1. UPDATES ON DEVELOPMENT OF NATIONWIDE GEOSPATIAL DATA MANAGEMENT
DR. ASEP KARSIDI, M.SC

2. CONTENT: LEGAL AND POLICY ASPECT
GEOSPATIAL INFORMATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
NATIONAL GEOSPATIAL REFERENCE SYSTEM AND DATASET DEVELOPMENT
STRENGTHENING INA-SDI
ONE NATION, ONE GATE, ONE MAP POLICY
COLLABORATION WITH PARTICIPATORY MAPPING COMMUNITIES
SUMMARY

3. INSTITUTIONAL TRANSFORMATION
LAWS, REGULATIONS, AND POLICIES IN GEOSPATIAL INFORMATION MANAGEMENT
BAKOSURTANAL
THE NATIONAL BODY OF TRUSTEE IN THE FIELD OF SURVEYS, MAPPING AND SDI
LEGAL ASPECT
CHANGE OF MINDSET
INDONESIA STARTS WITH LAWS, REGULATION, AND POLICY
GEOSPATIAL INFORMATION AUTHORITY (BIG)
THE NATIONAL ORGANIZER IN THE FIELD OF THE TOPOGRAPHIC SURVEY, BASE MAPPING, AND SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE
THE NATIONAL BODY OF TRUSTEE FOR DEVELOPMENT OF THEMATIC MAPPING
INDONESIAN UPDATE: DEVELOPMENT OF GEOSPATIAL INFORMATION| ASEP KARSIDI | Page 3

4. INSTITUTIONAL TRANSFORMATION
LAWS NO. 4 YEAR 2011 REGULATES NATION-WIDE GEOSPATIAL INFORMATION MANAGEMENT
TO ENDORSE SINGLE REFERENCE SYSTEM AND DATASET FOR INTEGRITY;
TO ENSURE THE AVAILABILITY, ACCESS, AND UTILIZATION WITH ACCOUNTABILITY;
TO ACHIEVE USEFULNESS THROUGH COOPERATION , COORDINATION, INTEGRATION AND SYNCHRONIZATION; AND
TO ENCOURAGE THE USE OF GEOSPATIAL INFORMATION IN GOVERNMENT ACTIVITY AND PEOPLE'S DAILY LIFE
LAW 4/2011, DICTUM 22
GEOSPATIAL INFORMATION AUTHORITY
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

5. GEOSPATIAL DATA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
NATIONAL REFERENCE SYSTEM: TO ENSURE INTEGRITY OF GEOSPATIAL INFORMATION
PRECISE
ACCURATE
CONSISTENT
INTEGRITY
GEODYNAMIC ACTIVITY
REORGANIZING GEODETIC REFERENCE
GEODETIC NETWORK:
APPROXIMATELY SIX THOUSANDS OF GEODETIC FRAMEWORK FOR NATION-WIDE GEOSPATIAL REFERENCE
ESCALATING INDONESIAN GPS CORS FOR INTEGRATED GEDETIC NETWOORK TO SUPPORTGEODYNAMICS STUDIES AND TSUNAMI EARNI WARNING SYSTEM, AS WELL AS SERVING RTK CORRECTION AND GEODETIC POST PROCESSING.

6. GEOSPATIAL DATA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
NATIONAL REFERENCE DATASET FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENTS
TOPONYM
HYDROGRAPHY
BUILDING AND PUBLIC FACILITY
TRANSPORTATION
LAND COVER
HYPSOGRAPHIC
ADMIN BOUNDARY
COAST LINE
GEOSPATIAL REFERENCE
FUNDAMENTAL DATASET
± 65% of Government Activities use Geospatial Element as Primary Identifier
GEOLOGY
DEMOGRAPHY
VEGETATION
SOIL
BIODIVERSITY
METEOROLOGY
DISASTER
SPATIAL PLANNING
etc.
THEMATICAL DATASET
GEOSPATIAL DATABASE
± 90% of Government Activities has Geospatial Element
SDGs
POST 2015
11 PRIORITIES
OF NATIONAL DEVELOPMENT
BASIC MAP AS REFERENCE
BASIC GEOSPATIAL DATASET (TOPONYM, HYDROGRAPHY, BUILDING AND PUBLIC FACILITY, ETC)
THEMATIC MAPS SHOULD REFER TO BASIC GEOSPATIAL INFORMATION
TO ENSURE INTEGRITY
MDGs

7. GEOSPATIAL DATA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
HOW GDI SUPPORT ENVIRONMENT, SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENTS
3 PILLARS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
ENVIRONMENT
SOCIAL
ECONOMIC
LOCATION AND FACT-BASED POLICY MAKING
THE MANAGEMENT OF
NATIONAL GEOSPATIAL INFORMATION
5 PILLARS OF GEOSPATIAL INFORMATION INFRASTRUCTURE (GDI)
BY BUILDING PILLARS OF GEOSPATIAL INFORMATION INFRASTRUCTURE (GDI)
INSTITUTIONAL ARRANGEMENT
HUMAN RESOURCE
SCIENCE AND TECHNOLOGY
POLICY AND REGULATION
STANDARDS

8. GEOSPATIAL DATA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING: UTILIZATION OF GEOSPATIAL ANALYSES
GEOSPATIAL ANALYSES AND SYSTEM DIYNAMIC MODELLING TO GENERATE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING SCENARIOS;
MODEL USES SUSTAINABLE DEVELOPMENT PILLARS TO VISUALIZE PREDICTED LAND COVER SETTING.
SCENARIOS
ECONOMY
SOCIAL
SPATIAL
ENVIRONMENT
PARAMETER
SPATIAL PATTERN
System
Dynamic
INPUT
OUTPUT
PROSES
MODEL
DYNAMICS
SYSTEM
SOCIAL-ECONOMY
ENVIRONMENT
NATURAL RESOURCES
HOW LARGE THE NEED FOR
SPATIAL EXPANSION
WHERE?
SPATIAL
SPATIAL DETERMINANT:
SOCIAL-ECONOMY, BIOPHYSICS, AND POLICY
Akses terhadap informasi geospasial telah banyak diperoleh masyarakat dari berbagai sumber, baik dari internasional atau negara lain, maupun lokal dari organisasi pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Beragamnya jenis data dan informasi geospasial yang dipublikasikan ini sering banyak menimbulkan kerancuan akan keabsahannya. Untuk keperluan pemerintahan, yang terkait dengan pembangunan nasional, data dan informasi geospasial harus memiliki ciri ”dapat dipertanggungjawabkan”.
Beberapa aplikasi web yang menyediakan data dan informasi geospasial sudah sangat digemari oleh masyarakat dan ini tidak dapat dibendung. Teknologi yang digunakan pun sangat tinggi. Ina Geoportal secara teknolgi mungkin jauh dibandingkan dengan aplikasi web yang sudah ada, tetapi Ina Geoportal membawa visi dan misi yang merupakan amanat dari peraturan perundangan yang ada yaitu menyediakan akses terhadap data dan informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan. Kata ”dipertanggungjawabkan” inilah yang menjadi kunci mengapa Ina Geoportal berbeda dengan situs webGIS lainnya.
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya bidang komunikasi dan informasi telah merubah tatanan kehidupan masyarakat dunia. Batas-batas pergaulan antar masyarakat di dunia semakin tidak terbatas, batas antar negara seakan-akan kabur dan arus nilai dan informasi di berbagai bidang kehidupan dapat dengan cepat merebak ke seluruh dunia serta seluruh lapisan masyarakat. Perubahan yang sama juga terjadi pada bidang sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, ideologi, politik, ekonomi serta pertahanan dan keamanan yang tidak mungkin dihindari.
Perubahan-perubahan tersebut di atas, baik secara langsung ataupun tidak langsung akan memperngaruhi perikehidupan masyarakat Indonesia yang pada akhirnya dapat menjadikan ancaman keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) umumnya dan pembangunan khususnya apabila perubahan lingkungan strategis ini tidak diperhatikan dan diantisipasi sejak dini dan dengan merumuskan penangkalannya secara tepat.

9. GEOSPATIAL DATA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING: UTILIZATION OF GEOSPATIAL ANALYSES
2009
2025
2014
Protection Forest
Production Forest
Agriculture
Rice Field and Farm
Other Agriculture
Settlement
Mining
Pond and Embankment
Water bodys
Akses terhadap informasi geospasial telah banyak diperoleh masyarakat dari berbagai sumber, baik dari internasional atau negara lain, maupun lokal dari organisasi pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Beragamnya jenis data dan informasi geospasial yang dipublikasikan ini sering banyak menimbulkan kerancuan akan keabsahannya. Untuk keperluan pemerintahan, yang terkait dengan pembangunan nasional, data dan informasi geospasial harus memiliki ciri ”dapat dipertanggungjawabkan”.
Beberapa aplikasi web yang menyediakan data dan informasi geospasial sudah sangat digemari oleh masyarakat dan ini tidak dapat dibendung. Teknologi yang digunakan pun sangat tinggi. Ina Geoportal secara teknolgi mungkin jauh dibandingkan dengan aplikasi web yang sudah ada, tetapi Ina Geoportal membawa visi dan misi yang merupakan amanat dari peraturan perundangan yang ada yaitu menyediakan akses terhadap data dan informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan. Kata ”dipertanggungjawabkan” inilah yang menjadi kunci mengapa Ina Geoportal berbeda dengan situs webGIS lainnya.
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya bidang komunikasi dan informasi telah merubah tatanan kehidupan masyarakat dunia. Batas-batas pergaulan antar masyarakat di dunia semakin tidak terbatas, batas antar negara seakan-akan kabur dan arus nilai dan informasi di berbagai bidang kehidupan dapat dengan cepat merebak ke seluruh dunia serta seluruh lapisan masyarakat. Perubahan yang sama juga terjadi pada bidang sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, ideologi, politik, ekonomi serta pertahanan dan keamanan yang tidak mungkin dihindari.
Perubahan-perubahan tersebut di atas, baik secara langsung ataupun tidak langsung akan memperngaruhi perikehidupan masyarakat Indonesia yang pada akhirnya dapat menjadikan ancaman keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) umumnya dan pembangunan khususnya apabila perubahan lingkungan strategis ini tidak diperhatikan dan diantisipasi sejak dini dan dengan merumuskan penangkalannya secara tepat.

10. GEOSPATIAL DATA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
GEOSPATIAL INFORMATION AS A ECOREGION BASELINE FOR PRESERVING BIODIVERSITY

11. STRENGTHENING INA-SDI (Indonesia-geoSpatial Data Infrastructure)
TARGET: 57 MINISTRIES/AGENCIES, 34 PROVINCES, & 500 MUNICIPALITIES
DATA CENTER
CUSTODIAN
METADATA
CATALOG
PORTAL
CUSTODIAN
DATA CENTER
SPATIAL DATA CENTER
CLEARING-HOUSE
UNIT
GEOPORTAL
NASIONAL
DATA CENTER
CUSTODIAN
METADATA
CATALOG
PORTAL
BEAUREAU
AGENCY
UNIT
CITY
(NODE)
MUNICIPAL
(NODE)
OFFICE
METADATA
CATALOG
PORTAL
METADATA
CATALOG
PORTAL

12. STRENGTHENING INA-SDI (http://tanahair.indonesia.go.id)
NATIONAL GEOPORTAL AS SINGLE GATEWAY TO AUTHORIZED GEOSPATIAL INFORMATION
MAIN FUNCTIONS:
SEARCH & DISCOVER
INTEGRATE
SHARE DATA AND APPS
PRODUCE THE MAPS
PUBLISH MAPS
ACCESS VIA MOBILE DEVICE
EMPOWER CITIZENS TO BE ABLE TO DEVELOP AND PUBLISH ACCURATE AND ACOUNTABLE GEOSPATIAL INFORMATION

13. STRENGTHENING INA-SDI
MORE THAN JUST NATIONAL GEOPORTAL!
HUMAN
RESOURCES
KNOWLEDGE
COMPETENCE
SPECIALIZATION
GEODESY & GEOMATICS
GEOGRAPHY
INFORMATION TECH
REMOTE SENSING
GIS
SERTIFICATION
INSTITUTIONAL
ARRANGEMENT
FUNCTIONAL
CAPACITY BUILDING
NETWORK NODE
LAWS AND POLICY
STANDARD
THEMATIC MAPPING
LAW
STANDARDIZATION
DATA
METADATA
ACCESS
CLEARINGHOUSE UNIT
DISTRIBUTION & ACCESS
DATA SHARING
LAW NO. 4/2011
PRES DECREE NO.85/2007
LOCAL GOV’T RULES

14. ONE NATION, ONE GATEWAY, ONE MAP POLICY
OUTSTANDING SUPPORTS FROM OUR LEADERS
Geospasial data are needed by all government institutions and communities to improve quality of decisions making in all aspects of national developments.

15. ONE NATION, ONE GATEWAY, ONE MAP POLICY
GOOD GOVERNANCE FOR SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT
Forestry
Environment Protection
Plantation
Mineral and Coal
Spatial Planning
Anti Corruption
a reliable reference for enabling decision makers to to avoid boundary dispute and make the right decisions
Geospatial Information
REVISED SINGLE FORESTRY MAP EVERY SIX MONTHS WITH PUBLIC PARTICIPATION FROM (AS PEER REVIEW)
ONE LAND, ONE NATION AND ONE LANGUAGE.
INDONESIA also needs to be united by ONE MAP.
TRANSPARENCY
To utilize proper method to disseminate geospatial information;
To promote usefulness for geospatial information; and
Productive collaboration from government institutions, public, and academia.
ACCOUNTABILITY
To promote geospatial information as a tool for quantitative target in development programs;
To utilize maps as integral part of achievement report to the public regularly; and
To add location in complains and claims handling.
PARTISIPATION
To promote maps as media for public participation as early as from planning, implementation, and monitoringof a development programs.
To promote Ina-geoportal as one gateway to the authoritative maps
GOOD GOVERNANCE
EMPOWER CITIZENS TO BE ABLE TO DEVELOP AND PUBLISH ACCURATE AND ACOUNTABLE GEOSPATIAL INFORMATION
the map has been developed by the REDD + Task Force in the form of a revised PIPIB together every six months to include public input. In addition to the earthy water, one nation and one language, Indonesia also needs to be united by a single map.

16. ONE NATION, ONE GATEWAY, ONE MAP POLICY
PROVIDING ACCESS TO GEOSPATIAL INFORMATION TO SUPPORT INDONESIAN ECONOMIC ACCELERATION AND EXTENSIFICATION
GLOBAL DYNAMICS AND ECONOMIC CONDITION DRIVES COUNTRIES TO DO
ECONOMIC TRANSFORMATION
CHANGING GLOBAL SITUATION RAISES COMPETITIONS
BOOSTING EXPORT PRODUCTS NOT RAW MATERIALS
RAISING PROSPERITY LEVEL TO MEET CONSTITUTION DEMAND
OVERCOMING HIGH RATE OF POVERTY AND ECONOMIC GAPS
Dengan tugas pembangunan nasional yang semakin kompleks, kebutuhan informasi geospasial terbukti menjadi sangat penting.
Data Utama merupakan komponen paling penting dalam IDSN. Data Utama tersebut adalah dataset yang dibuat didalam kerangka kelembagaan dan dikumpulkan sehingga menjadi sumber data yang utama, dan dari data tersebut data dan informasi lain dapat diturunkan melalui pengintegrasian dan penambahan nilai.
Kebutuhan akan cakupan nasional yang konsisten mengandung arti bahwa: perlu koordinasi antar institusi untuk menjamin bahwa semua komponen dataset dikumpulkan konsisten atas standar yang berlaku masyarakat pengguna harus dilibatkan untuk menentukan spesifikasi dan prioritas akses data disediakan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh IDSN.
Sistem Informasi Geografis merupakan alat yang penting dalam mengelola informasi geospasial untuk membantu para pembuat keputusan dalam merumuskan, menerapkan, monitor, dan mengevaluasi pembangunan nasional dan regional.
Teknologi tersebut terbukti juga berhasil dalam kegiatan konstruksi dan pengelolaan berbagai proyek pengembangan dan infrastruktur, tanggap darurat terhadap bencana alam, kebijakan perlindungan lingkungan, penggunaan tanah, sistem kadastral, kehutanan, pertanian, pertanahan, pajak dan bangunan, dan statistik, urusan kelautan, dan pengelolaan sumber daya mineral, penelitian dan masih banyak lagi

17. ONE NATION, ONE GATEWAY, ONE MAP POLICY
PROVIDING A TOOL TO COORDINATE IN INDONESIAN ECONOMIC ACCELERATION AND EXTENSIFICATION
Power Plant MW Phase I (MoESDM); Fishpond (MoKKP);
State Border; Provincial Border; Land Cover
Poverty Line (BPS)
Spatial Plannings
Environment

18. ONE NATION, ONE GATEWAY, ONE MAP POLICY
PROVIDING GEOSPATIAL INFORMATION IN ALL PHASE OF DISASTER MANAGEMENT
GEOSPATIAL DATA
INDONESIAN SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE
RELIEF
RECONSTRUCTION
PREPAREDNES
EMERGENCY
RESPONSE
REHABILITATION
RISK TRANSFER
MITIGATION
• EXTRA-TERRESTRIAL:
– ASTEROID IMPACT
• INTERNAL GEO-DYNAMIC PROCESSES:
– EARTHQUAKE, TSUNAMI, VOLCANIC ERUPTION
• EXTERNAL GEO-DYNAMIC PROCESSES:
– LANDSLIDE, SOIL EROSION, LAND DEGRADATION
• HYDRO-METEOROLOGICAL:
– FLOODS, TROPICAL STORMS, DROUGHT
• ECOLOGICAL / ENVIRONMENTAL:
– POLLUTION, CROP DISEASE,
• EPIDEMICS:
– SARS, HIV / AIDS, AVIAN FLU
• TECHNOLOGICAL:
– INDUSTRIAL ACCIDENTS
• CONFLICTS:
– PUBLIC DISORDERS, POLITICAL , TERRORISM
DISASTER

19. ONE NATION, ONE GATEWAY, ONE MAP POLICY
PROVIDING GEOSPATIAL INFORMATION IN ALL PHASE OF DISASTER MANAGEMENT

20. ONE NATION, ONE GATEWAY, ONE MAP POLICY
PROVIDING GEOSPATIAL INFORMATION IN ALL PHASE OF DISASTER MANAGEMENT
EMPOWER ALL LEVEL OF DECISION MAKINGS TO BE ABLE TO COLLABORATE DISASTER RESPONSES FROM ACCURATE AND ACOUNTABLE GEOSPATIAL INFORMATION

21. COLLABORATION WITH PARTICIPATORY MAPPING (PM)
CONSTRUCTIVE COLLABORATION TO ENRICH DATA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
COLLABORATION:
QUALITY CONTROL
PROFESSIONAL TRAINING
INCENTIVES
CONTINUOUS PARTNERSHIP
AUTHORITY PM
PARTNERS:
OPENSTREETMAP INDONESIA
NETWORK FOR PARTICIPATORY MAPPER (JKPP)
INDONESIAN DISASTER COMMUNITY (MBI)
NAVIGASI.NET
AUTHORITY

22. SUMMARY
IMPROVEMENTS IN QUALITY AND QUANTITY, AS WELL AS IN GEOSPATIAL INFORMATION MANAGEMENT WILL BENEFIT INDONESIA TO IMPLEMENT SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
INA-SDI ABLE TO BE FUNCTIONED AS “COMMON MEDIA” FOR ALL LEVEL OF GOVERNMENTS, PRIVATE SECTORS, AND CITIZENS TO ACHIVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL EFFECTIVELY, THROUGH COOPERATION, CORDINATION, INTEGRATION AND SYNCHRONIZATION; AND.
UN-GGIM COULD PROMOTE GLOBAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE PROGRAMS TO INITIATE SYNCHRONIZED EFFORT TO MOVE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT AGENDA FORWARD, THROUGH THE ACHIEVEMENT OF THE INTERNATIONALLY AGREED DEVELOPMENT GOALS, SO WE WILL LIVE IN THE FUTURE WE WANTED.