1. ISI PEMBUKAAN UNDANG- UNDANG DASAR 1945 ALINEA I : HAK AZASI MANUSIA YANG PALING DASAR Hukum Kodrat, Hukum Etis ALINEA II : BERHASIL DLM PERJUANGAN KEMERDEKAAN Cita-cita Bangsa Indonesia ALINEA III : PERNYATAAN KEMERDEKAAN Hukum Tuhan, Hukum Etis ALINEA IV : PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NEGARA Hukum Filosofis

2. HUKUM TUHAN : aturan-aturan hidup manusia yg berupa firman Tuhan  MEMENUHI PERINTAH MENJAUHI LARANGAN HUKUM KODRAT : aturan-aturan hidup bersama yg merupakan hasil pemikiran manusia atas dasar tuntutan hati nurani yg merdeka  KEADILAN HUKUM ETIS : aturan-aturan hidup bersama yg berdasarkan nilai baik buruk  KEADABAN

3. POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 POKOK PIKIRAN I : Persatuan (sila 3) POKOK PIKIRAN II : Keadilan Sosial (sila 5) POKOK PIKIRAN III : Kerakyatan (sila 4) POKOK PIKIRAN IV : Kemanusiaan yab & Ketuhanan YME (sila 2 & sila 1)

4. Ketuhanan Yang Maha Esa Menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab menjiwai FONDAMEN POLITIK Dasar NegaraTujuan Negara Persatuan Indonesia Negara melindungi Segenap bangsa Indonesia Sistem Negara Kerakyatan permusyawaratan perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Sila I Sila IV Sila II Sila IIISila V IV III III FONDAMEN MORAL Diagram 4 (EMPAT) Pokok Pikiran Pembukaan undang-Undang Dasar 1945

5. Pancasila Suasana kebatinan Undang-Undang Dasar mewujudkan Cita-cita hukum Ketertiban dan keadilan menjiwaimenguasai Hukum dasar Negara - Tertulis = undang-Undang Dasar - Tidak tertulis = Konvensi HUBUNGAN POKOK-POKOK PIKIRAN DENGAN CITA-CITA HUKUM DAN HUKUM DASAR NEGARA

6. Konvensi adalah Hukum Dasar yg tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yg timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara Sifat-Sifat Konvensi 1.Merupakan kebiasaan yg berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelengaraan negara 2.Tidak bertentangan dengan UUD dan berjalan sejajar 3.Diterima oleh rakyat 4.Bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan2 dasar yg tidak terdapat dalam UUD Contoh : 1.Pidato kenegaraan Presiden di depan sidang DPR setiap tanggal 16 Agustus 2.Penyampaian pertanggungjawaban Presiden di depan MPR dan penilaian MPR atas pertanggungjawaban tsb 3.Pengajuan bahan2 untuk menyiapkan GBHN oleh Presiden kepada MPR

7. KEDUDUKAN PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Hakekat Kedudukan Pemb UUD 1945 sbg Sumber Tertib Hukum Indonesia Pengertian Tertib Hukum yaitu kebulatan dan keseluruhan peraturan – peraturan hukum Syarat-syarat Tertib Hukum

8. SYARAT-SYARAT TERTIB HUKUM 1.Adanya kesatuan Subjek / Penguasa yg membuat keseluruhan peraturan Misal: Pemerintah Republik Indonesia 2.Adanya kesatuan Azas Kerokhanian yg menjadi dasar keseluruhan peraturan Misal: Dasar Filsafat Negara Pancasila 3.Adanya kesatuan Daerah / Wilayah di mana keseluruhan peraturan berlaku Misal: Seluruh Tumpah Darah Indonesia 4.Adanya kesatuan Waktu kapan keseluruhan peraturan mulai berlaku Misal: Disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia dlm suatu UUD negara

9. HUBUNGAN ANTARA PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN PROKLAMASI 17-8-1945 Alinea III Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yg terperinci HUBUNGAN ANTARA PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN PANCASILA Alinea IV Pembukaan UUD 1945 sebagai inti pembukaan mempunyai kedudukan kuat, tetap, tak dapat berubah/diubah karena terlekat pada kelangsungan hidup negara yang diproklamirkan pada 17-8-1945 HUBUNGAN ANTARA PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN BATANG TUBUH UUD 1945 Hubungan yg bersifat kausal organis, kedudukannya diatas UUD nya