.000,00 55

Dalam hal pembayaran Uang Pesangon dilakukan dalam beberapa kali pembayaran, misalnya : a. Bulan Desember 2009 = Rp 50.000.000,00 b. Bulan April 2010 = Rp 125.000.000.00 (+) Jumlah Rp 175.000.000,00 Perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 didasarkan pada jumlah pembayaran sebagai satu kesatuan, yaitu sebesar Rp 175.000.000.00 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong : Bulan Desember 2009: Jumlah penghasilan bruto Rp 50.000.000,00 Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang : 0% x Rp50.000.000.00 = Rp 0,00 Bulan April 2010 : Jumlah penghasilan bruto Rp 125.000.000,00 Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang : 5% x Rp 50.000.000.00 = Rp 2.500.000,00 15% x Rp75.000.000.00= Rp 11.250.000,00 (+) Jumlah Rp 13.750.000,00 56

Penghitungan PPh Pasal 26 Imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan Diterima WP Orang Pribadi LN 20% x Penghasilan Bruto atau berdasar Tax Treaty Bersifat FINAL Bersifat FINAL #6 57

BUKAN PEGAWAI (TERMASUK TENAGA AHLI) TDK BERKESINAMBUNGAN (Tarif Ps. 17 x 50% x P. Bruto) Utk tiap pembayaran BERKESINAMBUNG AN TIDAK memenuhi syarat * (Tarif Ps. 17 (kumulatif TH kalender) x 50% x P. Bruto ) MEEMENUHI syarat * (Tarif Ps. 17 (kumulatif TH kalender) x PKP ((P. Bruto x 50%) – PTKP Bulanan)) Peserta Kegiatan (Tarif Ps. 17 x Bruto tiap kali byr) * #7 contoh Edit Per 57 th 2009 58

Dr. Gopar spesialis jantung praktek di RS harapan jantung, menerima pembayaran jasa oleh pasien: Januari : Rp 30 juta Pebruari : RP. 30 jt Maret : Rp. 25 jt April : Rp. 40 jt Mei : Rp. 30 jt Juni : Rp. 25 jt Berapakah PPh yg dipotong rumah sakit harapan jantung! 59

Peserta Kegiatan TARIF PS. 17 DITERAPKAN ATAS : PEMBAYARAN YANG BERSIFAT UTUH DAN TIDAK DAPAT DIPECAH JUMLAH PENGHASILAN BRUTO #8 contoh 60

Kasus 1: Bapak Ali menerima hadiah perlombaan bulutangkis sebesar Rp.60.000.000,- dari Perum BULOG dalam rangka HUT Perum BULOG pada bulan Mei 2010. Perhitungan PPh Pasal 21 : 5% x Rp.50.000.000,- = Rp.2.500.000,- 15% x Rp.10.000.000,- = Rp.1.500.000,- Total PPhRp 4.000.000,- Kasus 2 : Masih dalam contoh kasus 1, apabila pada bulan Agustus 2010 Bapak Ali kembali menerima hadiah perlombaan panjat pinang berupa LCD TV senilai Rp.10.000.000,- dalam rangka HUT RI yang diadakan oleh Perum BULOG. Maka perhitungan PPh Pasal 21 : 5% x Rp.10.000.000,- = Rp.500.000,- Contoh Perhitungan : Peserta Kegiatan 61

Penghitungan PPh Pasal 21 # 9 Penghasilan berupa Honor dan Imbalan lain Diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI sumber dana dari Keuangan Negara /Daerah, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan II d ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah. 0% x Pengh. Bruto  PNS Gol I dan II, Tamtama dan Bintara 5% X Pengh Bruto  PNS Gol III dan Perwira Pertama 15% x Pengh Bruto  PNS Gol IV dan Perwira menengah dan tingi Bersifat Final 0% x Pengh. Bruto  PNS Gol I dan II, Tamtama dan Bintara 5% X Pengh Bruto  PNS Gol III dan Perwira Pertama 15% x Pengh Bruto  PNS Gol IV dan Perwira menengah dan tingi Bersifat Final diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri Update 62

PEGAWAI BUKAN PEGAWAI KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI, PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI PENSIUNAN TETAP TIDAK TETAP Ph NETO - PTKP BULANAN HARIAN Ph BRUTO - PTKP 50% X Ph Bruto (kumulatif) – PTKP Bulanan*) Ph Bruto (kumulatif) Ph NETO - PTKP SEKALIGUS BERKALA Ph BRUTO – 150 RIBU Berlaku PP 68 Th 2009 –Tarif Progresif Ph BRUTO(>1,32jt s.d.6jt) – PTKP Harian LAINNYA YG Ph TDK BERKESINAMBUNGAN Ph Bruto YG MENERIMA Ph BERKESINAMBUNGAN*) PESERTA KEGIATAN SKEMA DASAR PENGENAAN PPh PASAL 21 Ph BRUTO(>6jt) – PTKP 50% X Ph Bruto kumulatif) 50% x Ph Bruto 63

PEGAWAI BUKAN PEGAWAI KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI, PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI PENSIUNAN TETAP TIDAK TETAP Ph NETO - PTKP BULANAN HARIAN Ph BRUTO - PTKP 50% X Ph Bruto (kumulatif) – PTKP Bulanan*) Ph Bruto (kumulatif) Ph NETO - PTKP SEKALIGUS BERKALA Ph BRUTO – 200 RIBU Berlaku PP 68 Th 2009 –Tarif Progresif Ph BRUTO(>2.025 jt s.d.7jt) – PTKP Harian LAINNYA YG Ph TDK BERKESINAMBUNGAN Ph Bruto YG MENERIMA Ph BERKESINAMBUNGAN*) PESERTA KEGIATAN SKEMA DASAR PENGENAAN PPh PASAL 21 (mulai Jan 2013) Ph BRUTO(>7jt) – PTKP 50% X Ph Bruto kumulatif) 50% x Ph Bruto 64

THANK YOU 66

PP H P ASAL 21 P ELATIHAN PAJAK TERAPAN B REVET A & B IAI 9 November 2017 Disampaikan oleh Hadi Setiawan

Similar presentations

Presentation on theme: "PP H P ASAL 21 P ELATIHAN PAJAK TERAPAN B REVET A & B IAI 9 November 2017 Disampaikan oleh Hadi Setiawan"— Presentation transcript:

Similar presentations

About project

Feedback

Log in

Auth with social network:

PP H P ASAL 21 P ELATIHAN PAJAK TERAPAN B REVET A & B IAI 9 November 2017 Disampaikan oleh Hadi Setiawan

Similar presentations

Presentation on theme: "PP H P ASAL 21 P ELATIHAN PAJAK TERAPAN B REVET A & B IAI 9 November 2017 Disampaikan oleh Hadi Setiawan"— Presentation transcript:

Similar presentations

About project

Feedback