1. UKPBJ Kemendikbud sesuai Perpres 1618 - Optimalisasi JF-PPBJ dalam biroumum.kemdikbud.go.id Kepala Biro Umum Maret 2019

2. LATAR BELAKANG ORGANISASI PBJ KEMENDIKBUD SDM PBJ KEMENDIKBUD 1 2 3 2 biroumum.kemdikbud.go.id Daftar Isi SISTEM PBJ KEMENDIKBUD PENUTUP 4 5

3. LATAR BELAKANG biroumum.kemdikbud.go.id 3 1

4. 4 ORGANISASI SUMBER DAYA MANUSIA Dibentuk UKPBJ (Unit Kerja PBJ) sebagai CoE (Center of Excellent)/ Pusat Keunggulan di Kementerian/Pemerintah Daerah UKPBJ sebagai Pusat pelaksanaan Pengadaan yang dilaksanakan oleh Pokja SISTEM Pokja dan Pejabat Pengadaan Wajib Jafung Pengelola PBJ tahun 2020 PPK, Pokja dan Pejabat Pengadaan Wajib bersertifikasi kompetensi PBJ tahun 2023 SDM Pokja Pengadaan berkedudukan di UKPBJ Semua Proses PBJ dilakukan secara elektronik melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dan Sistem Pendukung Dikembangkan E-market Place (Pasar Elektronik) Pemerintah, seperti online shop (toko daring) PENGATURAN LAINNYA PBJ yang dikecualikan dari Perpres pada umumnya, seperti Pengadaan “Hotel/Akomodasi” yang lebih cepat dan mudah PBJ khusus kondisi “Tanggap Darurat” (ex Bencana dll), yang lebih jelas, cepat dan mudah Lebih leluasa menyebut “merk” sebagi spesifikasi Lebih mengutakan “Pengusaha Nasional” dan “Produk Dalam negeri” Bab dan Pasal khusus tentang “Perencanaan” & “Konsolidasi” PBJ aturan lainnya.... TERBITNYA PERPRES NO.16 TAHUN 2018 era baru pengaturan “Percepatan” PBJ Indonesia

5. ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA biroumum.kemdikbud.go.id 5 2

6. 6 1.DIBENTUK BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA di Biro Umum (Permendikbud 11/18 ), fungsi utama: Melayani, memfasilitasi, membina, & Konsultasi proses PBJ di Kemendikbud; Melaksanakan Proses PBJ Kemendikbud; Sebagai LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kemendikbud. 4.MASA TRANSISI UKPBJ KEMENDIKBUD mencabut Permendikbud 01/14 ttg ULP, mengatur masa peralihan yang diperlukan sampai perangkat (SDM) terpenuhi, dan mengatur deatail tatakelola UKPBJ Kemendikbud (Saat ini sedang proses penyusunan Permendikbud khusus dengan Biro Hukor) 2.BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEBAGAI UKPBJ KEMENDIKBUD yang menjadi CoE (Center of Excellent)/ Pusat Keunggulan PBJ di Kemendikbud 5.PENDELEGASIAN UKPBJ DALAM MASA TRANSISI sesuai dengan SK yang berlaku (SE Sekjen No 1996/A.A6.3/LK/2019 ttg UKPBJ di Kemendikbud) sampai Permendikbud UKPBJ diterbitkan 3.PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TERPUSAT DI BAGIAN PBJ, untuk paket besar/komplek (oleh Pokja Pengadaan) 6.UKPBJ Kemendikbud mendapat apresiasi dipilih dan ditetapkan sebagai: “UKBPJ Kementerian Pelaksana Program Pengembangan “CoE /Pusat keunggulan UKPBJ” untuk Jadi Percontohan bagi UKPBJ lain” BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BIRO UMUM sebagai UKPBJ Kemendikbud

7. KELEMBAGAAN UKPBJ BIRO UMUM Sub bag Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan (SPEP) Subbag Perencanaan Pengadaan (SPP) JF-PPBJ Pelaksana Subbag Layanan Pengadaan (SLP) JF-PPJB Pelaksana JF-“TIK” Pelaksana BAGIAN PBJ Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8. Indikator Kematangan UKPBJ Kemdikbud Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa BentukPosisi LPSEPOKMILJabfung Menyatu di UKPBJ, salah satu tusi Sub Bagian 311 Orang termasuk Jabfung 14 Orang [Image Info] www.wizdata.co.kr - Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use.

9. SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG DAN JASA biroumum.kemdikbud.go.id 9 3

10. Beban Kerja Paket Pengadaan Kemendikbud (Paket SPK & Kontrak) Beban Kerja Paket Pengadaan Kemendikbud Berdasar data rata2 tahun 2016/2017 (Paket SPK & Kontrak) NoPelaksana Tahun Rata rata Jenis Pengadaan 20162017 Barang Kons- truksi Jasa Lainnya Konsul- tansi 40%21%33%6% 1Pokja 1.846 940 1.393 557 293 460 84 2PP 7.851 9.092 8.472 3.389 1.779 2.796 508 Total 9.697 10.032 9.865 3.946 2.072 3.255 592

11. Hasil Perhitungan Perkiraan Kebutuhan JF-PPBJ NO KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONALJUMLAH 1 JABFUNG KELOMPOK KERJA PEMILIHAN (POKJA) 56,82 2 JABFUNG PEJABAT PENGADAAN (PP) 594,80 TOTAL 651,62 JABFUNG PERTAMA 293,23 JABFUNG MUDA 228,07 JABFUNG MADYA 130,32

12. biroumum.kemdikbud.go.id 12 PEMETAAN JAFUNG PENGELOLA PBJ (JF-PPBJ) pokja & pejabat pengadaan wajib tahun 2020 1.Beban rata-rata pekerjaan pengadan 10.000 paket/thn, diperlukan sekitar 250 JF-PPBJ, yang ada 14 orang, masih kurang banyak (236 orang) 2.Kebutuhan JF-PPBJ sudah diatur dalam Permendikbud ttg Peta/Kelas Jabatan No 12 Tahun 2019 3. Pemenuhan JF-PPBJ paling lambat th. 2020, melalui: (1) Inpassing / Penyesuaian, (2) Alih/Perpindahan Jabatan, & (3) Pengangkatan Pertama (CPNS) Pemenuhan Jafung PPBJ melalui (1) & (2) dapat ditawarkan kepada staff satker Kemendikbud atau Staf di kementerian lain dan Pemerintah Daerah 4. Karier JF-PPBJ perlu dibina melalui Diklat dan Sertifikasi, perlu Lembaga Pelatihan PBJ (LPPBJ) Kemendikbud yang terakreditasi LKPP 5.Biro Umum bersama Pusdiklat Pegawai Kemendikbud berhasil memperoleh Penetapan LPPBJ Kemendikbud berakreditasi tertinggi yaitu “berakreditasi A” 6.Sekjen sudah membentuk TPAK (Tim Penilai Angka Kredit) untuk menilai Kinerja Jafung PPBJ Kemendikbud dari tahun 2018

13. DISTRIBUSI JF-PPBJ DISTRIBUSI JF-PPBJ Permendikbud Peta Jabatan 12/2019 1302529 1098754

14. Status Pengusulan Kembali Tunjangan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : 1.LKPP saat ini memproses pengajuan Tunjangan Fungsional JFPBJP 2.Usulan Besaran Tunjangan JABATAN Fungsional JFPBJP NB : DILUAR GAJI, TUNJANGAN/HONOR LAINNYA NoNo Jabatan Kelas Jabatan Tukin (80%) Tunjangan Jabatan Take HomePay *NB 1Pengelola Pengadaan Madya 11 (13)Rp. 8.8 Jt (Rp. 10.9 Jt)Rp 3.0 Jt (Rp. 5.5 Jt)Rp. 11.8 Jt (15.4 Jt) 2Pengelola Pengadaan Muda 9 (11)Rp. 5.1 Jt (Rp. 8.8 Jt)Rp 1.3 Jt (Rp. 3.0 Jt)Rp. 6.4 Jt (11,8 Jt) 3Pengelola Pengadaan Pertama 8 (9)Rp. 4.6 Jt (Rp. 5.1 Jt)Rp 0.5 Jt (Rp. 1.3 Jt)Rp. 5.1 Jt (6,4 Jt)

15. SDM PBJ KEMDIKBUD SAAT INI [1] Fungsional PPBJ di Biro Umum [13] Fungsional PPBJ lainnya tersebar di satker- satker Potensial JF-PPBJ (ex-Pokmil): [23] SDM berada di Bag PBJ -Biro Umum (penuh waktu) dan [274] SDM tersebar di 216 Satker (paruh waktu) Catatan :  14 Fungsional Hasil Inpassing 2014 & 2018  30 orang sedang Proses Inpassing  SDM yang duduk di Pokmil yang saat ini dikerjakan oleh Fungsional Umum yang bekerja penuh & paruh waktu di pengadaan barang/jasa. Kondisi Pokmil 311 SDM 24 SDM di Biro Umum 287 SDM tersebar di Satker-satker JF-PPBJ Biro Umum Pokmil Satker Pokmil Biro Umum JF-PPBJ Satker

16. Rencana Penempatan JF-PPBJ di UKPBJ KEMDIKBUD 1.JF-PBJ Pertama di Subbag Layanan Pengadaan (SLP) 2.JF-PPBJ Madya & Muda bersama Subbag Perencanaan Pengadaan (SPP) Selain di UKPBJ, terdapat JF-PPBJ untuk Jenjang Pertama, Muda, Madya yang akan ditempatkan di Setdtijen/Setbadan setiap unit utama (7 Unit utama) biroumum.kemdikbud.go.id 16

17. Alur Penugasan JF-PPBJ Distribusi Satker e-office Satker Alur hirarki persuratan? Karo Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan JF-PPBJ Kabag-> Kasubbag Bagian PPBJ Biro Umum Permintaan Penugasan Satker

18. Alur kerjaberdasar sistem PPBJ existing Inovasi dengan mengaplikasikan sistem informasi yang terintegrasi SPP SLPSPEP Aplikasi SirenBaja, fungsi strategis JF- PPBJ terlibat memberikan mereviu perencanaan PBJ untuk satker lingkup Kemdikbud -E-Purchasing -E-Tendering -SIMPeL -Pengadaan dikecualikan -Dst... -Sekre e-Office -Admin SPSE -Helpdesk SPSE -AMEL PBJ -SIPLah -Dst.. AMEL

19. SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA biroumum.kemdikbud.go.id 19 4

20. 1. SPSE : Kemendikbud termasuk kelompok pertama menggunakan SPSE 4.3 sebagai SPSE yang sesuai Perpres 16/2018 2. Sistem Pendukung PBJ di UKPBJ Kemendikbud : SiPLah (Sistem Pengadaan Sekolah), Sistem Pengadaaan di Sekolah sebagai market place / onlineshop BOS SIMPeL (Sistem Pengadaan Lansung), diterapkan dan diwajibkan bagi seluruh satker Kemendikbud (Permendikbud 7/2018 ) SiRenBaJa (Sistem Perencanaan Pengadaan Barang Jasa), proses perencanaan pengadaan satu pintu dan terintegrasi perencanaan anggaran ( e-planning ) 3. Seluruh Satker Kemendikbud harus menguasai dan menggunakan sistem PBJ secara elektronik demi percepatan dan perbaikan PBJ 4. Perolehan Apresiasi : 2 Kementerian yang mendapat penghargaan implementasi penuh “Standar Nasional SPSE” 2018 ( bersama Kemenkeu ) 2 Kementerian pelaksana program kerjasama “Integrasi Nasional” Sistem Pengadaaan -LKPP dg Sistem Keuangan – Kemenkeu ( bersama Kemenkes ) 20 SISTEM PBJ SECARA ELEKTRONIK SPSE & sistem pendukung PBJ

21. 21 Latar Belakang 1.Besarnya Alokasi Belanja Sekolah ( ~ 55 Triliun) 2.Membantu Kepala Sekolah dalam proses pengadaan 3.Kesulitan mendapatkan data detail penggunaan dana BOS 4.PBJ di Sekolah (SiPeSek) tidak mengacu Perpres 16/2018 Kemendikbud dapat mengatur PBJ dana BOS di Sekolah A. S ISTEM P ENGADAAN B ARANG /J ASA DI S EKOLAH (S I PL AH ) SEBAGAI OLS (O NLINE S HOP ) BOS Posisi saat ini:  Terbitnya Permendikbud No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis BOS 2019 dengan Lampiran II tentang Panduan Pengadaan di Sekolah yang didalamnya ada mengatur tentang sistem pengadaan disekolah secara online /daring (dalam jaringan)  Terbentuk Tim Persiapan, Penyususnan, Pemilihan Sistem  Finalisasi draft TOR dan KAK untuk proses bisnis dan Tahapan pelaksanaan Sistem Pengadaan di Sekolah Rencana tahun 2019 SiPLah:  Pengembangan sistem pengadaan elektronik:  Penyiapan organisasi penyelengara di Kemendikbud  Uji coba  Pelaksanaan

22. 2014 e-Catalogue Cetak Buku Teks K13 Jenjang SD, SMP, dan SMA Anggaran: Dana BOS Penyedia: Percetakan 2014 e-Catalogue Cetak Teks Buku K13 Jenjang SD, SMP, SMA & SMK Anggaran: DAK Penyedia: Percetakan 2016 eCatalogue +ePurchasing via Online Shop Buku Teks K13 Kelas 1-4-7-10 Semester 1 Semua Jenjang Dana BOS Toko Online 2016 eCatalogue + ePurchasing via Online Shop Buku Teks K13 Kelas 1-4-7-10 Semester 2 Semua Jenjang Dana BOS Toko Online 2017 eCatalogue + ePurchasing Alper IPA & MAT Jenjang SMP Anggaran: Dana DAK Penyedia: Produsen atau Distributor 2018 eCatalogue + ePurchasing Peralatan Praktek SMK Jenjang SMK Anggaran: Dana DAK Penyedia: Produsen atau Distributor NoProdukJJng Tahun20142015201620172018 1Buku Teks K13 - Sm1 SD - SMP – SMA / SMK 2014 2Buku Teks K13 - Sm22014 3Buku Teks K13 - Sm12016 4Buku Teks K13 - Sm22016 5Alat Peraga IPA & Mat SMP SMP2017 6Alat Praktek SMK SMK2018 JEJAK PENYELENGGARAAN KATALOG ELEKTRONIK KEMENDIKBUD 22

23. 23 e-RKAS & Dapodik Cashless e-Pengadaan Data Processing Proses dikembangkan dalam proses uji coba Sudah implementasi di 7 provinsi  Pengelolaan vendor dengan sebaran nasional;  Pengelolaan sistem dan infrastruktur IT;  Pengelolaan logistik pengiriman pesanan;  Pengelolaan sumber daya manusia;  Tata-kelola transaksi keuangan dan perpajakan;  Pembangunan dan pengembangan data, data analytics, dashboard, etc proses dikembangkan aplikasi in-house Data belanja Aplikasi sudah ada Proses pengembangan Integrasi untuk memastikan sekolah tidak direpotkan dengan berbagai sistem INTEGRASI SISTEM SIPLAH

24. Marketplace Realisasi ARSITEKTUR BISNIS SIPLah Pengguna SIPLah (Pelaku Usaha) Identitas Anggaran Penjualan Pembelian Pengawasan Non Tunai Barang/Jasa MITRA SIPLah (Mitra Sistem Pasar Daring) MITRA SIPLah (Mitra Sistem Pembayaran) Pengguna SIPLah (Sekolah) Pengguna SIPLah (Direktorat Teknis Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi/Kab./Kota, dll) Pemilik SIPLah (UKPBJ Kemendikbud)

25. Pembeli Barang/Jasa (Sekolah) ARSITEKTUR LAYANAN Mencari barang/jasa Membandingkan barang/jasa Melakukan negosiasi harga barang/jasa Melakukan pemesanan barang/jasa Pemantauan barang/jasa Menerima/menolak barang/jasa Melakukan pembayaran Penyedia Barang/Jasa (Individu/Badan Hukum) Menawarkan barang/jasa Melakukan negosiasi harga Menerima pesanan barang/jasa Mengirim barang/jasa Menerima pembayaran Pengawas PBJ (Kemendikbud) Mengawasi realisasi belanja BOS Mengawasi barang/jasa yang dibeli Dashboard pengawasan

26. 26 Satker Luar Negeri (Belum Menggunakan) 17 Satker Yang Belum Menggunakan 30 Satker Yang Telah Menggunakan 169 Tidak ada pengadaan langsung diatas 10jt? Nilai pengadaan langsung Komitmen/dukungan dari pimpinan KENAPA ???  Sosialisasi lebih lanjut  Surat teguran Sesjen atau Irjen  Kerja sama dengan Itjen TINDAK LANJUT B. S ISTEM I NFORMASI M ANAJEMEN P ENGADAAN L ANGSUNG (SIMP E L) Apresiasi Kemenkeu: Penetrasi Pengadaan Langsung menggunakan SIMPeL oleh Satker Kemendikbud sangat cepat JF-PPBJ: SUMMARY PENGGADAAN LANGSUNG DARI SIMPEL (SEPERTI SPSE)

27. biroumum.kemdikbud.go.id 27

28. biroumum.kemdikbud.go.id 28

29. biroumum.kemdikbud.go.id 29

30. 30 Latar Belakang 1.Banyak kasus pengadaan karena “keliru perencanaan” 2.Perencanaan pengadaan untuk diumumkan sebelum tahun anggaran berjalan 3.Adanya blokir anggaran karena kekurangan data dukung alokasi anggaran “pengadaan” 4.Adanya kendala pembuatan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui SIRUP LKPP 5.Jumlah rencana pengadaan satker kemdikbud yang diumumkan sangat sedikit C. S ISTEM P ERENCANAAN P ENGADAAN B ARANG /J ASA (S IREN B AJA ) Posisi saat ini:  Tersusun SE Sekjen No. 69884/A.A6.3/LK/2018 tentang Perencanaan Pengadaan TA 2019  Dilakukan Bimtek Perencanaan Pengadaan untuk seluruh satker, mulai pemetaan, pemaketan &  SirenBaja dengan SIRUP LKPP telah terintegrasi  Konsolidasi, & finalisasi perencanaan pengadaan  Pengembangan lanjut SirenBaja integrasi dengan e- planning (Biro PKLN) & Molk (Biro Keuangan) Rencana 2019 :  Integrasi SirenBaja dengan, RKBMN, & SAS / MolK  Perencanan pengadaan dimulai sejak penetapan Pagu Indikatif / RenjaKL  Penyiapan kurikulum Perencanaan Pengadaan  Bimtek SDM Perencanaan Pengadaan bagi Tim telaah anggaran (PKLN &Itjen)

32. EVALUASI KONDISI PERENCANAAN PENGADAAN DI KEMDIKBUD Kondisi Saat ini dan Permasalahan Rencana Umum Pengadaan disusun pada tahun berjalan RKAKL terkait pengadaan tidak dilengkapi dengan data dukung Proses Persiapan Pengadaan tidak langsung bisa dilaksanakan pada Tahun perencanaan lemahnya pengendalian perencanaan pengadaan Pengadaan terlambat dimulai dan tidak terkait langsung dengan RUP 1.Anggaran khususnya pengadaan diblokir oleh Kemkeu 2.Proses pelaksanaan tertunda akibat proses penghilangan blokir 3. Variasi pelaksanaan pengadaan meskipun untuk item/kelompok item yang sama 4.Kesulitan mengestimasi kebutuhan SDM pengadaan Dampak Rekomendasi Perbaikan Proses Bisnis Kebijakan SDM Aplikasi Penataan prosedur pengadaan berbasis TIK Penetapan Kebijakan pengadaan Pengembangan Aplikasi penyusunan RUP di Kemdikbud Integrasi Data dengan berbagai sistem Penguatan SDM Pengadaan

33. PRINSIP DALAM PENGEMBANGAN SI PENGADAAN 1. Efisiensi 2. Penggunaan Standar Belanja Kegiatan 3. Pembagian kewenangan Secara Jelas 4. Manajemen Kendali Peng 5. Kemudahan Akses 6. Monitoring Proses Perencanaan & Penganggaran 7. Analisa Kebijakan PRINSIP 01. AKUNTABEL 02. TRANSPARAN 03. INTEGRASI 04. TERUKUR 05. KONTROL a.Manfaat b.Biaya Pengadaan c.Aksesibilitas d.Kesempatan lebih luas pada UKM e.Produk dalam Negeri f.Korupsi g.Taat Administratif h.Kontrol SiRenBaJa

34. SiRenDaBaja ePlanning RKA Biro PKLN SiRenDaBaja SIRUP LKPP Eselon 1Pimpinan SatkerMenteri Operator Satker PPK Pokja PBJ Biro PKLN LKPP Masyarakat LSM/ Ormas Perusahaan/ Penyedia Sistem Informasi Manajemen yang digunakan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Monev, dan Pengendalian proses Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Kemdikbud yang dilakukan secara terintegrasi untuk menghasilkan informasi yang Akuntabel bagi seluruh stakeholder PBJ Kemdikbud akan menerapkan Kebijakan “Satu Pintu” dalam pengisian SIRUP SiRenBaJa

35. PENGEMBANGAN SI PENGADAAN KEMDIKBUD EPLANNING PENYUSUNAN RKAKL PENYUSUNAN DAK FISIK MONITORING REVISI RKA PENYUSUNAN RUP KEBIJAKAN PENGANGGARAN PENYUSUNAN RUP PERSIAPAN PENGADAAN PELAKSANAAN PENGADAAN PENGAWASAN PENGADAAN SI PENGADAAN Penyusunan RUP menjadi salah satu modul dalam eplanning agar dapat dikawal bersamaan, untuk integrasi proses pengadaan dengan perencanaan dan anggaran

36. Pagu Indikatif Pagu Anggaran Alokasi Anggaran RKPRAPBN APBN Renja K/LRKAKL Musrenbang DIPA Lampiran RAPBN Kesepakatan dengan DPR SOP PERENCANAAN ANGGARAN Perencanaan Pengadaan Pemaketan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja Pengumuman RUP Konsolidasi SOP PERENCANAAN PENGADAAN Pemaketan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja Konsolidasi Proses diulang untuk menyesuaikan dengan alokasi anggaran data dukung integrasi Aplikasi SIRUP Integrasi Proses Bisnis

37. PROSEDUR PENYUSUNAN RUP & KETERLIBATAN JF- PPBJ Satker Eselon I K/L Pemerintah Entri Spek Pengadaan Entri Paket Konsolidasi Paket Level Satker Penyesuaian RUP sesuai Alokasi Anggaran Petakan item Pengadaan Reviu Upload KAK & RAB Penyesuaian Spek,KAK, dan RAB Konsolidasi Paket Level Eselon 1 Pengumuman RUP Kemdikbud Rekapitulasi Reviu Rekapitulasi Reviu N Y N Y N Y Rekapitulasi Reviu Konsolidasi Paket Level KL Reviu N Y N Y Alokasi Anggaran Pagu Indikatif Reviu N Y N Y Y N RKAKL F S JF-PPBJ di Es1 JF-PPBJ di UKPBJ JF-PPBJ di Es1/UKPBJ

38. 1 2 3 4

39. Beberapa Referensi Utama Sirenbaja: 1.Prosedur Perencanaan Pengadaan: 1.Perpres No. 16 Th. 2018 ttg. Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Pemerintah 2.Peraturan LKPP No. 7 Th. 2018 ttg. Pedoman Perencanaan PBJ Pemerintah 2.Data Pejabat Perbendaharaan 1.SK PPK 2.Penugasan PPK paling kecil di level “sub. Komponen” 3.Pemetaan Kel. Pengadaan: 1.Ref. Pemetaan “BAS” thd Kel. Pengadaan (PMK....) 2.Ref. Pemetaan “SBM” thd Kel. Pengadaan (PMK....) 3.Pengadaan dg Penyedia (Per. LKPP No. 9 Th. 2018 ) 4.Pengadaan dg Swakelola (Per. LKPP No. 8 Th. 2018) 5.Pengadaan yang dikecualikan (Per. LKPP No. 12 Th. 2018) 4.Kluster Item: 1.Nama & Kodefikasi SIMAK BMN “Modal & Persediaan” (PMK....) 2.Ref. SBM 2019 (PMK....) 3.Tambahan Ref. (“hasil kesepakatan” & next akan dipetakan thd KBKI) 5.Jenis Pengadaan & Metode Pemilihan, 1.Perpres 16 Th. 2018 2.Per. LKPP No. 7 Th. 2018 6.Pemaketan & Konsolidasi (file presentasi yang lain)

40. biroumum.kemdikbud.go.id 40 KEMDIKBUD MENGUMUMKAN RUP 29.9 Ribu Paket Penyedia, dengan Anggaran Rp. 3.31 Triliun Jumlah Paket terumumkan terbanyak ke-2 di SIRUP LKPP

41. biroumum.kemdikbud.go.id 41 DATA VALIDASI & SINKRONISASI RUP SIRENBAJA DENGAN SIRUP LKPP

42. biroumum.kemdikbud.go.id 42 POTENSI ALOKASI ANGGARAN, REFRENSI PAKET, & PAKET PENYEDIA DI SIRENBAJA UNTUK DIUMUMKAN KE SIRUP LKPP

43. biroumum.kemdikbud.go.id 43 REKAPITULASI PEMETAAN ALOKASI ANGGARAN KEMDIKBUD DI SIRENBAJA, BAHAN DASAR RUP UNTUK SIRUP LKPP

44. PENUTUP biroumum.kemdikbud.go.id 44 5

45. 1.Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi, sebagai acuan dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi. 2.Fokus Stranas PK meliputi: (a) Perizinan dan tata niaga, (b) keuangan negara, dan (c) penegakan hukum dan reformasi birokrasi 3.Penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dibuat Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK), untuk tahun 2019-2020 ditetapkan dalam SKB 5 Instansi (KPK, MenPPN/BPPN, Mendagri, MenPAN-RB, & KSP) 4.Aksi PK tahun 2019-2020 terkait PBJ - Kemendikbud adalah Peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa : Tercapainya kematangan UKPBJ Kemendikbud minimal pada level 3; Terimplementasinya e- katalog sektoral Pendidikan dan kebudayaan ; Meningkatnya efisiensi pengadaan melalui konsolidasi pengadaan 5.Kematangan UKPBJ Kemendikbud sudah menuju level 3; E-katalog sektoral sudah MoU & PKS, sedang proses prakatalog produk buku u DAK Fisik dan BOS; Konsolidasi Pengadaan sedang proses analisis sudah mulai pengumpulan data dan analisisnya menggunakan SiRenBaJa 45 STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI PERPRES no 54 tahun 2018

46. biroumum.kemdikbud.go.id 46

47. biroumum.kemdikbud.go.id 47

48. biroumum.kemdikbud.go.id 48

49. biroumum.kemdikbud.go.id 49 UKPBJ KEMDIKBUD herdiana@kemdikbud.go.id herdiana@kemdikbud.go.id 0815-7146943

50. Proses Rekrutmen Fungsional PPBJ Kesediaan Menerima Seteleh menerima dan menyetujui, pimpinan yang dituju tersebut memberikan surat persetujuan/rekomendasi disampaikan kepada instansi lama melalui Gubernur dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi kepegawaian lainnya Permohonan Mutasi Kesediaan Menerima Kesediaan Melepas Penerbitan SK Kesediaan Melepas Setelah melalui tim pertimbangan mutasi pindah PNS. Apabila instansi lama dapat menyetujui permohonan mutasi tersebut, selanjutnya menyampaikan surat persetujuan/rekomendasi pindah kepada pimpinan yang dituju beserta kelengkapan administrasi kepegawaian lainnya melalui Gubernur Penerbitan SK Mutasi Pimpinan instansi yang dituju apabila dapat menyetujui permohonan pindah tersebut selanjutnya meneruskan permohonan pindah PNS beserta kelengkapan administrasi kepada Kepala BKN untuk diproses lebih lanjut penetapan pemindahan PNS yang bersangkutan. Permohonan Mutasi PNS menyampaikan surat permohonan pindah kepada pimpinan instansi yang dituju melalui pimpinan unit kerjanya. Pastikan ada formasi di unit kerja yang dituju dan kesediaan melepas dari instansi lama.