1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP 1 225

2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2 1

3. SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN PESERTA MAMPU:  Memahami proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi badan usaha dengan seleksi umum.  Memahami proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi perorangan dengan seleksi umum.  Memahami proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan seleksi sederhana.  Memahami proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan penunjukkan / pengadaan langsung.  Memahami proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan sayembara.  Melaksanakan kontrak dan pelaporan pekerjaan jasa konsultansi. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3 1

4. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware) 4 1

5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5 1  Jasa konsultansi yang memiliki standar output. Perhitungan total gabungan biaya personil dan non personil dapat berdasarkan proporsi (persentase) tertentu dari suatu nilai, seperti perancangan bangunan gedung, pengawasan pekerjaan konstruksi, dll.  Jasa konsultansi yang tidak dapat distandarkan (non-standar). Perhitungan total gabungan biaya personil dan non personil didasarkan pada penggunaan tenaga ahli dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan, termasuk biaya-biaya yang timbul untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan K/L/D/I. Bagaimana dengan tenaga dosen Perguruan Tinggi Negeri? Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan K/L/D/I. Bagaimana dengan tenaga dosen Perguruan Tinggi Negeri? 6 1

7. NoMetode Pemilihan KriteriaMetode Evaluasi Penyampaian Penawaran 1 Seleksi Umum Prinsipnya setiap jasa konsultansi Kualitas2 Sampul Kualitas dan Biaya 2 Sampul Biaya Terendah1 Sampul 2 Seleksi Sederhana Nilai Paket Pekerjaan (HPS) < Rp200 Juta Pagu Anggaran1 Sampul Biaya Terendah1 Sampul 3 Penunjukan Langsung Pekerjaan Darurat--1 Sampul Pekerjaan Non Darurat--1 Sampul 4 Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan (HPS) < Rp50 Juta --1 Sampul 5Sayembara Gagasan, kreatifitas, inovasi, metode pelaksanaan tertentu & tidak dapat ditentukan Harga Satuannya --1 Sampul

8. 8 1.Pengumuman Prakualifikasi 2.Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi 3.Pemberian penjelasan Dokumen Kualifikasi (apabila diperlukan) 4.Pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi 5.Pembuktian kualifikasi 6.Penetapan hasil kualifikasi 7.Pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi 8.Sanggahan kualifikasi 9.Undangan kepada peserta yang masuk Daftar Pendek (short list) 10.Pengambilan Dokumen Pemilihan 11.Pemberian penjelasan Dokumen Pemilihan 12.Pemasukan Dokumen Penawaran 1.Pengumuman Prakualifikasi 2.Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi 3.Pemberian penjelasan Dokumen Kualifikasi (apabila diperlukan) 4.Pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi 5.Pembuktian kualifikasi 6.Penetapan hasil kualifikasi 7.Pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi 8.Sanggahan kualifikasi 9.Undangan kepada peserta yang masuk Daftar Pendek (short list) 10.Pengambilan Dokumen Pemilihan 11.Pemberian penjelasan Dokumen Pemilihan 12.Pemasukan Dokumen Penawaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 13.Pembukaan sampul I 14.Evaluasi sampul I 15.Penetapan peringkat teknis 16.Pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis 17.Sanggahan 18.Sanggahan banding 19.Undangan pembukaan sampul II 20.Pembukaan dan evaluasi sampul II 21.Undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya 22.Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya 23.Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) 24.Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi 13.Pembukaan sampul I 14.Evaluasi sampul I 15.Penetapan peringkat teknis 16.Pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis 17.Sanggahan 18.Sanggahan banding 19.Undangan pembukaan sampul II 20.Pembukaan dan evaluasi sampul II 21.Undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya 22.Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya 23.Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) 24.Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi 2

9. Pokja ULP menyusun pengumuman Seleksi Umum Prakualifikasi paling sedikit memuat: a) nama dan alamat Pokja ULP yang akan mengadakan seleksi; b) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; c) nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS); d) syarat-syarat peserta seleksi; e) tempat, hari, tanggal, dan waktu untuk mengambil Dokumen Kualifikasi. Pokja ULP menyusun pengumuman Seleksi Umum Prakualifikasi paling sedikit memuat: a) nama dan alamat Pokja ULP yang akan mengadakan seleksi; b) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; c) nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS); d) syarat-syarat peserta seleksi; e) tempat, hari, tanggal, dan waktu untuk mengambil Dokumen Kualifikasi. 9 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah KETENTUAN: Lamanya waktu penayangan pengumuman minimal tujuh hari kalender; DILARANG mencantumkan persyaratan yang diskriminatif dalam pengumuman Prakualifikasi, kecuali diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi; Dapat diumumkan di website komunitas internasional apabila berdasarkan identifikasi diketahui penyedia dalam negeri terbatas. KETENTUAN: Lamanya waktu penayangan pengumuman minimal tujuh hari kalender; DILARANG mencantumkan persyaratan yang diskriminatif dalam pengumuman Prakualifikasi, kecuali diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi; Dapat diumumkan di website komunitas internasional apabila berdasarkan identifikasi diketahui penyedia dalam negeri terbatas. 3

10. KETENTUAN: Peserta diwajibkan untuk melakukan pendaftaran sebelum mengambil dokumen; Pendaftar harus melampirkan keterangan yang menunjukan identitasnya; Seseorang dilarang mendaftar dan mengambil dokumen mewakili lebih dari satu perusahaan. KETENTUAN: Peserta diwajibkan untuk melakukan pendaftaran sebelum mengambil dokumen; Pendaftar harus melampirkan keterangan yang menunjukan identitasnya; Seseorang dilarang mendaftar dan mengambil dokumen mewakili lebih dari satu perusahaan. 10 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah YANG DILAKUKAN POKJA ULP/PANITIA PENGADAAN ADALAH: Mencatat identitas lengkap calon penyedia yang mendaftar; Menyampaikan Dokumen Kualifikasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy; Dapat juga mengunggah (upload) di website K/L/D/I agar dapat diunduh (download) oleh peserta. YANG DILAKUKAN POKJA ULP/PANITIA PENGADAAN ADALAH: Mencatat identitas lengkap calon penyedia yang mendaftar; Menyampaikan Dokumen Kualifikasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy; Dapat juga mengunggah (upload) di website K/L/D/I agar dapat diunduh (download) oleh peserta. 2

11. KETENTUAN: Apabila diperlukan dapat dilakukan penjelasan Dokumen Kualifikasi, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Dokumen Kualifikasi. KETENTUAN: Apabila diperlukan dapat dilakukan penjelasan Dokumen Kualifikasi, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Dokumen Kualifikasi. 11 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 0.5

12. KETENTUAN PEMASUKAN DOKUMEN KUALIFIKASI: Peserta menyampaikan Dokumen Kualifikasi sebanyak 3 rangkap (1 asli dan 2 salinan) dalam sampul tertutup dengan menuliskan nama paket pekerjaan dan identitas peserta sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi; Dokumen Kualifikasi dapat disampaikan langsung atau melalui jasa pengiriman, dimana apabila melalui jasa pengiriman segala resiko menjadi tanggung jawab peserta. 12 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah YANG HARUS DILAKUKAN POKJA ULP DALAM PEMASUKAN DOKUMEN KUALIFIKASI: Membuat tanda terima Dokumen Kualifikasi dan daftar peserta yang memasukan Dokumen Kualifikasi. 2

13. KETENTUAN: Evaluasi Dokumen Kualifikasi hanya berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi, yang terdiri dari: a)Penilaian Persyaratan Administrasi Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Gugur; dan b)Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Nilai untuk menghasilkan Calon Daftar Pendek. KETENTUAN: Evaluasi Dokumen Kualifikasi hanya berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi, yang terdiri dari: a)Penilaian Persyaratan Administrasi Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Gugur; dan b)Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Nilai untuk menghasilkan Calon Daftar Pendek. 13 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1

14. HAL-HAL YANG DIEVALUASI DALAM PENILAIAN ADMINISTRASI KUALIFIKASI: a.pakta integritas telah diisi dan ditandatangani; b.formulir isian kualifikasi ditandatangani yang berhak; c.memiliki surat izin usaha jasa konsultansi; d.tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak bangkrut; e.tidak masuk dalam daftar hitam; f.NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan; g.memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu empat tahun terakhir; h.memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai, kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; i.menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan; j.untuk pekerjaan kompleks dapat memiliki sertifikat manajemen mutu ISO atau persyaratan lain; k.dalam hal peserta akan melakukan kemitraan wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi. 14 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2

15. Evaluasi teknis kualifikasi: a)pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara dengan bobot 50-60%; (kedekatan jenis pekerjaan dan nilai pek. perusahaan) b)kepemilikan tenaga ahli tetap, termasuk unsur komisaris/direksi yang berpengalaman pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara dengan bobot 40-50%. (kedekatan jenis pekerjaan dan banyaknya pengalaman konsultan) Evaluasi teknis kualifikasi: a)pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara dengan bobot 50-60%; (kedekatan jenis pekerjaan dan nilai pek. perusahaan) b)kepemilikan tenaga ahli tetap, termasuk unsur komisaris/direksi yang berpengalaman pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara dengan bobot 40-50%. (kedekatan jenis pekerjaan dan banyaknya pengalaman konsultan) 15 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1.5

16. HAL-HAL YANG DILAKUKAN POKJA ULP: Melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya bagi peserta yang masuk Calon Daftar Pendek; Klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen apabila diperlukan; Menggugurkan peserta dan memasukan badan usaha dan pengurus ke dalam Daftar Hitam apabila berdasarkan hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data. HAL-HAL YANG DILAKUKAN POKJA ULP: Melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya bagi peserta yang masuk Calon Daftar Pendek; Klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen apabila diperlukan; Menggugurkan peserta dan memasukan badan usaha dan pengurus ke dalam Daftar Hitam apabila berdasarkan hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data. 16 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2

17. KETENTUAN: 1. Peserta yang lulus Prakualifikasi yang dimasukan dalam daftar pendek sekurang-kurangnya 5 dan sebanyak-banyaknya 7. Jika yang lulus 5 peserta, maka daftar pendek sebanyak 5. Apabila yang lulus 6 maka daftar pendek 6, dan apabila yang lulus 7 maka daftar pendek sebanyak 7 peserta; 2. Bila yang lulus lebih dari 7 peserta, maka penetapan daftar pendek hanya 7 peserta berdasarkan urutan peringkat terbaik hasil penilaian kualifikasi; 3. Bila yang lulus Prakualifikasi kurang dari 5, maka dilakukan proses prakualifikasi ulang; 4. Bila proses prakualifikasi ulang ternyata peserta yang lulus masih kurang dari 5, maka seleksi dinyatakan tetap dapat dilanjutkan. 17 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2

18. 18 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1

19. 19 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menghentikan Proses Prakualifikasi Materi sanggahan meliputi: a)Menyimpang dari Perpres dan Dokumen Kualifikasi. b)Adanya rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau c)Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. 1.Pokja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan 2.Apabila sanggahan dinyatakan benar, maka Pokja ULP menyatakan seleksi gagal. 3.Sanggahan yang disampaikan bukan kepada Pokja ULP atau disampaikan di luar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti. 4.Tidak ada sanggahan banding dalam proses prakualifikasi. 2

20. 20 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  Diterbitkan jika tidak ada sanggahan, atau sanggahan tidak benar, atau masa sanggah telah berakhir  Pemberitahuan pengambilan Dokumen Pemilihan  Isi Undangan :  Mencantumkan hari, tanggal, waktu, dan tempat pengambilan Dokumen Pemilihan Disampaikan langsung Website K/L/D/I Melalui Fax, e-mail Jasa Pengiriman 2

21. 21 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ketentuan dan hal-hal yang dilakukan sama dengan pada pengambilan Dokumen Kualifikasi 1 Hanya peserta yang diundang yang berhak mengambil Dokumen Pemilihan

22. 22 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tujuan Kesamaan pengertian antara Pokja ULP dan Calon Penyedia Barang/Jasa Yang harus dijelaskan: 1.Sistem Pengadaan o Metode penyampaian penawaran o Dokumen yang harus dilampirkan o Acara pembukaan Dokumen Penawaran o Metode evaluasi dan ketentuan/cara evaluasi o Jenis kontrak 2.Hal-hal yang menggugurkan penawaran 3.Ketentuan dan cara sub kontrak kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil 2

23. 23 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hal-hal lain yang dilakukan Pokja ULP:  Membuat Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang berisi tanya jawab dan perubahan-perubahan yang diusulkan/disepakati terhadap Dokumen Pemilihan (jika ada).  Membuat perubahan Dokumen Pemilihan dituangkan dalam addendum Dokumen Pemilihan oleh Pokja ULP.  Memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan addendum dan mengupload di website. Sebelum melakukan addendum Dokumen Pemilihan, apabila perubahan tersebut menyangkut rancangan kontrak, ruang lingkup dalam TOR, & HPS harus mendapat persetujuan dari PPK Ketidakhadiran calon penyedia tidak menggugurkan haknya untuk mengikuti proses selanjutnya Ingat !!! 2

24. 24 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah KETENTUAN UMUM:  Tidak boleh melebihi jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.  Cara Penyampaian: Langsung atau melalui pos/jasa pengiriman (Dokumen Penawaran dimasukan ke dalam sampul luar)  Penyedia memasukan Dokumen Penawaran sebanyak 3 (tiga) rangkap - 1 asli, 2 rekaman.  Penyedia Barang/Jasa yang telah memasukkan Dokumen Penawaran dapat melakukan penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan Dokumen Penawaran yang telah dimasukkan tersebut sepanjang waktu pemasukan dokumen masih belum berakhir dan ditutup oleh Pokja ULP.  Tidak boleh mengubah tempat dan batas akhir pemasukan penawaran, kecuali dalam keadaan kahar, dan perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Dokumen Pemilihan dan disampaikan ke seluruh peserta. 2

25. 25 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hal-hal yang dilakukan Pokja ULP:  Mencatat waktu dan tanggal penerimaan dokumen, jika ada yang terlambat segera diberitahukan kepada yang bersangkutan.  Membuat Daftar Peserta yang memasukan penawaran.  Membuat Tanda Terima Dokumen Penawaran.  Menolak semua kegiatan pemasukan dokumen setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. 2

26. 26 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Stop!!!! Jelaskan cara memasukan Dokumen Penawaran dengan… Satu Sampul ??? Dua Sampul ??? 2

27. 27 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah KETENTUAN UMUM:  Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada hari yang sama dengan hari terakhir penyampaian Dokumen Penawaran.  Meminta sekurang-kurangnya 2 orang saksi dari peserta yang hadir, dan bila tidak ada saksi dari peserta, pembukaan ditunda sekurang-kurangnya 2 jam.  Apabila setelah ditunda hanya ada satu atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar Pokja ULP yang ditunjuk oleh Pokja ULP.  Salah satu anggota Pokja ULP dan Saksi memaraf Dokumen Penawaran asli yang bukan miliknya.  Pokja ULP membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran. 2

28. 28 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah KETENTUAN UMUM:  Pokja ULP membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran : Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk Jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap Kelainan-kelainan yang dijumpai Keterangan lain yang dianggap perlu Tanggal Berita Acara Ditandatangani oleh Pokja ULP dan 2 (dua) orang wakil peserta atau 2 (dua) saksi yang ditunjuk Pokja ULP Dilampirkan Dokumen Penawaran Pokja ULP membagikan Berita Acara kepada semua peserta seleksi TANPA dilampirkan Dokumen Penawaran 1 INGAT !! TIDAK BOLEH MENGGUGURKAN PENAWARAN PADA SAAT PEMBUKAAN PENAWARAN

29. 29 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah DOKUMEN PENAWARAN Surat penawaran tanpa biaya Masa berlaku penawaran Surat Kuasa (apabila dikuasakan) Surat Perjanjian kemitraan (bila ada) Data Administrasi Data Teknis Pengalaman Perusahaan Metodologi Kualifikasi Tenaga Ahli Dokumen Lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan 3

30. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 30 8 Evaluasi Administrasi Koreksi Aritmatik Evaluasi Biaya Evaluasi Teknis EVALUASI KUALITAS Sebelum evaluasi biaya, dilakukan koreksi aritmetik Penyedia yang tidak lulus, dinyatakan gugur 1 2 4 Hal-hal yang dinilai adalah : Pengalaman Perusahaan Pendekatan dan Metodologi Kualifikasi Tenaga Ahli Sampul I (adm dan teknis) Sampul II (dibuka setelah pengumuman hasil evaluasi sampul I →peringkat teknis) Peserta yang diundang untuk pembukaan penawaran biaya (sampul II) adalah peserta dengan peringkat teknis terbaik dan lulus ambang batas nilai teknis 3

31. 31 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  Dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria persyaratan Dokumen Pemilihan dan isi Dokumen Penawaran.  Penawaran harus memenuhi syarat dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat.  Dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan ketidakhadiran dalam aanwidjing dan/atau pembukaan penawaran dan/atau kesalahan yang tidak substansial (misal warna sampul, dan/atau surat penawaran tidak berkop perusahaan).  Jika ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi kolusi antara peserta, ULP dan/atau PPK, maka : 1.Peserta yang terlibat dimasukan dalam daftar hitam 2.ULP dan/atau PPK yang terlibat diganti dan dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana 3.Proses dilanjutkan dengan menetapkan peserta lain yang tidak terlibat (jika ada) 4.Jika angka (3) tidak ada, seleksi dinyatakan gagal. 3

32. 32 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1

33.  Menghentikan Proses Pemilihan  Masa sanggah 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman  Ditujukan ke Pokja ULP  Materi sanggahan meliputi: a)Menyimpang dari Perpres dan Dokumen Pemilihan. b)Adanya rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau c)Penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. 33 Pokja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan. 2 Jika benar, Pokja ULP menyatakan Seleksi Gagal Jika Salah Peserta Puas, Pokja ULP membuat undangan pembukaan sampul II Peserta tidak Puas, Ajukan Sanggah Banding Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

34.  Menghentikan Proses Pemilihan  Masa sanggah banding 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggah  Ditujukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dengan tembusan kepada PPK, Pokja ULP, APIP K/L/D/I  Memberikan jaminan sanggahan banding ke Pokja ULP sebesar 2 ‰ dari HPS atau paling tinggi Rp. 50 juta, dengan masa berlaku 20 hari kerja sejak tanggal pengajuan. 34 Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima surat sanggahan banding 2 Jika diterima: PA/KPA menyatakan Seleksi Gagal, dan memerintahkan evaluasi ulang atau seleksi ulang Jaminan sanggah banding dikembalikan Jika ditolak:  Pokja ULP membuat undangan pembukaan sampul II  Jaminan sanggah banding disetor ke Kas negara/daerah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sanggah Banding

35.  Diterbitkan jika tidak ada sanggahan, atau sanggahan tidak benar, atau masa sanggah telah berakhir  Isi Undangan :  Mencantumkan Hari, tanggal, waktu dan tempat pembukaan Sampul II ; 35 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 Bagi Peserta dengan Peringkat Teknis terbaik yang lulus ambang batas nilai teknis

36. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  Hal-hal yang perlu dicek kelengkapannya: a)Surat penawaran biaya yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan penawaran biaya; b)Rincian penawaran biaya (daftar kuantitas dan biaya), apabila ada; dan c)Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).  Koreksi Aritmatik  Berita Acara ditambahkan data tentang penawaran biaya masing-masing peserta. 36 2 Pada tahap ini tidak boleh menggugurkan penawaran Ingat !!!

37. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 37 5 Kewajaran Biaya Langsung Personil Kewajaran Penugasan Tenaga Ahli dan Pendukung Kewajaran Biaya Langsung Non Personil Maksimum 3,2 kali gaji dasar bagi tenaga ahli tetap dan 2,5 kali penghasilan bagi tenaga ahli tidak tetap. Didukung dengan audit payroll dan bukti pajak. Perhitungan biaya berdasarkan: 1 bulan dihitung minimal 22 hari kerja. 1 hari dihitung minimal 8 jam kerja. Dasar penilaian kewajaran adalah HARGA PASAR yang berlaku.

38. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  Ketentuan umum: 1.ULP menyampaikan undangan untuk klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya setelah acara pembukaan dan evaluasi sampul II selesai. 2.Undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal, dan waktu klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. 38 2

39. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 39 1 Ketentuan: Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya dilakukan dengan Direktur/Pimpinan Perusahaan atau yang diberi kuasa yang sah. Tujuan klarifikasi dan negosiasi: 1.Kesesuaian antara sumber daya yang tersedia terhadap bobot pekerjaan yang akan dilaksanakan. 2.Mencapai biaya yang efisien dan efektif dengan tetap memperhatikan hasil yang ingin dicapai.

40. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 40 3 Hal-hal yang diklarifikasi dan negosiasi: 1.Aspek teknis: lingkup, metode, kualifikasi tenaga ahli, organisasi pelaksana, jadwal, program alih pengetahuan, fasilitas penunjang, dll. 2.Aspek biaya: hal-hal yang tidak wajar berdasarkan hasil evaluasi biaya. 3.Apabila tidak tercapai kesepakatan, dapat dilanjutkan dengan mengundang Peserta dengan peringkat teknis berikutnya untuk menghadiri acara Pembukaan Sampul II. 4.Apabila tidak tercapai kesepakatan pada peserta dengan peringkat teknis pertama, kedua, dan ketiga, maka seleksi dinyatakan gagal.

41. Ketentuan Umum :  Merupakan kesimpulan hasil evaluasi penawaran (termasuk BA hasil Klarifikasi dan Negosiasi)  Ditandatangani minimal ½ dari anggota pokja ULP.  Bersifat Rahasia s.d Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi. BAHS harus memuat hal-hal sebagai berikut : a)Nama semua peserta; b)Penawaran biaya atau penawaran biaya terkoreksi, dari masing-masing peserta; c)Metode evaluasi yang digunakan; d)Unsur-unsur yang dievaluasi; e)Rumus yang dipergunakan; f)Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan seleksi; g)Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; h)Tanggal dibuatnya Berita Acara. 41 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3

42.  BAHS merupakan dasar bagi PPK untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  PPK mengeluarkan SPPBJ dengan ketentuan: bila sependapat dengan Kelompok Kerja ULP, kepada peserta Seleksi dengan peringkat teknis terbaik yang telah mencapai kesepakatan dengan Kelompok Kerja ULP dalam acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untuk melaksanakan pekerjaan.  Bila penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri: a.Mengundang peserta dengan peringkat teknis berikutnya untuk menghadiri acara Pembukaan Sampul II (biaya). b.Bila alasan pengunduran diri tidak bisa diterima, peserta yang bersangkutan mendapat sanksi masuk dalam daftar hitam. 42 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2

43. 43 Tahapan Pelaksanaan 1.Pengumuman Prakualifikasi 2.Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi 3.Pemberian penjelasan Dokumen Kualifikasi (apabila diperlukan) 4.Pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi 5.Pembuktian kualifikasi 6.Penetapan hasil kualifikasi 7.Pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi 8.Sanggahan kualifikasi 9.Undangan kepada peserta yang masuk Daftar Pendek (short list) 10.Pengambilan Dokumen Pemilihan 11.Pemberian penjelasan Dokumen Pemilihan 12.Pemasukan Dokumen Penawaran 1.Pengumuman Prakualifikasi 2.Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi 3.Pemberian penjelasan Dokumen Kualifikasi (apabila diperlukan) 4.Pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi 5.Pembuktian kualifikasi 6.Penetapan hasil kualifikasi 7.Pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi 8.Sanggahan kualifikasi 9.Undangan kepada peserta yang masuk Daftar Pendek (short list) 10.Pengambilan Dokumen Pemilihan 11.Pemberian penjelasan Dokumen Pemilihan 12.Pemasukan Dokumen Penawaran 13.Pembukaan sampul I 14.Evaluasi sampul I 15.Penetapan peringkat teknis 16.Pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis 17.Undangan pembukaan sampul II 18.Pembukaan dan evaluasi sampul II, serta perhitungan kombinasi teknis dan biaya 19.Penetapan pemenang 20.Pemberitahuan/pengumuman pemenang 21.Sanggahan 22.Sanggahan banding 23.Undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya 24.Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya 25.Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) 26.Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi 13.Pembukaan sampul I 14.Evaluasi sampul I 15.Penetapan peringkat teknis 16.Pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis 17.Undangan pembukaan sampul II 18.Pembukaan dan evaluasi sampul II, serta perhitungan kombinasi teknis dan biaya 19.Penetapan pemenang 20.Pemberitahuan/pengumuman pemenang 21.Sanggahan 22.Sanggahan banding 23.Undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya 24.Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya 25.Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) 26.Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2

44. 44 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah KETENTUAN: Tahapan Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya Dua Sampul Jasa Konsultansi Badan Usaha ≈ Tahapan Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Dua Sampul Jasa Konsultansi Badan Usaha KETENTUAN: Tahapan Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya Dua Sampul Jasa Konsultansi Badan Usaha ≈ Tahapan Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Dua Sampul Jasa Konsultansi Badan Usaha PERBEDAANNYA pada: 1.Tidak ada masa sanggah setelah pengumuman peringkat teknis. Masa sanggah ada setelah pembukaan sampul II. 2.Undangan Pembukaan Sampul II kepada seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis. 3.Adanya evaluasi gabungan teknis dan biaya. 4.Periode klarifikasi dan negosiasi. 1

45.  ULP menyampaikan undangan kepada peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan dokumen sampul II segera setelah pengumuman peringkat teknis.  Isi Undangan :  Mencantumkan Hari, tanggal, waktu dan tempat pembukaan sampul II ; 45 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 Bagi Peserta dengan Peringkat Teknis yang lulus ambang batas nilai teknis

46. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 46 3 Yang dilakukan oleh Pokja ULP: 1.Menilai kewajaran-kewajaran biaya yang ditawarkan, seperti yang dilakukan dalam evaluasi sampul II pada Metode Evaluasi Kualitas. 2.Memberikan nilai/skor terhadap penawaran biaya dengan ketentuan: nilai penawaran terendah diberikan nilai/skor tertinggi, sedangkan nilai penawaran yang lain diberikan skor secara proporsional. Rumusnya: NBt = PBt/PBt x 100 NBn = PBt/Pbn x 100 Dimana NBt : Nilai Penawaran biaya terendah; NBn: Nilai untuk Penawaran biaya diatasnya. PBt : Penawaran Biaya Terendah; PBn : Penawaran biaya diatasnya.

47. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 47 2 3.Menghitung Nilai Kombinasi antara Nilai Penawaran Teknis dengan Nilai Penawaran biaya terkoreksi dengan cara perhitungan sebagai berikut: Ketentuan: Bobot Teknis antara 0,60 – 0,80. Bobot Penawaran Biaya antara 0,20 – 0,40. Nilai Akhir = (Nilai atau skor penawaran teknis X Bobot Teknis) + (Nilai atau skor penawaran biaya terkoreksi X Bobot Penilaian Biaya)

48. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 48 1 Dalam Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya Dua Sampul: 1.Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya dilaksanakan setelah Masa Sanggah dan/atau Sanggah Banding selesai, dimana masa sanggah dan/atau sanggah banding setelah pengumuman calon pemenang. 2.Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam klarifikasi dan negosiasi maka langsung dilanjutkan dengan undangan klarifikasi dan negosiasi kepada calon pemenang urutan berikutnya.

49. 49 Tahapan Pelaksanaan 1.Pengumuman Prakualifikasi 2.Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi 3.Pemberian penjelasan Dokumen Kualifikasi (apabila diperlukan) 4.Pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi. 5.Pembuktian kualifikasi. 6.Penetapan hasil kualifikasi. 7.Pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi. 8.Sanggahan kualifikasi. 9.Undangan kepada peserta yang masuk Daftar Pendek (short list). 10.Pemberian penjelasan Dokumen Pemilihan. 11.Pemasukan Dokumen Penawaran. 1.Pengumuman Prakualifikasi 2.Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi 3.Pemberian penjelasan Dokumen Kualifikasi (apabila diperlukan) 4.Pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi. 5.Pembuktian kualifikasi. 6.Penetapan hasil kualifikasi. 7.Pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi. 8.Sanggahan kualifikasi. 9.Undangan kepada peserta yang masuk Daftar Pendek (short list). 10.Pemberian penjelasan Dokumen Pemilihan. 11.Pemasukan Dokumen Penawaran. 12.Pembukaan dokumen penawaran serta koreksi aritmatik. 13.Evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan biaya 14.Penetapan Pemenang 15.Pemberitahuan/pengumuman Pemenang 16.Sanggahan 17.Sanggahan banding. 18.Undangan klafirikasi dan negoisasi teknis dan biaya. 19.Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. 20.Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS). 21.Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi 12.Pembukaan dokumen penawaran serta koreksi aritmatik. 13.Evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan biaya 14.Penetapan Pemenang 15.Pemberitahuan/pengumuman Pemenang 16.Sanggahan 17.Sanggahan banding. 18.Undangan klafirikasi dan negoisasi teknis dan biaya. 19.Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. 20.Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS). 21.Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2

50. 50 2 Pelaksanaan Seleksi Umum dengan Prakualifikasi Metode Evaluasi Biaya Terendah Satu Sampul ≈ Pelaksanaan Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya Dua Sampul PERBEDAANNYA pada: 1.Pemasukan penawaran dan evaluasi. 2.Pembukaan sampul sekaligus 3.Penetapan Pemenang didasarkan pada penawaran terendah dari peserta yang lulus administrasi dan teknis. 4.Pengumuman Pemenang.

51. 51 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ketentuan: Peserta yang diundang untuk memasukan penawaran, memasukan penawarannya yang berisi data administrasi, teknis, dan biaya secara bersama-sama dalam 1 (satu) Sampul pada waktu yang telah ditetapkan dalam undangan pemasukan penawaran. 1

52. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 52 3 Evaluasi Administrasi Koreksi Aritmatik Evaluasi Biaya Evaluasi Teknis EVALUASI BIAYA TERENDAH Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmetik Penyedia yang tidak lulus, dinyatakan gugur 1 2 4 Hal-hal yang dinilai adalah : Pengalaman Perusahaan Pendekatan dan Metodologi Kualifikasi Tenaga Ahli Evaluasi biaya hanya dilakukan pada penawaran yang lulus ambang batas nilai teknis 3 Evaluasi teknis hanya dilakukan pada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi

53. 53 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1

54. 54 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1

55. Tahapan pelaksanaan Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Biaya Terendah/Pagu Anggaran Satu Sampul HAMPIR SAMA DENGAN langkah- langkah PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI dengan sistem Seleksi Umum Metode Evaluasi Biaya Terendah Satu Sampul, PERBEDAANNYA adalah sebagai berikut : 55 Waktu penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja Pengumuman Prakualifikasi Dalam penetapan daftar pendek, paling kurang 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima). Bila kuraang dari 3 (tiga), maka seleksi dinyatakan gagal Penetapan Hasil Kualifikasi Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Biaya Terendah Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Pagu Anggaran Metode Evaluasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2

56. 56 3 Evaluasi Administrasi Koreksi Aritmatik Evaluasi biaya Evaluasi Teknis EVALUASI PAGU ANGGARAN Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmetik Penyedia yang tidak lulus, dinyatakan gugur 1 2 Hal-hal yang dinilai adalah : Pengalaman Perusahaan Pendekatan dan Metodologi Kualifikasi Tenaga Ahli Peserta yang lulus evaluasi biaya adalah yang mempunyai biaya penawaran dibawah pagu anggaran 3 Pemenangnya adalah yang mempunyai peringkat teknis terbaik Yang diumumkan Pagu Anggaran, bukan HPS

57. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 57 30 Bagi menjadi 4 kelompok dan tiap kelompok dibagikan soal dalam bentuk tabel 2 kel. pertama, melakukan evaluasi kualitas dan evaluasi kualitas & biaya 2 kel. kedua, melakukan evaluasi pagu anggaran dan evaluasi biaya terendah 2 kelompok yang berbeda mempresentasikan hasilnya & bandingkan dengan jawaban kelompok lain diskusikan

58.  Pekerjaan ditetapkan setelah diterbitkannya pernyataan bencana oleh Pejabat yang berwenang dan anggaran untuk pekerjaan tersebut diusulkan.  ULPmenunjuk penyedia jasa konsultansi yang dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan.  Prioritas adalah Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis.  Proses secara simultan 58 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2 Opname pekerjaan PPK, ULP/PP, dan Penyedia membahas jenis, spek, volume, dan waktu ULP/PP Menetapkan Dokumen Pengadan PPK Susun HPS Disampaikan ke Penyedia Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran dalam 1 sampul ke ULP/PP ULP/PP membuka dan mengevaluasi adm, teknis, dan biaya Dapat melakukan klarifikasi dan Negosiasi biaya ULP/PP menyusun Berita Acara Evaluasi ULP/PP menetapkan penyedia dan mengumumkan Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan PPK menerbitkan SPPB/J

59.  Untuk Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan 1(satu) Penyedia dan 1 (satu) pemegang Hak cipta atau pihak yang mendapat izin pemegang hak cipta  Proses Pemilihan 59 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2 ULP/PP mengundang dan menyampaikan Dok. Pengadaan kepada Penyedia yg akan ditunjuk HPS di susun oleh PPK Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran dalam 1 sampul ke ULP/PP ULP/PP membuka dan mengevaluasi adm, teknis, biaya Melakukan klarifikasi dan Negosiasi teknis and biaya ULP/PP menyusun Berita Acara Evaluasi ULP/PP menetapkan penyedia dan mengumumkan Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan PPK menerbitkan SPPB/J dan memproses ikatan perjanjian ULP/PP memberikan Penjelasan Tidak memenuhi syarat, tunjuk Penyedia Lain Penyedia menyampaikan dok. kualifikasi ULP/PP evaluasi dan pembuktian kualifikasi seperti pada seleksi Umum Untuk Perorangan, kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi Tidak memenuhi syarat, tunjuk Penyedia Lain

60.  Nilai pekerjaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi????  Tahapan Pelaksanaan 60 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2 Pejabat Pengadaan membandingkan biaya dan kualitas, minimal dari 2(dua) sumber Informasi Pejabat Pengadaan Mencari Informasi Pekejaan Konsultansi yang dibutuhkan HPS disusun PPK Pejabat Pengadaan membuat BAHPL dan menyampaikan ke PPK Pejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi, dan melakukan klarifikasi dan Negosiasi teknis serta mendapatkan biaya yang wajar PPK melakukan ikatan Perjanjian Pejabat Pengadaan Mengundang calon Penyedia Melampirkan KAK dan dokumen lain Penyedia menyampaikan penawaran Negosiasi menggunakan HPS Jika tdk sepakat/gagal, PL Ulang Melampirkan Usulan Teknis

61. 61 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2 NoMetode Pemilihan KriteriaMetode Evaluasi Penyampaian Penawaran 1 Seleksi Umum Prinisipnya setiap jasa konsultansi Kualitas 1 Sampul 2 Seleksi Sederhana Nilai Paket Pekerjaan (HPS) < Rp200 Juta Kualitas 3 Penunjukan Langsung Pekerjaan Darurat-- Pekerjaan Non Darurat-- 4 Pengadaan Langsung Nilai Paket Pekerjaan (HPS) < Rp50 Juta -- 5Sayembara Gagasan, kreatifitas, inovasi, metode pelaksanaan tertentu & tidak dapat ditentukan Harga Satuannya --

62. Tahapan Pelaksanaan 62 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1.Pengumuman Pascakualifikasi. 2.Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan. 3.Pemberian Penjelasan. 4.Pemasukan Dokumen Penawaran. 5.Pembukaan Dokumen Penawaran. 6.Evaluasi Penawaran. 7.Evaluasi Kualifikasi. 8.Pembuktian Kualifikasi. 1.Pengumuman Pascakualifikasi. 2.Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan. 3.Pemberian Penjelasan. 4.Pemasukan Dokumen Penawaran. 5.Pembukaan Dokumen Penawaran. 6.Evaluasi Penawaran. 7.Evaluasi Kualifikasi. 8.Pembuktian Kualifikasi. 9.Pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi. 10.Penetapan pemenang. 11.Pengumuman pemenang. 12.Sanggahan. 13.Sanggahan Banding. 14.Undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. 15.Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. 16.Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS). 17.Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. 9.Pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi. 10.Penetapan pemenang. 11.Pengumuman pemenang. 12.Sanggahan. 13.Sanggahan Banding. 14.Undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. 15.Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. 16.Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS). 17.Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. 2

63. 63 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Satu Sampul Jasa Konsultansi Perorangan ≈ Seleksi Umum Metode Evaluasi Biaya Terendah Satu Sampul Jasa Konsultansi Badan Usaha PERBEDAANNYA pada: 1.Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Satu Sampul Jasa Konsultansi Perorangan tidak dilakukan prakualifikasi, tetapi dengan pascakualifikasi. 2.Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode evaluasi kualitas. 1

64. 64 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Kualitas Satu Sampul Jasa Konsultansi Perorangan ≈ Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Satu Sampul Jasa Konsultansi Perorangan PERBEDAANNYA pada: Lamanya pengumuman pada Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Kualitas Satu Sampul Jasa Konsultansi Perorangan minimal 3(tiga) hari. 1

65. 65 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penanganan Darurat Penunjukan Langsung untuk Penanganan Darurat Jasa Konsultansi Perorangan = Penunjukan Langsung untuk Penanganan Darurat Jasa Konsultansi Badan Usaha 1

66. 66 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penunjukan Langsung bukan untuk Penanganan Darurat Jasa Konsultansi Perorangan ≈ Penunjukan Langsung bukan untuk Penanganan Darurat Jasa Konsultansi Badan Usaha PERBEDAANNYA pada: Penilaian kualifikasi dalam penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat Jasa Konsultansi Perorangan, penilaian kualifikasi dilakukan setelah dilakukannya evaluasi penawaran (pascakualifikasi). Bukan Penanganan Darurat 1

67. 67 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Perorangan ≈ Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha

68. 68 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1 Tahapan dan Ketentuan Sayembara Jasa Konsultansi ≈ Tahapan dan Ketentuan Sayembara Jasa Lainnya PERBEDAANNYA pada: Unsur-unsur yang dinilai oleh Tim Juri/Ahli.

69. 69 Kewenangan untuk menyatakan dan menetapkan bahwa pelaksanaan seleksi dinyatakan gagal : ULP KPA/PA Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan Institusi Lainnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1

70. Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 5 (lima) untuk Seleksi Umum atau kurang dari 3 (tiga) untuk Seleksi Sederhana; Seluruh peserta yang masuk sebagai Calon Daftar Pendek tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi; Jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga); Apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan usaha yang tidak sehat; Semua penawaran biaya terkoreksi yang disampaikan peserta melampaui pagu anggaran, kecuali untuk Metode Evaluasi Kualitas; Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; Sanggahan dari peserta atas pelaksanaan seleksi yang tidak sesuai dengan ketentuan Perpres ini dan Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau kesalahan substansi dokumen pengadaan ternyata benar. Calon Pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, tidak hadir dalam klarifikasi teknis dan negosiasi biaya; atau Klarifikasi teknis dan negosiasi biaya dengan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 tidak menghasilkan kesepakatan. ULP menyatakan seleksi gagal bila : 70 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3

71. Ketentuannya sama dengan ketentuan pada pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. PA/KPA menyatakan Seleksi gagal ketentuannya sama dengan ketentuan pada pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya Menteri/ Kepala Lembaga/ Pimpinan Institusi Lainnya menyatakan Seleksi gagal ketentuannya sama dengan ketentuan pada pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya Kepala Daerah menyatakan Seleksi gagal 71 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2

72. Jumlah peserta yang mendaftar pascakualifikasi kurang dari 3 (tiga); Jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga); Apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan usaha yang tidak sehat; Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; Sanggahan dari peserta atas pelaksanaan seleksi yang tidak sesuai dengan ketentuan Perpres ini dan Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau kesalahan substansi dokumen pengadaan ternyata benar. Calon Pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, tidak hadir dalam klarifikasi teknis dan negosiasi biaya; atau Klarifikasi teknis dan negosiasi biaya dengan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 tidak menghasilkan kesepakatan. ULP menyatakan seleksi gagal bila : 72 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2

73. ketentuannya sama dengan ketentuan pada ketentuan pemilihan penyedia jasa konsultansi berbentuk badan usaha PA/ KPA menyatakan Seleksi gagal ketentuannya sama dengan ketentuan pada pemilihan penyedia jasa konsultansi berbentuk badan usaha Menteri/ Kepala Lembaga/ Pimpinan Institusi Lainnya menyatakan seleksi gagal ketentuannya sama dengan ketentuan pada pemilihan penyedia jasa konsultansi berbentuk badan usaha Kepala Daerah menyatakan seleksi gagal 73 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1

74. ULP memberitahukan kepada seluruh peserta bahwa seleksi dinyatakan gagal berikut penjelasan penyebab kegagalan seleksi PA/KPA, PPK dan/atau ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya kegagalan Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya seleksi gagal, mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka seleksi diproses seperti seleksi baru Berdasarkan hasil evaluasi penyebab kegagalan, maka ULP menindaklanjutinya, yaitu melakukan : (1) Evaluasi ulang; (2) Penyampaian ulang Dokumen Penawaran; (3) Seleksi ulang; atau (4) Penghentian proses seleksi PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta seleksi apabila penawarannya ditolak atau seleksi dinyatakan gagal 74 2

75.  Untuk konsultan tidak perlu menyerahkan jaminan pelaksanaan  Bila dokumen kontrak penyedia dapat mengajukan pembayaran uang muka, maka bila penyedia meminta uang muka harus menyerahkan jaminan uang muka  Urutan kontrak: – Surat perjanjian; – Syarat umum kontrak; – Syarat khusus kontrak; – Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak : Surat penunjukan; Surat penawaran; Spesifikasi umum; Spesifikasi khusus; Agenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masing-masing substansinya; Daftar kuantitas dan biaya (untuk kontrak harga satuan); Dokumen lainnya 75 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3

76. 76 Ketentuan Pelaporan Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyedia wajib menyerahkan laporan dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Kontrak. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima. PPK bersama penyedia melakukan pembahasan dan penilaian terhadap laporan dan dokumen yang diserahkan oleh penyedia. PPK dan penyedia membuat berita acara hasil pembahasan dan penilaian laporan. Menyerahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen- dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan kontrak ini dan menjadi hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir masa kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jika terdapat kekurangan- kekurangan maka penyedia harus memperbaiki dan menyelesaika n kekurangan- kekurangan sesuai yang diinstruksika n oleh PPK dan menyerahkan laporan hasil perbaikan kepada PPK. PPK menerima kembali penyerahan laporan yang telah diperbaiki oleh penyedia (bila ada), dan membuat berita acara serah terima laporan hasil perbaikan. Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan/atau file (softcopy). 3

77. 77 Langkah-langkah dalam proses penyelesaian pekerjaan 1.PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan- kekurangan, penyedia wajib menyelesaikannya. 2.Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA/KPA menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 3.PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan dan diterima oleh dari Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 4.Membuat berita acara serah terima laporan akhir, setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. 1.PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan- kekurangan, penyedia wajib menyelesaikannya. 2.Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA/KPA menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 3.PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan dan diterima oleh dari Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 4.Membuat berita acara serah terima laporan akhir, setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2

78. 78 40 Bagi menjadi 4 kelompok dan tiap kelompok dibagikan soal isian kualifikasi 2 perusahaan 2 kel. pertama, melakukan evaluasi teknis tentang pengalaman perusahaan 2 kel. kedua, melakukan evaluasi teknis tentang kualifikasi tenaga ahli perusahaan 2 kelompok yang berbeda mempresentasikan hasilnya & bandingkan dengan jawaban kelompok lain diskusikan

79. 79 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 15